Kondisi Mengkhawatirkan yang Dihadapi Guru SMA Siger
Puluhan guru SMA Siger menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan. Mereka belum menerima honorium mereka sejak pembukaan sekolah pada Juli 2025 hingga menjelang akhir November 2025. Banyak dari tenaga pendidik di sekolah ini, yang sebagian besar menumpang di SMP Negeri 38 dan SMP Negeri 44, sangat bergantung pada honor tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Plh kepala sekolah yang menjabat di SMP Negeri setempat masih menerima gaji dan tunjangan sebagai PNS. Hal ini membuat mereka tidak merasakan dampak keterlambatan pembayaran honor para guru SMA Siger. Bahkan, upaya konfirmasi terkait pembayaran honor ini sering kali diabaikan, sehingga menimbulkan indikasi kurangnya kepedulian terhadap kesejahteraan para guru.
Para guru menyatakan frustasi karena mereka hanya diberi iming-iming akan dibayar, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai nominal maupun jadwal pembayaran. Salah satu guru mengatakan, “Ya hanya disuruh mengajar saja. Diiming-imingi nanti dibayar honornya. Itu juga nggak jelas berapa honor yang dijanjikan. Sampai sekarang kami semua belum pernah diberi gaji.”
Praktik Penjualan Modul yang Menyedot Dana Siswa
Situasi ini semakin diperburuk dengan temuan praktik penjualan modul pembelajaran di SMA Siger 2, Gunung Sulah, Way Halim. Setiap modul dijual seharga Rp15 ribu, dengan total 15 modul per siswa. Praktik ini terjadi meskipun wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang dijuluki “The Killer Policy”, pernah menegaskan bahwa Pemkot menanggung seluruh biaya operasional pendidikan.
Ketua DPRD Bandar Lampung dari Gerindra, Bernas, dan Ketua Komisi 4 DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, enggan mengonfirmasi praktik penjualan modul maupun keterlambatan honor ini. Hanya Sidik Efendi dari PKS yang menanggapi, berjanji akan berkoordinasi dengan Asroni Paslah untuk membahas masalah tersebut. Namun, laporan yang masuk tampak hilang tanpa tindak lanjut, sehingga SMA Siger tetap berjalan tanpa sanksi terhadap Plh maupun guru-guru yang terlibat.
Keluhan Guru Mengenai Minimnya Dana Operasional
Sejumlah guru mengeluhkan minimnya dana operasional. “Dana operasional sekolah nggak ada, tapi kami diperintahkan proses pembelajaran harus tetap jalan,” ujar salah seorang guru. Mereka hanya diminta bersabar, tanpa adanya solusi konkret dari pihak terkait. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan SMA Siger dan tanggung jawab DPRD Kota Bandar Lampung sebagai pengawas sekolah swasta yang mendapat dukungan penuh dalam kegiatan belajarnya.
Kebisuan Anggota DPRD Perempuan
Sementara itu, beberapa anggota DPRD perempuan, termasuk Heti Friskatati dari Golkar, Mayang Suri Djausal dari Gerindra, serta kader muda Nasdem M. Niki Saputra, tetap memilih diam terkait skandal ini. Padahal publik menunggu langkah tegas agar hak guru bisa dipenuhi dan praktik ilegal, seperti penjualan modul, segera dihentikan.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Kondisi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah, terutama bagi sekolah swasta yang mendapat dukungan pemerintah. DPRD Bandar Lampung kini berada di sorotan publik untuk segera mengambil tindakan tegas, memastikan para guru menerima haknya, dan mencegah praktik-praktik yang merugikan siswa serta masyarakat.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
