Penggundulan Hutan dan Janji Kosong yang Mengubah Badai Menjadi Bencana

Kehancuran dan Harapan di Aceh Utara

Bulan-bulan setelah banjir yang menewaskan ribuan jiwa di seluruh Sumatra, masyarakat masih berjuang untuk bangkit dari reruntuhan. Meskipun banyak warga yang bersemangat membangun kembali kehidupan mereka, rasa takut terhadap bencana berikutnya tetap menghantui.

Kenangan tentang Banjir yang Mengerikan

Salmawati masih ingat suara air yang menggema. Saat ia tidur di rumahnya di Lokh Pungki, Sawang, Aceh, ia terbangun menjelang fajar. Di luar, sungai sudah penuh. Airnya hitam dan naik dengan cepat. Ia segera membawa kedua putranya ke tempat yang lebih tinggi. Dari lereng bukit, Salmawati menyaksikan rumahnya yang telah ditempatinya selama 30 tahun lenyap. “Anak-anak bilang, ‘Bu, rumah kita hilang.’ Hatiku sangat hancur.”

Dulu, desa-desa di Sawang adalah tempat tenang, di mana keluarga membesarkan anak-anak, mengolah lahan, dan hidup mengikuti irama sungai-sungai mereka. Namun kini, sebagian besar desa itu telah hilang, hancur, terkubur, atau hanyut.

Pada November 2025, siklon langka terbentuk di Selat Malaka, menyebabkan hujan lebat melanda sebagian besar wilayah pulau Sumatra di Indonesia. Hujan deras tersebut memicu banjir dan tanah longsor yang menghancurkan permukiman di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari 1.200 orang tewas dalam beberapa hari. Ratusan ribu orang mengungsi.

Di Aceh Utara, seluruh desa terendam banjir dari hulu hingga hilir. Namun bagi penduduk di sini, bencana itu bukan hanya serangan air, melainkan banjir kayu. Balok-balok kayu besar berjatuhan bersama air banjir, menghantam rumah-rumah, jembatan, dan jalan raya.

Penggundulan Hutan sebagai Penyebab Utama

Di seluruh desa di Sawang, warga menggambarkan hal yang sama: kegelapan, kepanikan, dan kemudian longsoran kayu. Firmadi, kepala desa Lokh Pungki, mengatakan air mulai naik saat sebagian besar warga sedang tidur. “Pada pukul 3.00 pagi, air sudah tinggi,” katanya. “Rumah-rumah hanyut dan batang-batang kayu besar terbawa banjir, menghantam rumah-rumah dan menghanyutkannya.”

“Kami tidak tahu pasti dari mana batang-batang kayu itu berasal… ada perkebunan kelapa sawit di hulu, luasnya ribuan hektar.” Di desa Babah Krueng yang berdekatan, Nur Aenun naik ke atap rumahnya bersama ayahnya yang sudah lanjut usia ketika air terus naik. Pada pagi buta, ia menyaksikan bencana itu terjadi tanpa daya. “Dengan mata kepala sendiri saya melihat batang-batang kayu besar itu melaju tepat di depan rumah saya,” katanya. “Dan tak ada yang bisa saya lakukan.”

Beberapa bulan kemudian, warga yang bertahan tinggal di tenda-tenda, dikelilingi reruntuhan rumah mereka. Sawah dan kebun komunitas Babah Krueng, yang dulunya membentang di sepanjang lembah, telah hancur, digantikan oleh kayu. “Sekarang yang kita lihat hanyalah gundukan tanah, tumpukan lumpur, puing-puing banjir yang berserakan di mana-mana, dan batang kayu besar yang bahkan kita tidak tahu dari mana asalnya,” kata Nur Aenun. “Warga di sini sangat sedih.”

Tumpukan Kayu Misterius dan Dampak Penggundulan Hutan

Banjir tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem dan hujan deras yang disebabkan oleh Siklon Senyar. Perubahan iklim telah memperparah intensitas siklon, tetapi organisasi lingkungan, badan penanggulangan bencana, dan warga mengatakan ada faktor lain yang membuat badai tersebut jauh lebih mematikan: penggundulan hutan.

Pulau Sumatra, yang terkenal dengan hutan-hutannya yang misterius, lebat, dan luas, telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun. Sedikit demi sedikit, tahun demi tahun, hutan-hutan di pulau itu ditebang dan digantikan oleh industri ekstraktif, seperti kelapa sawit, kayu pulp, dan pertambangan. Dampaknya terlihat jelas dari luar angkasa. Gambar-gambar ini menunjukkan hamparan hutan yang luas di Geudumbak dan Gunci, 10 tahun lalu dibandingkan dengan sekarang, yang telah ditebang.

Lembaga pemantau lingkungan Nusantara Atlas memperkirakan bahwa dalam 25 tahun terakhir, hampir 4,5 juta hektar hutan di Sumatera telah hilang. Ini seluas lahan yang empat kali lebih besar dari Melbourne, Australia. Sejumlah perusahaan telah melakukan penebangan hutan secara legal, dengan izin pemerintah, tetapi sebagian besar lahan juga telah ditebang secara ilegal.

Muhadi Bukhari, direktur LSM lingkungan Bytra Aceh Utara, mengatakan organisasinya telah menyuarakan kekhawatiran selama bertahun-tahun. “Kami telah lama menyampaikan kekhawatiran tentang aktivitas ilegal di kawasan hutan Aceh,” katanya. “Hilangnya tutupan hutan tersebut secara langsung berkontribusi pada keparahan banjir hari ini.”

Bytra memperkirakan Aceh telah kehilangan sekitar 82.000 hektar tutupan hutan dalam dekade terakhir, termasuk sekitar 8.000 hektar di Aceh Utara. Hutan memainkan peran penting dalam menyerap air hujan, berfungsi seperti spons untuk memperlambat aliran air ke sungai. Jika sebagian besar lapisan penutup itu dihilangkan, sistemnya juga akan berubah — air mengalir lebih cepat, sedimen menumpuk, dan puing-puing tidak lagi tertahan di tempatnya.

Ketidakpercayaan terhadap Janji Pemerintah

Semua orang di Aceh Utara sepakat — kayu gelondongan yang ditinggalkan pembukaan lahan membuat bencana ini semakin dahsyat. Sungai dan lembah dipenuhi sedimen, tanggul tetap rusak; bahkan curah hujan sedang pun kini dapat memicu banjir di daerah yang sudah hancur.

Besarnya skala bencana telah membuat banjir menjadi ujian politik bagi pemerintah Indonesia. Penggundulan hutan di Sumatera dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan izin pemerintah, serta pembukaan lahan ilegal. Dalam kunjungannya ke daerah-daerah yang terdampak paling parah, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintahnya akan “menindak tegas penebangan ilegal.”

Pihaknya menyatakan akan meninjau izin penebangan dan memperketat pembatasan izin pembukaan lahan baru. Izin puluhan perusahaan telah dicabut setelah audit lingkungan dan beberapa perusahaan juga diproses tindakan hukum. Di atas kertas, ini merupakan respons yang signifikan. Namun di lapangan, banyak yang masih skeptis.

Tantangan Besar dalam Pemulihan

Tantangan signifikan lainnya adalah apa yang dikatakan tim manajemen bencana dan pemerintah daerah — kurangnya dana untuk mitigasi, respons, dan pemulihan dari bencana. Karena perubahan iklim memperburuk sistem cuaca, badan mitigasi bencana nasional menghadapi pemotongan anggaran yang signifikan.

Selama pandemi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima dana sebesar A$646 juta. Tahun lalu, dana yang diterima kurang dari sepertiga dari jumlah tersebut, sementara rancangan anggaran 2026 memangkas pendanaan lebih jauh lagi. “[Sungai] akan meluap jauh lebih cepat dari sebelumnya karena kita belum menangani semua pekerjaan tanggul dengan benar karena kendala anggaran dan hambatan administratif,” kata Mulyadi. “Kami sangat khawatir jika deforestasi terus berlanjut, konsekuensinya akan sangat buruk.”

Ada kekhawatiran pemotongan anggaran ini, dibarengi dengan deforestasi yang terus berlanjut, dapat menjerumuskan Sumatera ke dalam siklus kehancuran.

Membangun Kembali dengan Bayang-Bayang Banjir

Pemulihan di Aceh Utara baru saja dimulai — pejabat mengatakan kebutuhannya sangat besar: perumahan, jalan, jembatan, sekolah, klinik, pengerukan sungai, dan pemulihan pertanian. Namun kendala terbesarnya adalah dana. Mulyadi mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beroperasi dengan peralatan dan personel yang terbatas. “Kami hanya memiliki enam perahu karet dan empat kendaraan operasional,” katanya.

Sekretaris daerah Jamaluddin memperkirakan kerusakan dan kerugian ekonomi di Aceh Utara sekitar Rp27 triliun. Di Aceh Utara saja, ribuan rumah hancur. Puluhan ribu lainnya rusak. “Personel kami siap—yang kurang adalah kapasitas pendanaan,” katanya.

Pemerintah dikritik saat ada bencana banjir karena keputusannya untuk tidak mendeklarasikan status bencana nasional. Sebelum tenda-tenda tiba, Firmadi mengatakan penduduk desa tidur berdesakan di balai desa selama sebulan. “Rasanya seperti kami tunawisma: ketika satu orang menangis, semua orang menangis.”

Di desa Geudumbak, penduduk memotong kayu gelondongan yang hanyut ke desa mereka menjadi papan dan menggunakannya untuk membangun rumah kayu sederhana. Puing-puing yang menghancurkan rumah mereka telah menjadi bahan untuk bertahan hidup. Rosniati mengatakan lahan pertanian telah lenyap di bawah lapisan lumpur dan kayu. “Kami tidak punya rumah lagi,” katanya. “Jadi kami membangun rumah.”

Namun, ketakutan yang lebih dalam tetap ada. Dasar sungai dipenuhi sedimen, tanggul tetap rusak, dan tutupan hutan semakin menipis. Di banyak desa, para pejabat mengatakan bahkan curah hujan biasa sekarang menimbulkan risiko yang lebih besar daripada sebelumnya. Masyarakat Aceh Utara ingin membangun kembali kehidupan mereka — tetapi tidak ada yang bisa menghilangkan pikiran bahwa banjir berikutnya, atau datangnya kayu, hanyalah masalah waktu.