Penonaktifan BPJS PBI di Awal 2026: Tanggapan DPRD Provinsi Lampung
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Denny Ribowo, memberikan penjelasan terkait polemik penonaktifan ratusan ribu kepesertaan BPJS PBI yang terjadi pada awal tahun 2026. Ia menekankan bahwa kesehatan dan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama, meskipun ada perubahan dalam sistem administrasi.
Perubahan Sistem Data BPJS PBI
Penonaktifan ini disebabkan oleh penggunaan data DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sebagai pengganti DTKS. Di Lampung, sekitar 100 ribu lebih warga terdampak akibat perubahan ini. Masalah muncul terutama bagi warga yang sedang menjalani pengobatan rutin. Namun, hal ini merupakan bagian dari komitmen pusat untuk memastikan akurasi data agar bantuan tidak lagi salah sasaran.
Alasan Penonaktifan BPJS PBI
Beberapa variabel utama yang menyebabkan kepesertaan BPJS PBI seseorang tiba-tiba dinonaktifkan antara lain perubahan status ekonomi. Misalnya, jika anggota keluarga baru diterima bekerja di perusahaan atau menjadi karyawan, maka otomatis sistem akan menonaktifkan PBI-nya. Selain itu, verifikasi juga mendeteksi orang mampu yang masih menggunakan jatah orang miskin. Jika seseorang mampu membeli rokok Rp30 ribu sehari atau kuota internet untuk media sosial, mereka sudah dianggap keluar dari kategori Desil 1-5 (masyarakat tidak mampu).
Perlindungan Pasien Khusus
Komitmen Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirjani Djausal, sangat tegas: keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi. Pasien dengan kondisi darurat atau yang membutuhkan penanganan rutin tetap dilayani di RSUD Abdul Moeloek cukup dengan KTP; urusan administrasi bisa ditangani setelahnya. Ada waktu tenggang selama 3 hari untuk mengurus status aktif kembali.
Solusi untuk Warga yang Butuh BPJS Aktif
Jika warga butuh BPJS-nya aktif seketika agar pelayanan tetap berjalan lancar, solusinya adalah melakukan mutasi dari PBI ke Mandiri Kelas 3. Cukup membayar iuran Rp35.000, status kepesertaan akan langsung aktif hari itu juga. Jika ada warga yang benar-benar kesulitan membayar Rp35.000 tersebut saat sedang sakit, mereka bisa menghubungi DPRD untuk bantuan.
Proses Pengajuan Ulang Data
Warga yang betul-betul miskin namun terhapus dari data dapat mendaftarkan ulang diri dan keluarganya melalui operator di tingkat kampung atau desa, atau melalui petugas PKH agar data mereka di-input kembali ke sistem DTSEN Kemensos. Kewenangan menentukan kelayakan bantuan ini murni ada di Kemensos, bukan di BPJS atau Dinas Kesehatan daerah.
Anggaran untuk Akses Kesehatan
Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sekitar Rp40,5 miliar untuk bantuan PBI. Selain itu, ada dukungan dana sekitar Rp10 miliar setahun (insentif Rp900 ribu per bulan per petugas) untuk tenaga PKH di lapangan. Tujuannya agar mereka melakukan verifikasi faktual yang jujur, sehingga bantuan PKH atau BPJS PBI tidak jatuh ke tangan “kroni” atau orang yang sebenarnya punya mobil tapi dapat bantuan.
Membangun Mindset yang Benar
Stigma masyarakat bahwa pasien BPJS sering “dianaktirikan” dibandingkan pasien umum di rumah sakit harus diubah. Denny sendiri berobat di RSUD Abdul Moeloek menggunakan BPJS Kelas 1, dan fasilitas serta pelayanannya sama. Rumah sakit tidak membedakan pasien PBI, JKN, maupun mandiri. Jika ada nakes atau suster yang “judes” atau tidak ramah, segera laporkan ke badan pengawas rumah sakit atau ke DPRD, bisa melalui media sosial, kami pastikan petugas tersebut akan mendapat konsekuensinya.
Kapasitas Rumah Sakit dan Layanan Medis Unggulan
Kapasitas rumah sakit memang perlu terus ditingkatkan. Dalam satu hari, sistem rujukan terintegrasi (Sisrut) bisa menangani 300-400 pasien dari seluruh Lampung hingga provinsi tetangga (Sumsel). RSUD Abdul Moeloek saat ini adalah rumah sakit akreditasi paripurna. Lonjakan pasien ini membuktikan kepercayaan masyarakat meningkat, sehingga fasilitas seperti gedung rawat inap 9 lantai sedang diproses untuk mengurangi antrean.
Fasilitas Medis yang Tersedia
RSUD Abdul Moeloek kini memiliki fasilitas medis unggulan yang bisa dinikmati warga tanpa perlu ke luar daerah. Operasi katup jantung sudah sukses dilakukan pada 5 pasien di sini, tidak perlu lagi ke RS Harapan Kita Jakarta. Ada juga Klinik Nyeri bagi yang selama ini harus ke Penang. Bahkan, bagi keluarga pasien dari daerah jauh yang harus kontrol rutin, tersedia Rumah Singgah Gratis di area rumah sakit.
Respons DPRD terhadap Aspirasi Masyarakat
DPRD Provinsi Lampung memastikan keluhan soal kesehatan dan infrastruktur jalan bisa terealisasi. Denny secara rutin melakukan siaran langsung di media sosial untuk menyerap aspirasi nyata. Keluhan warga dicatat dan diperjuangkan di gedung dewan. Terkait infrastruktur, warga perlu paham pembagian kewenangan (Jalan Nasional, Provinsi, atau Kabupaten). Pak Gubernur saat ini sedang fokus mempercepat aksesibilitas jalan untuk mendukung ekonomi dan kesehatan, meskipun proses lelang membutuhkan waktu administrasi di awal tahun.
