Jusuf Kalla Kritik Pengurangan Subsidi BBM dan Soroti WFH untuk PNS

Kritik Jusuf Kalla terhadap Kebijakan Subsidi BBM dan WFH untuk ASN

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) serta penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai bahwa langkah-langkah tersebut perlu dipertimbangkan dengan matang agar tidak berdampak negatif pada masyarakat.

“Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit dan utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, hal ini dilakukan di banyak negara,” ujarnya saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (6/4/2026).

Menurutnya, ketika BBM masih disubsidi oleh pemerintah, maka utang negara akan semakin menumpuk. Hal ini semakin diperparah oleh gejolak harga minyak dunia yang memprihatinkan. “Nah, kalau harga terus meningkat maka utang juga akan naik terus. Jadi itulah sebabnya ada yang mengatakan jangan dinaikkan. Itu benar, tetapi jika tidak dinaikkan, utang akan terus menumpuk karena subsidi yang besar,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa utang negara bisa berdampak langsung kepada seluruh rakyat. “Itu masalah energi, dan itu yang paling berbahaya untuk kita semua.”

Meskipun ia mengakui bahwa saran-saran tersebut bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, namun ia yakin bahwa dengan penjelasan yang baik kepada rakyat, mereka akan menerima. Dalam pengalamannya selama 20 tahun berkecimpung di pemerintahan, tidak pernah terjadi dampak serius akibat kenaikan harga BBM.

JK mencontohkan beberapa negara ASEAN yang telah mulai menaikkan harga BBM. Meskipun demikian, masyarakat di sana tidak melakukan protes berlebihan karena sudah memahami bahwa hal itu terpaksa dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah. “Jadi, ini adalah masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun, jika dijelaskan dengan baik kepada rakyat, mereka akan menerima. Pada tahun 2005 dan 2014, tidak ada demo karena kita menjelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal, artinya terpaksa bagi kita karena dari luar,” jelasnya.

Kebijakan WFH untuk ASN Dinilai Kurang Efektif

Di sisi lain, Jusuf Kalla juga mengkritik kebijakan WFH khususnya untuk ASN yang ditetapkan pada hari Jumat. Menurutnya, kebijakan ini kurang efektif karena masih bisa dimanfaatkan untuk bepergian ke luar rumah.

“Kalau masyarakat membatasi penggunaan BBM, maka angkutan umum harus digunakan lebih banyak. Katakanlah di kantor harus bebas kendaraan, semua harus naik kendaraan umum. Itu bisa,” ujarnya.

Namun, ia menilai bahwa WFH hanya membuat orang tinggal di rumah selama tiga hari. “Anda tinggal di rumah tiga hari, pasti bosan juga. Mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil atau motor, ya sama saja sebenarnya,” imbuhnya.

Ancaman Krisis Energi Global

Konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global. Beberapa negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Vietnam, Kamboja, hingga Filipina telah merespons dengan menaikkan harga BBM.

Untuk Kamboja sendiri, harga BBM telah disesuaikan sebesar 10 persen menjadi USD1,05 per liternya. Sementara itu, Vietnam, Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan, berkisar antara 6 persen hingga 8 persen.

Lonjakan harga di negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harian pada Mean of Plot Singapore (MOPS), yaitu harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura yang menjadi acuan retail di Asia.

Kebijakan Pemerintah Indonesia

Untuk mengurangi konsumsi energi seperti BBM, pemerintah Indonesia belum membuat keputusan untuk menaikkan harga BBM. Hanya kebijakan WFH bagi ASN yang dikeluarkan. Kebijakan ini disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meski efektivitasnya masih menjadi perdebatan.