Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling dinamis dalam lanskap politik dan sosial Indonesia. Sejumlah kebijakan pemerintah bukan hanya memicu perdebatan, tetapi juga melahirkan aksi protes di berbagai daerah. Dari polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pengurangan bantuan pendidikan. Berikut rangkuman kebijakan yang paling menyita perhatian publik sepanjang tahun.
Sejumlah keputusan pemerintah, mulai dari kenaikan pajak, pengetatan distribusi energi subsidi, hingga revisi undang-undang strategis, memicu reaksi keras dari masyarakat. Gelombang protes datang bertubi-tubi dari berbagai elemen rakyat mulai mahasiswa, buruh, hingga warga daerah menandakan jarak yang makin terasa antara kebijakan yang diambil dan kondisi nyata yang dialami rakyat.
Berikut adalah delapan kebijakan pemerintah paling kontroversial sepanjang 2025:
1. Kenaikan PPN 12 Persen
Pada awal 2025, pemerintah mulai memberlakukan PPN 12 persen untuk barang mewah yang sebelumnya termasuk PPnBM. Kebijakan ini langsung memicu kehebohan karena dinilai tidak tepat momentum, mengingat kondisi ekonomi masih lesu. Protes bermunculan dari berbagai kelompok, terutama kelas menengah yang terdampak PHK dan stagnasi upah. Banyak yang menilai tarif baru itu berpotensi menekan daya beli dan menghambat pemulihan ekonomi.
Setelah gelombang kritik meluas, Presiden Prabowo menganulir kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa PPN 12 persen hanya akan dikenakan pada barang dan jasa mewah, seperti jet pribadi, yacht, kapal pesiar, dan rumah mewah, tanpa menyentuh kebutuhan pokok. Keputusan itu diambil usai berkoordinasi dengan DPR dan menanggapi kuatnya penolakan publik.
2. Polemik gas elpiji 3 kilogram
Pasca polemik PPN 12 persen mereda, kontroversi baru kembali mencuat di awal Februari 2025 terkait larangan penjualan gas LPG 3 kilogram di tingkat pengecer. Aturan mendadak itu memicu kelangkaan, antrean panjang, hingga insiden warga meninggal saat menunggu gas. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya mengakui kekeliruan, meminta maaf, dan membuka kembali izin penjualan sambil memproses pengecer menjadi sub-pangkalan.
Namun kebijakan tersebut dibatalkan Presiden Prabowo hanya tiga hari setelah diberlakukan. Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan aturan itu bukan instruksi presiden dan dinilai terlalu mendadak tanpa sosialisasi yang memadai. Pemerintah pun kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kilogram sambil menunggu proses legalisasi sebagai sub-pangkalan.
3. Polemik efisiensi anggaran dan munculnya #IndonesiaGelap
Pemerintahan Prabowo–Gibran memangkas $19 miliar demi mendanai program maka gratis, memicu gerakan protes “Indonesia Gelap”. Pemotongan anggaran pendidikan yang menyebabkan kenaikan UKT dan berkurangnya tunjangan dosen menjadi sorotan utama, ditambah kritik atas peran militer dalam tugas sipil dan penghapusan subsidi gas. Aksi demonstrasi itu mencerminkan kekhawatiran publik terhadap tekanan ekonomi, naiknya pengangguran muda, dan makin rapuhnya kelas menengah, sementara pemerintah bersikukuh bahwa efisiensi ini diperlukan untuk menekan belanja tidak penting.
4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan di tengah kritik bahwa pemerintah lebih memprioritaskan proyek ini dibanding kebutuhan mendesak lain, seperti kesejahteraan guru dan layanan publik. Gelombang protes mahasiswa melalui aksi “Indonesia Gelap” menuntut pencabutan Inpres efisiensi anggaran, percepatan tunjangan dosen, evaluasi total MBG, hingga penghentian kebijakan yang dinilai tidak berbasis riset. Meski menuai penolakan dan muncul laporan kasus keracunan serta masalah distribusi, pemerintah tetap melanjutkan MBG sambil melakukan perbaikan di berbagai aspek pelaksanaannya.
5. RUU Minerba yang izinkan kampus kelola tambang
UU Minerba sempat menjadi sorotan publik karena munculnya usulan pasal yang membuka peluang perguruan tinggi mengelola tambang. Gagasan tersebut dinilai mengancam independensi akademik dan langsung menuai penolakan dari sivitas akademika. Namun, dalam beleid yang akhirnya disahkan DPR, kampus tidak lagi diberi kewenangan mengelola tambang dan hanya ditetapkan sebagai penerima manfaat. Revisi UU Minerba ini juga memuat sejumlah perubahan penting, termasuk aturan baru yang memfasilitasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelibatan masyarakat adat serta pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan dan UMKM.
6. Polemik RUU TNI
Publik melayangkan protes di berbagai daerah, namun DPR tetap mengesahkan revisi UU TNI pada Kamis (20/3/2025), menjadikannya salah satu kebijakan paling kontroversial pemerintah tahun ini. Banyak pihak khawatir aturan baru tersebut membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi ABRI, meski pemerintah dan DPR membantahnya. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa revisi ini tetap berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan HAM. Ia menyebut pembahasan dilakukan secara terbuka dan DPR siap memberikan penjelasan kepada kelompok yang menolak.
7. Demo Pati protes kenaikan PBB 250 persen
Ribuan warga Pati turun ke jalan pada pertengahan Agustus 2025 menuntut Bupati Sudewo mundur setelah serangkaian kebijakannya memicu kemarahan publik, terutama rencana kenaikan PBB hingga 250 persen. Protes semakin membesar karena Sudewo sempat menantang warga untuk menggelar demo, sementara kebijakan lain seperti perubahan hari sekolah dan pembubaran posko donasi ikut memperkeruh situasi. Gelombang penolakan itu berujung pada pembentukan pansus pemakzulan di DPRD Pati. Namun setelah sidang paripurna berlangsung hampir empat jam, mayoritas fraksi menolak pemakzulan dan hanya merekomendasikan perbaikan kinerja.
8. Kenaikan tunjangan DPR dan tewasnya driver ojol
Kenaikan tunjangan DPR yang melesat di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian berat menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial tahun ini. Kebijakan itu memantik gelombang protes karena dinilai tidak mencerminkan empati para wakil rakyat terhadap jeritan publik. Sikap dan pernyataan sejumlah anggota dewan, termasuk komentar Ahmad Sahroni yang dianggap meremehkan kegelisahan masyarakat, ikut menyulut kemarahan. Di tengah situasi panas itu, tragedi terjadi saat demonstrasi menolak kenaikan tunjangan digelar di sekitar Gedung DPR RI.
Seorang driver ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Affan, yang saat itu sedang mengantar pesanan, menjadi korban ketika aparat membubarkan aksi yang berujung ricuh. Rekaman insiden tersebut viral dan memicu gelombang kemarahan nasional. Setelah penyelidikan internal, tiga anggota Brimob yang berada di dalam rantis Bharaka JEB, Bharaka YDD, dan Bripda M dijatuhi sanksi etik berupa permintaan maaf kepada pimpinan Polri serta penempatan khusus selama 20 hari.
Rentetan kebijakan kontroversial sepanjang 2025 menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik kini diawasi secara ketat oleh publik yang semakin kritis. Dari pusat hingga daerah, keputusan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat langsung memantik perlawanan dan menimbulkan dampak politik yang tak bisa disepelekan. Meski sebagian kebijakan akhirnya dikoreksi atau dibatalkan, polemik-polemik ini menjadi pengingat bahwa transparansi, sensitivitas sosial, dan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi dampak lapangan adalah kunci untuk menjaga stabilitas. Tahun 2025 pun menegaskan satu hal: kepercayaan publik hanya dapat bertahan ketika pemerintah benar-benar mendengar dan memahami suara rakyatnya.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
