Masyarakat Transportasi Indonesia Mendorong Penerbitan Inpres Transportasi Umum
JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengajukan rekomendasi kepada pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera merancang dan menerbitkan aturan berupa Instruksi Presiden (Inpres) terkait transportasi umum. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan transportasi yang layak di berbagai daerah.
Dewan Penasehat MTI, Djoko Setijowarno, menilai kebijakan tersebut sangat penting karena transportasi umum sering kali menjadi indikator kemajuan sebuah kota, namun justru tidak hadir di lebih dari 90% kota/kabupaten di Indonesia. Menurut catatan Djoko, hingga saat ini hanya sekitar 8% atau 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern.
“Instrumen ini sangat krusial untuk membangkitkan kembali urat nadi mobilitas warga dan memastikan ketersediaan layanan transportasi umum yang aman serta terjangkau di seluruh pelosok negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Sebagaimana pemerintah telah menerbitkan Inpres Jalan Daerah untuk mengatasi infrastruktur yang rusak dan Inpres Irigasi demi ketahanan pangan, Djoko menilai sudah saatnya pemerintah menerbitkan Inpres Transportasi Umum. Di tingkat daerah, kehadiran transportasi umum seperti Transjakarta maupun Jak Lingko adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah.
Menurut Djoko, meredupnya eksistensi transportasi umum bukan hanya masalah mobilitas, melainkan juga peringatan akan munculnya krisis pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan generasi masa depan. Ironisnya, di tengah hilangnya layanan transportasi publik di berbagai kota, komitmen serius dari para kepala daerah seolah absen. Alih-alih memprioritaskan ‘mobil rakyat’ yang jelas manfaatnya bagi mobilitas warga, kebijakan justru sering kali lebih condong pada pengadaan mobil dinas pejabat yang menelan anggaran miliaran rupiah.
“Transportasi umum seakan-akan hanya diingat sebagai simbol kerakyatan saat pendaftaran ke KPUD, namun segera terlupakan setelah kursi kekuasaan diraih,” tegas Djoko.
Langkah yang Lebih Bijak
Dari pandangan Djoko, meredupnya eksistensi transportasi umum di daerah bukan sekadar hilangnya deretan kendaraan di jalanan, melainkan awal dari efek domino yang mengguncang sendi-sendi kehidupan masyarakat. Fenomena ini menciptakan lubang aksesibilitas yang memukul warga di pelosok desa hingga pinggiran kota secara mendalam.
Langkah yang lebih bijak, lanjutnya, adalah memprioritaskan elektrifikasi transportasi umum di seluruh lini yang mencakup wilayah perkotaan, perdesaan, kawasan transmigrasi, hingga daerah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Pedalaman). Dengan demikian, transisi energi tidak hanya menjadi jargon teknologi, tetapi menjadi instrumen pemerataan mobilitas yang inklusif.
“Tanpa aksesibilitas yang terjangkau, mimpi untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mencetak generasi emas akan terus terhambat oleh beban biaya hidup dan hilangnya peluang bagi masyarakat di pelosok negeri,” tambahnya.
Mandat Transum dan Janji Prabowo
Pamor transportasi umum seolah redup meski nyatanya telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 138 Ayat (1) menyebutkan bahwa angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Ayat (2) hal itu dipertegas bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
Selain melalui beleid tersebut, Prabowo Subianto yang kala itu masih menjadi calon presiden pernah sesumbar menjanjikan angkutan perkotaan yang gratis 100%. “Kita harus berani seperti negara lain, angkutan di kota besar kalau perlu subsidi 100%, untuk orang yang butuh,” tuturnya dalam Sarasehan 100 Ekonom 2023 Indef, Rabu (8/11/2023).
Sayangnya, menjelang pertengahan masa kepemimpinan Prabowo, belum ada kebijakan terkait. Anggaran untuk pelaksanaan bus Buy The Service (BTS) di daerah-daerah justru turun.












