Kebijakan Kerja Fleksibel di DPMPTSP Gorontalo
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo memilih menerapkan skema shift bagi pegawai daripada kebijakan work from anywhere (WFA) secara penuh. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Daeng Matona, menjelaskan bahwa instansi tersebut sebagai penyedia layanan langsung tidak bisa menerapkan WFA sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa DPMPTSP tetap menjalankan layanan perizinan dengan skema shift.
Penerapan Skema Shift
Dalam penerapan skema shift, setiap shift diisi oleh pegawai dengan fungsi yang berbeda. Mulai dari fungsional yang menangani perizinan, penanaman modal, hingga petugas pelaksana yang bertugas di Front office. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap tersedia meskipun ada kebijakan kerja fleksibel.
Sri Wahyuni juga menyatakan bahwa dirinya sebagai kepala dinas tidak menerapkan WFA dalam aktivitas kerja sehari-hari. “Bahkan kepala dinas itu tidak mengenal WFA. Harus hadir di kantor atau ikut rapat di mana,” tegasnya.
Di sisi lain, Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa DPMPTSP saat ini banyak menangani pengurusan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini seiring dengan dorongan agar UMKM naik kelas.
Pengurusan NIB Secara Online
Ia menjelaskan bahwa pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebenarnya dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui sistem online. “Bisa dilakukan di manapun, bisa online, bisa di rumah,” imbuhnya.
Namun, keterbatasan kemampuan digital masyarakat membuat banyak warga tetap datang langsung ke kantor untuk mendapatkan pendampingan. “Masyarakat belum terlalu mahir digital sehingga mereka tetap ke kantor untuk memerlukan bimbingan dan arahan,” jelas istri Aleg Provinsi Gorontalo dapil Bone Bolango, Syamsir Djafar Kiayi.
Di kantor PMPTSP, masyarakat yang datang akan didampingi dalam proses pengisian data melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).
Penghematan Listrik di DPMPTSP
Sri Wahyuni menyebut terjadi penurunan signifikan dalam penggunaan listrik sejak awal tahun ini. Pagu anggaran untuk listrik selama 1 tahun di dinas PMPTSP mencapai Rp 150 juta atau Rp 12,5 juta per bulan. Pada Januari pemakaian hanya Rp 10 juta, Februari 8,7 juta, Maret 5,7 juta.
Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo Tetap Normal
Meski telah ada instruksi work from home (WFH) dari pusat, aktivitas pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo tetap berjalan normal. Sejak pagi, Jumat (10/4/2026), suasana di ruang pelayanan tampak tertib dan cenderung lengang.
Deretan kursi tunggu berwarna hitam terlihat sebagian besar masih kosong. Hanya beberapa warga yang duduk berjajar sambil memegang map berisi dokumen, sesekali menoleh ke layar antrean digital yang menampilkan nomor panggilan.
Di sisi depan ruangan, petugas tampak sigap melayani masyarakat. Suara panggilan antrean terdengar pelan namun jelas, memecah suasana yang relatif tenang. Tidak terlihat antrean mengular, proses pelayanan berlangsung cepat dengan alur yang rapi.
Layanan WNA dan Paspor
Pada bagian lain, papan bertuliskan “Layanan WNA (Foreign Service)” terlihat aktif melayani beberapa warga negara asing yang datang dengan berkas lengkap. Sementara di loket paspor, warga lokal silih berganti maju saat nomor antreannya dipanggil, termasuk beberapa yang mengurus dokumen untuk keperluan ibadah haji.
Kepala Kantor Imigrasi Gorontalo, Josua Pahala Martua, menegaskan bahwa pelayanan tetap berjalan seperti biasa meski ada instruksi WFH. “Memang ada surat edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga dari kantor wilayah, tetapi untuk pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo tetap ada. Kami tetap bekerja dari kantor,” ujarnya.
Proses Pengurusan Paspor
Josua memastikan, instruksi WFH tidak memengaruhi layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Pelayanan di kantor kami tetap berjalan seperti biasa. Dari Senin sampai dengan Jumat kami melayani masyarakat dan tidak ada pengaruh terhadap pelayanan yang sudah ada sebelumnya,” jelasnya.
Di meja informasi, beberapa warga tampak bertanya terkait alur pengurusan paspor. Petugas dengan sabar memberikan penjelasan, bahkan membantu memastikan berkas yang dibawa sudah lengkap sebelum pemohon menuju loket.
Tidak ada kerumunan atau penumpukan antrean. Setiap pemohon dilayani secara bergantian dengan waktu tunggu yang relatif singkat. Situasi ini membuat suasana pelayanan terasa lebih nyaman dan kondusif.
Evaluasi Kebijakan dan Persiapan Pelayanan
Josua menegaskan tidak ada pembatasan tambahan dalam pelayanan. “Untuk pelayanan tidak ada pembatasan kuota tambahan. Pelayanan paspor dan izin tinggal berjalan normal sesuai surat edaran dari pusat dan kantor wilayah,” katanya.
Untuk pengurusan paspor, masyarakat tetap diwajibkan mendaftar secara online sebelum datang ke kantor. “Pelayanan paspor sudah online, dengan kuota sekitar 50 pemohon per hari. Jadi masyarakat yang ingin datang bisa mendaftar terlebih dahulu,” jelasnya.
Meski begitu, kondisi di lapangan menunjukkan jumlah pemohon masih dalam batas terkendali. Hal ini membuat seluruh warga yang datang tetap bisa terlayani dengan baik.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
