Meningkatkan Integritas Layanan JKN Melalui Kolaborasi dan Inovasi
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan jumlah peserta dan pemanfaatan layanan. Hal ini mendorong BPJS Kesehatan untuk memperkuat integritas layanan melalui pengembangan sistem anti kecurangan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh peserta.
Salah satu inisiatif penting dalam upaya ini adalah pelaksanaan The First INAHAFF Conference 2025, yang dilakukan bersama dengan ACFE Indonesian Chapter dan Steering Comittee INAHAFF. Kegiatan ini melibatkan enam negara, yaitu Mesir, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Yunani. Tujuan utamanya adalah untuk saling berbagi praktik terbaik dan menyatukan langkah dalam membangun ekosistem pencegahan kecurangan yang berkelanjutan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menekankan bahwa sebagai penyelenggara Program JKN, BPJS Kesehatan senantiasa memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat pengawasan. Ia menyebut bahwa BPJS Kesehatan telah melakukan transformasi digital, mengembangkan kemampuan analitik berbasis big data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola anomali dan potensi kecurangan lebih dini.
“Di era digitalisasi, ketika layanan kesehatan semakin maju dan pertukaran data berlangsung lebih cepat, upaya pencegahan dan deteksi fraud terus diperkuat agar sistem JKN tetap aman dan terpercaya.”
Ghufron juga menyampaikan bahwa pengawasan yang komprehensif harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh ekosistem jaminan kesehatan. Untuk itu, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), POLRI, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga strategis lainnya.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperkuat whistleblowing system agar ruang bagi masyarakat dan tenaga kesehatan melaporkan indikasi pelanggaran menjadi lebih aman, mudah, dan terlindungi. Menurut Ghufron, teknologi dan sistem digital hanya akan bekerja optimal apabila didukung integritas seluruh pihak yang menjalankannya.
Upaya Membangun Sistem Anti Kecurangan
Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, menjelaskan bahwa salah satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan Program JKN adalah memperkuat kolaborasi untuk mencegah tindakan kecurangan. Untuk mendukung upaya tersebut, BPJS Kesehatan terus membangun, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem anti kecurangan yang dirancang untuk meningkatkan pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan secara lebih efektif.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
* Membuat kebijakan anti kecurangan JKN sebagai panduan teknis bagi seluruh unit dan Duta BPJS Kesehatan dalam melakukan pencegahan dan pendeteksian sekaligus penanganan jika terjadi kasus kecurangan.
* Membentuk unit khusus dalam struktur organisasi BPJS Kesehatan yang berfungsi untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan langkah-langkah Anti Kecurangan pada Program JKN.
* Membentuk Tim Anti Kecurangan JKN di semua jenjang organisasi dari tingkat pusat, wilayah, dan cabang.
* Menetapkan KPI bagi Unit dan Duta BPJS Kesehatan.
* Melakukan monitoring dan pelaporan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka anti kecurangan.
* Mengembangkan modul anti fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP.
Mundiharno menekankan bahwa BPJS Kesehatan senantiasa berupaya memastikan bahwa strategi anti kecurangan yang diterapkan sesuai dengan perkembangan global dan mampu menjawab tantangan kecurangan yang semakin kompleks.
Kolaborasi Internasional dan Penghargaan
Pada kesempatan tersebut turut dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan enam negara mitra, yang mencakup kerja sama pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi lanjutan termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan, serta pengembangan manajemen sistem anti-kecurangan.
Melalui kolaborasi ini, BPJS Kesehatan berharap upaya penguatan integritas dan kualitas layanan JKN dapat semakin optimal dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa praktik kecurangan berpotensi menghambat pembangunan sistem kesehatan nasional. Setiap tindakan kecurangan dalam JKN tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menghalangi upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Pada acara INAHAFF juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen memperkuat budaya anti kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2025, antara lain:
Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik
- Prof. Dr. dr. Hikmat Permana, SpPD, K-EMD
- Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC
Kategori Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota
- Terbaik 1: Tim PK JKN Kota Medan
- Terbaik 2: Tim PK JKN Kabupaten Kuningan
- Terbaik 3: Tim PK JKN Kabupaten Jember
Kategori Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN Terbaik Tingkat Provinsi
- Terbaik 1: Tim PK JKN Provinsi Jawa Barat
- Terbaik 2: Tim PK JKN Provinsi Bali
- Terbaik 3: Tim PK JKN Provinsi Kalimantan Utara
Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik
- Terbaik 1: Pemerintah Kota Mojokerto
- Terbaik 2: Pemerintah Kabupaten Kuningan
- Terbaik 3: Pemerintah Kota Cirebon
Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik
- Terbaik 1: Pemerintah Provinsi Bali
- Terbaik 2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Terbaik 3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur
