Pemerintah Siap Hadapi Dampak Konflik Iran dan AS terhadap Pasokan Minyak Global
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi potensi gangguan pasokan minyak akibat konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Menurutnya, konflik yang sedang berlangsung dapat berdampak pada stabilitas harga energi global.
Airlangga menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah, khususnya Selat Hormuz dan Laut Merah, menjadi jalur penting dalam distribusi minyak dunia. Jika terjadi ketegangan di kawasan tersebut, maka pasokan minyak akan terganggu. Ia menilai bahwa situasi ini bisa memicu kenaikan harga minyak mentah secara signifikan.
“Ya pertama tentu kalau Iran sudah pasti yang terganggu adalah supply minyak. Dan supply minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea,” ujarnya.
Langkah Antisipasi Pemerintah
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pemasok energi dari luar kawasan Timur Tengah. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Airlangga menyebutkan bahwa Pertamina telah melakukan MoU dengan beberapa perusahaan energi besar seperti Chevron dan ExxonMobil.
“Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan supply dari non-Middle East. Misalnya kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika beberapa, dengan Chevron, dengan ExxonMobil, dan yang lain,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus memantau peluang pasokan minyak dari Rusia atau negara-negara lain yang mungkin bisa menjadi alternatif. Dengan diversifikasi sumber impor, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan pada kawasan yang terdampak konflik, termasuk jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz.
Dampak Kenaikan Harga Minyak terhadap BBM Nasional
Airlangga juga mengungkapkan bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia berpotensi memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Hal ini mirip dengan dampak yang terjadi saat konflik Rusia-Ukraina terjadi.
“Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraina kan naik. Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya,” tambahnya.
Namun, ia menekankan bahwa pemerintah tetap akan memantau dinamika pasar global dan berupaya menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Dengan langkah antisipatif ini, pemerintah berharap dapat menjaga ketahanan energi nasional serta meminimalkan dampak gejolak geopolitik terhadap perekonomian domestik.
Prediksi Kenaikan Harga Minyak dan Dampak Ekonomi
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara yang terdampak oleh kenaikan harga minyak akibat konflik AS-Iran. Ia meyakini bahwa perang ini dapat memicu resesi global yang akan berdampak langsung pada perekonomian Indonesia.
“Perang AS Iran picu resesi global yang berpotensi terjadi dalam waktu dekat. Ya Indonesia harus bersiap kalau global resesi, Indonesia akan terdampak,” ujarnya.
Bhima juga memperkirakan bahwa kenaikan harga minyak bisa mencapai 100 hingga 120 dolar AS per barrel. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan pasokan minyak dan gas, yang selanjutnya akan memengaruhi harga BBM dalam negeri.
Opsi Pemerintah dalam Menghadapi Kenaikan Harga BBM
Menurut Bhima, pemerintah memiliki dua opsi dalam menghadapi kenaikan harga minyak global. Pertama, dengan menaikkan harga BBM atau kedua, dengan mempertahankan harga BBM tetap stabil.
Jika harga BBM tidak naik, pemerintah akan membutuhkan anggaran tambahan hingga Rp515 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, jika harga BBM naik, maka inflasi pangan akan meningkat, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
“Konsekuensi belanja pemerintah melebar Rp515 triliun dengan asumsi BBM tidak naik. Pertanyaan nya, apa mungkin harga bbm tidak naik dengan APBN yang sempit? Begitu harga BBM naik, bertemu dengan inflasi pangan,” jelas Bhima.
Rekomendasi untuk Anggaran Pemerintah
Bhima menyarankan agar pemerintah lebih realistis dalam mengalokasikan anggaran. Ia menilai bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebaiknya dipangkas untuk dialihkan ke pengamanan harga energi.
“Pemerintah sebaiknya pangkas signifikan program MBG dan Kopdes MP alihkan untuk jaga harga energi. karena itu lebih urgen dan mendesak untuk jaga daya beli masyarakat,” tukasnya.
