Indonesia Siap Kirim 8.000 Pasukan ke Gaza, Menteri Luar Negeri Jamin Keamanan Prajurit

Penjelasan Pemerintah Indonesia Mengenai Pengiriman Pasukan ke Gaza

Pengiriman pasukan TNI ke Gaza, Palestina, merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono, telah menyampaikan bahwa keselamatan prajurit TNI yang dikirim ke wilayah tersebut akan menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa tugas yang diberikan kepada prajurit TNI bersifat kemanusiaan dan tidak terkait dengan operasi militer.

Tanggung Jawab Bersama dalam Operasi

Sugiono mengatakan bahwa keselamatan prajurit TNI menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah Indonesia dan organisasi internasional seperti Board of Peace (BoP) serta International Stabilization Force (ISF). Hal ini juga menjadi bagian dari peran Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF di Gaza. Dengan demikian, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI sesuai dengan aturan dan mandat yang ditetapkan.

Pengiriman Secara Bertahap dan Cepat

Indonesia akan mengirim pasukan ke Gaza secara bertahap. Sugiono menjelaskan bahwa wilayah Gaza dibagi menjadi beberapa sektor, dengan estimasi total pasukan yang akan ditempatkan mencapai 20.000 orang atau lebih. Meski detailnya belum sepenuhnya diungkapkan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengirim pasukan secepat mungkin. Ia juga menyampaikan bahwa pihak Presiden sudah memberikan komitmen terkait pengiriman pasukan, dan saat ini sedang disiapkan timeline pelaksanaannya.

Batasan Operasi Militer

Sebagai Wakil Komandan ISF, Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan batasan pengerahan pasukan atau national caveat. Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan operasi militer, pelucutan senjata, atau demiliterisasi. Tugas utama pasukan Indonesia adalah menjalankan misi kemanusiaan dan menjaga keamanan masyarakat sipil. Jika terjadi serangan, penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan untuk pembelaan diri dan mempertahankan mandat, serta harus sesuai dengan hukum internasional.

Dasar Hukum dan Prinsip Keterlibatan

Pembentukan ISF didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2803 yang disahkan pada 17 November 2025. Pasukan ISF akan bergerak di bawah Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Tugas utama ISF adalah membantu mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi di Jalur Gaza.

Delapan Poin Utama Dasar Keterlibatan Indonesia

Kemlu RI merinci delapan poin utama yang menjadi dasar dan batasan keterlibatan Indonesia dalam misi internasional itu:

1. Mandat Non-Combat dan Non-Demiliterisasi
   
   Pengiriman prajurit TNI ke Gaza merupakan mandat non-combat dan non-demiliterisasi. Indonesia tidak terlibat dalam misi tempur maupun demiliterisasi.

2. Tidak Terlibat dalam Konfrontasi Langsung
   
   Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun.

3. Penggunaan Kekuatan Sangat Terbatas
   
   Penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan untuk pembelaan diri dan mempertahankan mandat, serta harus proporsional, bertahap, dan sesuai hukum internasional.

4. Area Penugasan Terbatas
   
   Area penugasan hanya dibatasi di wilayah Gaza, yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina.

5. Persetujuan Otoritas Palestina
   
   Persetujuan otoritas Palestina menjadi prasyarat utama. Penyebaran pasukan hanya dapat dilakukan dengan consent dari otoritas Palestina.

6. Penolakan Segala Bentuk Perubahan Demografi
   
   Indonesia secara konsisten menolak segala bentuk perubahan demografi maupun pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apapun.

7. Penghormatan terhadap Kedaulatan Palestina
   
   Partisipasi Indonesia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina.

8. Kemampuan untuk Mengakhiri Partisipasi
   
   Partisipasi prajurit TNI dalam ISF dapat dihentikan kapan saja jika pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveat Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.