Penataan Gedung Sate: Antara Estetika dan Kebutuhan Masyarakat
Pembangunan gerbang bergaya candi di Gedung Sate, yang kini sedang dalam proses pengerjaan, menjadi sorotan publik. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menyampaikan pandangan bahwa proyek ini mengandung paradoks. Meski terlihat megah secara visual, ia menilai proyek tersebut minim manfaat bagi masyarakat Jawa Barat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
Menurut Kristian, proyek pilar gerbang ini mencerminkan ketimpangan prioritas dalam politik anggaran pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah lebih fokus pada estetika bangunan ketimbang program yang menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Secara fisik tampak megah, seolah menunjukkan ada pergerakan pembangunan. Tapi, ketika dibenturkan dengan realitas ekonomi masyarakat Jawa Barat saat ini, itu terasa hampa karena tidak menyentuh akar persoalan publik,” ujarnya.
Kristian mempertanyakan urgensi memprioritaskan “mempercantik” pagar kantor pemerintahan di tengah tantangan penurunan daya beli masyarakat. Ia bahkan menyebut proyek tersebut sebagai bentuk pembangunan “mercusuar”, yakni proyek yang mengedepankan kesan simbolik dan visual, tetapi minim manfaat konkret.
Karena itu, menurutnya, publik berhak mempertanyakan transparansi alasan pemerintah memilih memprioritaskan pemugaran pagar dibanding program yang berdampak langsung pada kehidupan warga. Apalagi, menurut Kristian, nilai anggaran sebesar Rp 3,9 miliar untuk pembangunan gerbang tersebut—ditambah perbaikan paving block area parkir—tidak dapat dianggap kecil, terlebih pada masa ketika warga membutuhkan stimulus ekonomi.
Kristian juga menekankan bahwa narasi efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pemangkasan pos belanja, tetapi juga memastikan alokasi anggaran menghasilkan manfaat nyata.
“Apakah Rp 3,9 miliar untuk pagar dan gapura (dan lapangan parkir) itu lebih bermakna dibanding jika dialokasikan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi warga?” katanya.
Penjelasan Kominfo Jabar
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jabar, Adi Komar, memastikan pekerjaan tersebut tidak mengganggu alokasi layanan publik karena sudah direncanakan dalam APBD Perubahan.
“Ya, ini memang sudah direncanakan di APBD perubahan dan dipastikan tidak mengganggu layanan publik ya,” ujar Adi saat ditemui di Gedung Sate.
Pemprov menilai pemugaran diperlukan karena struktur lama sudah tua termakan waktu sehingga perlu diperkuat. Adapun anggaran untuk memugar pilar di area Barat dan Timur dialokasikan sebesar Rp 3,9 miliar.
“Memang ini kan sudah lama ya, pagar dan sarana personal lainnya yang melingkari ini sudah lama tidak ditinjau ulang dan sudah lama tidak direnovasi. Ini sekalian kami renovasi karena kemarin-kemarin kan juga ada aktivitas-aktivitas masyarakat, ada unjuk rasa dan lain-lain,” kata Adi.
Tanggapan Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan pemerintah provinsi melakukan penataan ulang kawasan sekitar Gedung Sate, Bandung. Dalam wawancara via telepon, Dedi menegaskan, renovasi tersebut hanya menyasar area luar gedung, bukan bangunan utamanya yang memiliki nilai sejarah bagi Jawa Barat.
“Penataan hanya bagian luar Gedung Sate karena itu bukan bangunan heritage. Itu sudah beberapa kali renovasi,” ujar Dedi.
Menurutnya, penataan ini bertujuan menjadikan kawasan lebih ramah lingkungan dan sarat nilai filosofis yang mencerminkan Jawa Barat.
“Jalan aspal diubah menjadi paving block agar ada daya serap air. Lalu, pagar dibangun dengan memiliki makna simbolik. Ya, bangunan itu harus punya makna, punya filosofi,” kata Dedi.
Penataan ini juga tidak mengganggu prioritas pembangunan lain di Jawa Barat. Dedi menegaskan, anggarannya relatif kecil dibanding pembangunan infrastruktur lainnya.
“Anggaran penataan Gedung Sate tidak seberapa dengan dana pembangunan jalan, listrik, dan penataan saluran sungai,” ujarnya.
