Protes Warga terhadap Perluasan Bandara Arung Palakka Bone
Perluasan runway Bandara Arung Palakka di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mendapat protes keras dari warga setempat. Rencana perluasan tersebut menimbulkan kekecewaan karena dianggap tidak melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun pemilik lahan.
Kekhawatiran Warga atas Penunjukan Lahan
Perwakilan warga, Arham Jaelani, menyampaikan bahwa penunjukan lokasi lahan pengembangan runway sejak awal dinilai tidak transparan dan tidak memperhatikan kondisi sosial serta lingkungan warga. Ia menegaskan bahwa proses tersebut harus lebih hati-hati dalam mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi permukiman.
“Penunjukan lahan jangan asal-asalan. Harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi permukiman,” ujarnya.
Arham juga menjelaskan bahwa berdasarkan peninjauan lapangan bersama Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, permukiman warga kian terhimpit akibat rencana perluasan. Beberapa rumah, jembatan desa, jalan usaha tani, hingga saluran irigasi termasuk dalam area pembebasan lahan.
Dampak Ekologis dan Kehidupan Petani
Ia juga mengkritik dampak ekologis yang terjadi akibat perluasan runway sebelumnya, seperti genangan air yang menyebabkan sawah warga tidak dapat digarap. Nasib petani semakin terancam karena tidak adanya pengerukan pada saluran eksisting.
“Wajar kalau warga di sisi timur menolak, karena kami melihat langsung dampaknya. Banyak sawah yang tidak bisa dimanfaatkan sejak perluasan sebelumnya,” tambahnya.
Selain itu, warga juga menyayangkan adanya rekrutmen pegawai ground handling yang disebut tidak melibatkan warga lokal. Hal ini memicu kekecewaan hingga sorakan warga yang meminta pencopotan Kepala Bandara.
Penjelasan dari Pihak Bandara
Menanggapi keluhan warga, Kepala Bandara Arung Palakka Bone, Andi Indar Gunawan, memberikan penjelasan terkait sejumlah masalah yang muncul. Ia menegaskan bahwa pihak bandara tetap berkomitmen menjaga keterbukaan informasi.
“Bandara ini harus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Kami tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan,” ujarnya.
Indar menyebut beberapa langkah yang telah ditempuh bandara, seperti sosialisasi keselamatan penerbangan, pembinaan BUMDes, serta prioritas rekrutmen tenaga kerja dari warga sekitar melalui program PPPK.
“Kami sudah menginisiasi pengembangan BUMDes dan merekrut warga sekitar sebagai PPPK. Ini bagian dari komitmen kami memberi manfaat nyata,” tambahnya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa pihak bandara memiliki keterbatasan kewenangan karena seluruh keputusan strategis berada di bawah Kementerian Perhubungan.
“Semua keputusan besar ada di pusat. Kami berharap masyarakat memahami posisi kami,” jelasnya.
Persiapan Lahan Pengganti untuk Irigasi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone mulai menyiapkan lahan pengganti bagi irigasi yang terdampak pembangunan dan pelebaran Bandara Arung Palakka di Kecamatan Awangpone. Peninjauan dilakukan oleh tim gabungan Pemkab Bone, termasuk Dinas Perkimtan Bone, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP), Dinas BMKCTR, PDAM Bone, Pemerintah Kecamatan Awangpone, serta pemerintah desa setempat.
Tim tersebut turun langsung ke sejumlah titik yang menjadi kandidat pencetakan sawah sebagai lahan pengganti, seperti Desa Unra, Desa Mappalo Ulaweng, dan beberapa desa sekitar lainnya. Total lahan yang disiapkan mencapai 69 hektare.
Harapan Warga terhadap Proses Transparan
Sejumlah warga yang menyaksikan peninjauan mengapresiasi langkah pemerintah namun berharap prosesnya berjalan transparan. Salah satu warga, Irwan, menyampaikan harapan agar lahan baru benar-benar dapat mengairi sawah petani.
“Kalau bandara mau diperluas, kami tentu dukung. Tapi sawah pengganti harus jelas dan bisa diolah, jangan sekadar ditunjuk,” ujarnya.
Dirinya berharap irigasi tetap ada dan tidak merugikan petani. “Kami di sini hidup dari pertanian. Jadi harapan kami, irigasinya tetap ada dan tidak merugikan petani,” kata dia.
