Pejabat Pemkab Sidoarjo Ramai-Ramai Lapor SPT Tahunan 2025
Beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Pribadi tahun 2025. Kegiatan ini dilakukan di Pendopo Sidoarjo, Jumat (6/3/2026), dengan partisipasi Bupati Sidoarjo Subandi bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mereka memanfaatkan layanan dari petugas pajak yang hadir langsung ke pendopo. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi Coretax, yang menjadi salah satu inovasi dalam reformasi perpajakan. Setelah proses pelaporan selesai, para pejabat menunjukkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jawa Timur II Arridel Mindra didampingi oleh Kepala KPP Pratama Sidoarjo Utara Nanik Triwahyuningsih memantau langsung proses pelayanan pajak di pendopo tersebut. Mereka menyampaikan apresiasi atas kepatuhan dan kesiapan para pejabat dalam melaporkan pajak secara digital.
Tanggung Jawab Moral Pejabat
Menurut Bupati Sidoarjo Subandi, pelaporan SPT bukan hanya sekadar kewajiban administratif. Ia menekankan bahwa hal ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang berfokus pada transparansi dan kemudahan digital. Subandi mengatakan bahwa aplikasi Coretax DJP dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan pajak secara cepat, akurat, dan efisien.
Ia juga menilai bahwa sebagai pejabat negara, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan. Kepatuhan dalam melaporkan SPT sebelum batas waktu 31 Maret 2026 menjadi contoh nyata bagi masyarakat bahwa transparansi penghasilan dan pembayaran pajak harus dilakukan dengan kesadaran penuh.
Pelaporan pajak tepat waktu lewat Coretax juga membantu kelancaran penerimaan pajak masuk ke kas negara. Menurut Subandi, penerimaan pajak akan kembali ke daerah dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap seluruh jajarannya mampu menjadi teladan terhadap kepatuhan pajak.
Subandi mengajak semua jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap kepatuhan pajak. Ia menegaskan bahwa aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus mampu menjadi teladan dalam mendukung reformasi perpajakan nasional.
Apresiasi DJP Jawa Timur II
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Arridel Mindra mengapresiasi kepatuhan bupati dan seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo dalam melaporkan SPT Pajak Penghasilan. Menurutnya, pelaporan SPT menjadi salah satu komponen penting dalam menambah penerimaan pajak. Lewat laporan SPT, detail penghasilan, pemotongan, dan penyetoran pajak penghasilan dapat diketahui.
Jika terdapat kurang bayar, wajib pajak harus melakukan pembayaran. Arridel menyampaikan rasa terima kasih kepada bupati dan semua pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang telah menjadi teladan dalam kepatuhan pajak.
Dia menegaskan bahwa pelaporan SPT Pajak Penghasilan saat ini sangat mudah. Dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Coretax. Aplikasi tersebut sudah terintegrasi secara digital sehingga pelaporan tidak lagi menggunakan kertas. Melalui Coretax, kesalahan dalam pengiriman maupun perekaman pelaporan SPT Pajak Penghasilan dapat diminimalkan.
Lebih penting lagi, Coretax akan memudahkan DJP dalam melakukan pengawasan perpajakan. Arridel berharap dengan adanya aplikasi ini, wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya. Digitalisasi membuat kewajiban dapat dilaksanakan 24 jam dalam sehari, 7 hari seminggu, kapan saja dan di mana saja.
Layanan Percepatan Pelaporan SPT
Arridel juga menyatakan akan melakukan layanan percepatan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sidoarjo yang wajib melaporkan pajak. Ia akan membuat jadwal untuk datang ke masing-masing OPD Sidoarjo.
Ia berharap laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2025 tuntas pada akhir Maret 2026. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak secara menyeluruh dan meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten Sidoarjo.
