Pemerintah Tunda Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Pemerintah Indonesia memastikan bahwa saat ini belum akan mengambil langkah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meskipun terjadi tekanan pada harga minyak dunia akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan konflik di kawasan tersebut sebelum menentukan kebijakan lanjutan terkait harga energi dalam negeri.
Menurut Airlangga, situasi global yang berkembang memang berpotensi memengaruhi harga minyak mentah dunia. Namun hingga saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan langkah yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Belum (menaikkan harga BBM subsidi). Kan asumsi makro APBN kita kemarin di 70 dolar AS per barel (ICP). Jadi kita tunggu saja,” ujar Airlangga ketika ditemui di Jakarta, Kamis.
Persiapan Berbagai Skenario Kebijakan
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah skenario kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk apabila konflik geopolitik di Timur Tengah berlangsung dalam waktu yang lama. Menurutnya, situasi perang atau konflik antarnegara memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi, sehingga pemerintah perlu mempersiapkan berbagai langkah antisipatif.
“Sampai kapan, ya perang bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa lebih. Jadi kita masing-masing menyiapkan skenario,” jelasnya.
Dampak Konflik Geopolitik Terhadap Harga Minyak Dunia
Di sisi lain, kalangan akademisi juga mengingatkan bahwa eskalasi konflik di kawasan tersebut dapat berdampak besar terhadap stabilitas harga minyak dunia. Pakar energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memprediksi harga minyak global berpotensi melonjak cukup tinggi apabila jalur distribusi energi internasional terganggu.
Ia memperkirakan harga minyak mentah dunia bisa melonjak hingga mencapai 100 dolar Amerika Serikat per barel dari posisi saat ini yang berada di kisaran sekitar 72 dolar AS per barel. Lonjakan harga tersebut berpotensi terjadi apabila jalur pelayaran penting seperti Selat Hormuz ditutup akibat konflik yang melibatkan negara-negara besar di kawasan Timur Tengah.
Peran Selat Hormuz dalam Distribusi Minyak Global
Selat Hormuz sendiri dikenal sebagai salah satu jalur laut paling strategis di dunia karena menjadi penghubung utama antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Secara geografis, selat tersebut berada di antara wilayah Oman dan Iran dan selama ini menjadi rute utama distribusi minyak dari negara-negara produsen energi di kawasan Teluk menuju pasar global.
Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak harus melewati jalur perairan tersebut sebelum didistribusikan ke berbagai negara tujuan. Diperkirakan sekitar seperlima dari total perdagangan minyak dunia melintasi Selat Hormuz setiap harinya, sehingga stabilitas kawasan tersebut sangat menentukan kondisi pasar energi global.
Karena itulah Yayan menilai bahwa wilayah ini menjadi titik yang sangat sensitif dalam konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
“Jika Iran menutup Selat Hormuz, harga minyak akan naik menjadi 50 persen,” ujarnya.
Dampak Kenaikan Harga Minyak terhadap Indonesia
Ia menambahkan bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia berpotensi memberikan dampak langsung terhadap Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi dari luar negeri, termasuk dari kawasan Timur Tengah. Menurutnya, meskipun jalur Selat Hormuz tidak sampai ditutup sekalipun, konflik yang terjadi saat ini tetap dapat memicu kenaikan harga minyak global dalam kisaran 10 hingga 25 persen.
Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian pemerintah karena dapat memengaruhi asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di angka sekitar 70 dolar AS per barel. Jika harga minyak dunia melampaui asumsi tersebut dalam jangka waktu lama, pemerintah berpotensi menghadapi tekanan tambahan terhadap anggaran negara, terutama untuk subsidi energi.
Oleh karena itu, para pakar energi mengingatkan pentingnya langkah antisipatif agar potensi pembengkakan anggaran negara dapat dihindari.
Penetapan Kekerasan Militer di Kawasan Timur Tengah
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah sendiri meningkat setelah serangan militer yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Serangan tersebut dilaporkan terjadi pada akhir Februari dan menjadi operasi militer kedua yang dilakukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump setelah serangan sebelumnya yang berlangsung pada Juni 2025.
Dalam pernyataannya, Trump mengatakan bahwa militer Amerika meluncurkan operasi besar di wilayah Iran sebagai langkah untuk melindungi kepentingan negaranya dari ancaman yang diklaim berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir oleh Iran.
Sebelum meningkatnya ketegangan tersebut, pemerintah Amerika Serikat dan Iran sebenarnya telah menggelar beberapa kali perundingan tidak langsung terkait program nuklir Teheran. Tercatat sedikitnya tiga putaran perundingan telah berlangsung dengan mediasi dari pemerintah Oman yang berupaya menengahi ketegangan di antara kedua negara tersebut.
