DPRD Karawang Minta Penjelasan Jelas dari KORPRI Terkait Uang Kadeudeuh
DPRD Kabupaten Karawang menegaskan pentingnya transparansi dalam penyampaian informasi mengenai besaran uang kadeudeuh yang diberikan kepada purna Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dilakukan setelah munculnya ketidakpuasan dari sejumlah purna ASN terhadap nominal uang kadeudeuh yang diberikan, yaitu Rp7 juta.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Saepudin Zuhri, menyatakan bahwa meskipun pengurus baru KORPRI telah memberikan uang kadeudeuh sebesar Rp7 juta, hal tersebut dinilai sudah baik selama dasar dan status pemberiannya dijelaskan secara terbuka. Menurut Zuhri, uang kadeudeuh merupakan bentuk penghargaan sebagai tanda terima kasih, sehingga tidak perlu dipermasalahkan secara berlebihan.
Namun, ia juga menekankan bahwa pencairan uang kadeudeuh idealnya disesuaikan dengan masa pengabdian, bukan disamaratakan. Zuhri meminta KORPRI untuk menjelaskan secara gamblang status dana yang diterima oleh pensiunan. Ia menilai perbedaan antara uang kadeudeuh dan tabungan pegawai harus dipahami dengan benar.
“Beda lagi dengan uang tabungan atau simpanan pegawai. Kalau itu tabungan, harus dikembalikan seluruhnya, bahkan secara hitung-hitungan bank bisa ada bunganya. Maka harus ditanyakan dulu ke KORPRI, apakah itu uang kadeudeuh atau uang tabungan,” tegasnya.
Kericuhan Akibat Tuntutan Purna ASN
Sebelumnya, ratusan purna ASN mengamuk saat peringatan Hari KORPRI di Kabupaten Karawang pada Senin (1/12/2025). Mereka memprotes besaran uang kadeudeuh yang dianggap tidak sesuai dengan informasi sebelumnya. Dalam pertemuan di Galeri Bale Indung Pemkab Karawang, sejumlah purna ASN menilai nominal Rp7 juta tidak sesuai dengan janji Rp14 juta yang pernah disampaikan.
Kemarahan para pensiunan mencapai puncak ketika mereka mengancam melaporkan persoalan ini kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, jika tidak ada penjelasan jelas dari KORPRI maupun Pemkab Karawang. Salah satu purna ASN asal Jatisari, Asep, menyampaikan kekecewaannya lantang.
“Yang dulu-dulu juga 14 juta. Ini kenapa jadi 7 juta? Sisanya ke mana?” ujarnya.
Alasan KORPRI Mengurangi Besaran Uang Kadeudeuh
Wakil Ketua Pengurus KORPRI Karawang, Ridwan Salam, menyebut persoalan ini muncul karena keterbatasan anggaran dan ketidakseimbangan kemampuan keuangan organisasi dengan jumlah pensiunan. Menurutnya, dengan standar Rp14 juta, dana sekitar Rp7 miliar hanya cukup untuk sekitar 500 pensiunan, sedangkan tahun ini jumlahnya mencapai 1.191 orang.
“Kita juga harus memikirkan pensiunan tahun berikutnya. Pensiunan 2025 saja belum masuk hitungan. Tahun 2026 ada lagi yang pensiun. Apakah uangnya cukup? Kita belum sampai sejauh itu,” ujarnya.
Ridwan mengakui suasana sempat memanas dalam pertemuan sebelumnya akibat desakan para pensiunan. Namun ia memastikan pengurus tidak menghindar dari tanggung jawab. “Secara pribadi dan mewakili pengurus, kami mohon maaf karena belum bisa memfasilitasi secara optimal. Bukan karena tak ingin menyelesaikan, tetapi kondisi keuangannya memang tidak memungkinkan,” katanya.
Langkah Selanjutnya dari KORPRI
Langkah selanjutnya adalah menggelar musyawarah internal dengan para ketua unit KORPRI untuk merumuskan keputusan yang proporsional. “Korpri ini landasannya musyawarah. Kami akan musyawarahkan kembali. Kalau melibatkan seluruh pensiunan, persoalan tidak akan selesai-selesai. Namun pertimbangan mereka tetap kami catat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa iuran ASN belum pernah digunakan untuk pembayaran kadeudeuh, kecuali untuk administrasi Kantor Akuntan Publik. “Datanya lengkap, siapa yang bayar penuh, siapa yang tidak. Tapi yang harus dipahami, ini iuran, bukan tabungan. Jadi tidak ada simpanan lebih di dalamnya,” tegasnya.
KORPRI juga telah menyusun pemetaan pensiunan hingga tahun 2032 untuk menghitung kebutuhan anggaran jangka panjang. “Kami berharap upaya kami ini dapat dimaklumi. Ini bukan soal mencari siapa yang salah atau benar. Tapi kita harus jelas, tanggung jawab ini ada di mana dan bagaimana kita menyelesaikannya bersama-sama,” ujarnya.
Status Pembayaran Kadeudeuh Belum Final
Ridwan menegaskan bahwa rencana pembayaran kadeudeuh Rp7 juta per orang belum final. “Belum final, makanya tadi didalam agenda dijeda, apakah akan ada pertimbangan akhir atau seperti apa,” tutup Ridwan.
Reporter digital yang mencintai dunia jurnalisme sejak bangku sekolah. Ia aktif mengikuti perkembangan media baru dan belajar teknik storytelling modern. Hobinya antara lain menyunting foto, menonton film thriller, dan berjalan malam. Motto: "Setiap cerita punya sudut pandang yang menunggu ditemukan."
