Pemecatan Jaksa Agung AS oleh Trump, saat Inggris kumpulkan 40 negara bahas Selat Hormuz

Pemecatan Jaksa Agung dan Penunjukan Pengganti

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memecat Jaksa Agung Pam Bondi pada Kamis (2/4/2026). Sebagai penggantinya, Trump menunjuk mantan pengacara pribadinya, Todd Blanche, sebagai pelaksana tugas (plt) yang mengepalai Kementerian Kehakiman AS. Keputusan ini diumumkan melalui media sosial dan mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan mengenai kerenggangan hubungan antara Trump dan Bondi.

Meskipun Trump secara publik memuji Bondi, langkah ini diambil di tengah derasnya kritik terhadap penanganan Bondi terkait berkas-berkas Jeffrey Epstein. Selain itu, Bondi dinilai gagal dalam melakukan penuntutan terhadap sejumlah pihak yang dianggap sebagai lawan politik Trump. Laporan dari The New York Times menyebutkan, Trump kemungkinan akan menunjuk mantan anggota kongres Republik, Lee Zeldin, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), untuk menjadi Jaksa Agung definitif.

Dalam pernyataannya di platform media sosial Truth Social, Trump tetap memberikan apresiasi kepada Bondi atas pengabdiannya selama satu tahun terakhir. “Pam Bondi adalah Patriot Amerika yang Luar Biasa dan teman yang setia, yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi sebagai Jaksa Agung saya selama setahun terakhir,” tulis Trump. “Pam telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin pemberantasan kejahatan besar-besaran di seluruh negeri,” lanjutnya.

Trump menambahkan bahwa Bondi akan beralih ke peran baru yang sangat dibutuhkan dan penting di sektor swasta.

Pam Bondi memiliki sejarah panjang sebagai sekutu setia Trump. Dia pernah menjadi bagian dari tim hukum Trump saat sidang pemakzulan pertama dan turut membantu menyebarkan klaim palsu mengenai kecurangan pemilu setelah kekalahan Trump pada tahun 2020. Sebelum terjun ke lingkaran utama Trump, Bondi merupakan jaksa selama 18 tahun dan mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama yang terpilih menjadi Jaksa Agung Florida pada 2010.

Pemecatan Bondi ini hanya berselang satu bulan setelah Trump memecat Kristi Noem dari posisinya sebagai Kepala Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS.

Penunjukan Blanche

Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Trump menunjuk Blanche sebagai plt Jaksa Agung, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Jaksa Agung. Blanche merupakan sosok yang tidak asing bagi Trump, karena dia adalah salah satu pengacara pribadi yang membela Trump dalam berbagai kasus pidana pasca-masa jabatan kepresidenannya di tahun 2021. Trump mendeskripsikan Blanche sebagai sosok dengan pemikiran hukum yang sangat berbakat dan dihormati.

Di sisi lain, Bondi menyatakan melalui unggahan di platform X bahwa melayani sebagai Jaksa Agung adalah kehormatan seumur hidup. Dia juga menegaskan akan terus mendukung sang presiden. “Selama bulan depan, saya akan bekerja tanpa lelah untuk melakukan transisi kantor Jaksa Agung kepada Blanche yang luar biasa,” kata Bondi. “Saya selamanya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden Trump kepada saya untuk Make America Safe Again,” lanjutnya.

Kritik Partai Demokrat

Di satu sisi, pemecatan Bondi disambut baik oleh para politisi dari Partai Demokrat, namun dengan nada kritik yang tajam. Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts secara blak-blakan menyindir kepergian Bondi. “Di bawah Jaksa Agung Pam Bondi, Kementerian Kehakiman menjadi sarang korupsi. Bondi akan diingat karena menghalangi perilisan berkas-berkas Epstein,” ujar Warren. Senada dengan Warren, Senator Dick Durbin menyebut bahwa warisan Bondi adalah penggunaan lembaga penegak hukum sebagai senjata untuk kepentingan pribadi Trump.

Pembentukan Koalisi untuk Membuka Jalur Pelayaran Minyak Selat Hormuz

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memuncak, kali ini dipicu langkah berani Inggris yang menginisiasi pertemuan besar melibatkan sekitar 40 negara. Menariknya, forum strategis ini digelar tanpa melibatkan Amerika Serikat, sekutu tradisional yang selama ini dominan dalam isu keamanan global. Pertemuan tersebut secara khusus membahas upaya membuka kembali jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz yang kini berada dalam tekanan tinggi.

Selat vital ini merupakan jalur utama distribusi energi dunia, dengan sekitar 20 persen pasokan minyak global melintas setiap harinya. Situasi semakin kompleks setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat yang berdampak pada keamanan kawasan. Negara-negara peserta pun didorong mencari solusi kolektif guna memastikan stabilitas jalur energi tetap terjaga di tengah ancaman konflik.

Langkah Inggris ini dinilai sebagai sinyal pergeseran dinamika geopolitik, sekaligus upaya mengambil peran lebih besar di panggung internasional. Kini, dunia menanti hasil konkret dari pertemuan tersebut, yang bisa menentukan arah keamanan dan ekonomi global ke depan.

Tanpa melibatkan Amerika Serikat (AS), Inggris mengumpulkan 40 negara untuk membahas opsi pembukaan Selat Hormuz. Mereka merundingkan bagaimana caranya membuka kembali jalur pelayaran minyak penting yang tersendat akibat perang AS-Israel melawan Iran. Melalui menteri luar negeri masing-masing, pertemuan tersebut digelar secara virtual pada Kamis (2/4/2026).

Sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, Kamis, pertemuan ini condong mengarah ke solusi non-militer dan upaya diplomasi untuk memastikan keamanan perlintasan minyak dunia. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menilai pemblokadean Selat Hormuz sebagai langkah ceroboh. Penutupan jalur pelayaran vital itu dinilai berdampak pada stabilitas ekonomi global.

“Kita telah melihat Iran membajak rute pelayaran internasional untuk menyandera ekonomi global,” ucap Cooper dalam pembukaan yang disiarkan media sebelum pertemuan berlanjut secara tertutup. Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, hampir seluruh aktivitas di Selat Hormuz terhenti akibat serangan balasan Iran terhadap kapal-kapal komersial serta ancaman serangan lanjutan. Kondisi ini memicu lonjakan tajam harga minyak mentah dan berdampak luas di pasar global.

Untuk itu, negara yang terlibat dalam pertemuan ini sepakat menandatangani pernyataan yang mendesak Iran menghentikan pemblokadean selat. Bukan cuma menuntut, mereka berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya yang tepat demi memastikan perlintasan yang aman.

Solusi Non-Militer dan Diplomasi

Pertemuan ini disebut sebagai tahap awal, dengan diikuti nantinya pembahasan teknis antarpejabat. Diplomat Eropa mengatakan pembentukan koalisi ini masih berada di tahap awal. Inggris dan Perancis diketahui memimpin. Pertemuan ini dilaporkan membahas negara mana saja yang siap berpartisipasi dalam koalisi serta opsi diplomatik dan ekonomi untuk mendorong Iran membuka Selat Hormuz.

Sebagaimana dilansir dari London South East, Kamis, koalisi ini berakhir tanpa kesepakatan spesifik. Namun, salah satu pejabat mengatakan bahwa ada kesepakatan umum bahwa Iran tidak boleh diperbolehkan membelakukan biaya transit pada kapal di jalur pelayaran itu. Ia menyebut, semua negara harus dapat menggunakan Selat Hormuz secara bebas.

Sementara itu, juru bicara angkatan bersenjata Perancis Guillaume Vernet mengatakan proses ini dilakukan dalam beberapa tahap. Ia juga mengatakan ini tidak bisa dimulai sebelum konflik berakhir. Dalam pertemuan ini, salah satu fokus utamanya adalah memastikan pemilik kapal merasa cukup aman saat kembali melintasi wilayah dan menurunkan biaya premi asuransi.

Ia menambahkan perlu adanya koordinasi dengan Iran untuk menjamin keamanan kapal, namun hal ini dipandang belum memungkinkan terjadi dalam waktu dekat. “Kami perlu mengumpulkan jumlah kapal yang cukup serta memiliki kemampuan koordinasi di udara dan laut, juga kemampuan berbagi intelijen,” katanya.

Tidak Ada Solusi Militer

Perdana Menteri Inggris Challands menyatakan secara eksplisit bahwa solusi yang diinginkan bukan lewat jalur militer. Upaya membuka selat dengan kekuatan militer tampaknya tidak menjadi pilihan, lantaran Iran dapat menargetkan kapal dengan rudal anti-kapal, pesawat nirawak (drone), kapal cepat, dan ranjau. “Keir Starmer (Perdana Menteri Inggris) tidak tertarik untuk terlibat dalam perang ini. Sebagian besar negara yang berkumpul tidak tertarik terlibat dalam perang,” kata Challands.

Pertemuan ini akan ditindaklanjuti minggu depan. Challands menyebut perencana militer dari Kementerian Pertahanan Inggris akan bertemu kembali dengan beberapa pihak untuk membahas cara memastikan keamanan pelayaran setelah perang berakhir.

Fokus pada Aktivitas Diplomatik

Sementara itu, sebelumnya Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengamini bahwa pemulihan pelayaran tidak akan mudah. Front persatuan dari kekuatan militer dan aktivitas diplomatik disebut-sebut dibutuhkan di samping kemitraan dengan industri maritim. Nada yang sama juga datang dari Presiden Perancis Emmanuel Macron. Pada Kamis, ia mengatakan bahwa meluncurkan operasi militer untuk memaksa pembukaan selat adalah hal yang tidak layak.

“Ini tidak pernah menjadi opsi yang kami dukung karena tidak realistis,” ujarnya. “Itu akan memakan waktu yang tidak pasti, dan akan membuat siapa pun yang melintasi selat ini terpapar risiko dari wilayah pesisir yang dijaga Garda Revolusi, serta ancaman rudal balistik,” kata Macron dilansir dari London South East.

Cara terbaik untuk memastikan pembukaan selat Hormuz menurut Macron adalah dengan berbicara langsung kepada Iran, sebagaimana dilansir dari Al Jazeera.

Berdasarkan firma data pelayaran Lloyd’s List Intelligence, terdapat 23 serangan langsung terhadap kapal komersial di Teluk sejak serangan gabungan AS-Israel ke Iran memicu perang pada 28 Februari 2026. Selain itu, 11 awak kapal dilaporkan telah tewas.

Di sisi lain, Iran sempat menyatakan bahwa kapal non-musuh boleh melintasi Selat Hormuz. Iran menekankan jalur pelayaran tersebut hanya tertutup bagi kapal-kapal dari negara musuh beserta sekutunya.

Negara yang Terlibat dan Alasan AS Tak Diajak

Sementara itu, negara-negara yang berpartisipasi dalam pertemuan ini di antaranya, Perancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Laporan Al Jazeera di London juga menunjukkan bahwa koalisi ini turut melibatkan negara-negara Skandinavia, negara-negara Baltik, Bahrain, Panama, dan Nigeria. Sementara itu, pemberitaan ini juga menulis bahwa AS tak masuk pertemuan menyusul pernyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan bahwa mengamankan jalur air bukanlah tugas negaranya.

Trump turut meremehkan sekutu-sekutu Eropa karena enggan mendukung perang. Terbaru, ia juga memberikan ancaman untuk menarik AS keluar dari North Atlantic Treaty Organization (NATO). Pertemuan ini dipandang sebagai sinyal kepada pemerintahan Donald Trump bahwa Eropa mulai menata langkah untuk mengamankan negaranya, seiring ancaman Presiden AS yang akan meninggalkan NATO.