JAKARTA — Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu perdebatan dan diskusi yang mendalam. Praktisi hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, menilai bahwa walaupun terdapat harapan akan hasil akhir berupa kemerdekaan Palestina, sebenarnya yang lebih penting adalah proses diplomasi yang sedang berlangsung.
Dinna menekankan bahwa perbedaan antara proses dan hasil harus ditegaskan sejak awal. Meskipun hasil kemerdekaan Palestina belum tentu terlihat dalam waktu dekat, proses menuju ke sana sedang berjalan dan inilah yang perlu menjadi fokus utama.
“Yang kita bicarakan sekarang ini kan prosesnya ya menuju ke sana, melihat bahwa sistem yang dibangun oleh Board of Peace,” ujarnya dalam program Kompas Petang Kompas TV, Jumat (23/1/2026).
Desain Kelembagaan yang Menimbulkan Tanda Tanya
Dinna mengkritik desain kelembagaan Dewan Perdamaian yang diumumkan oleh Trump di berbagai forum internasional. Ia menilai bahwa terdapat kecenderungan Trump bertindak impulsif, sementara transparansi tentang cara kerja dan mekanisme pengambilan keputusan di forum tersebut belum sepenuhnya disampaikan ke publik.
Selain itu, hingga saat ini belum ada penjelasan yang benar-benar utuh mengenai bagaimana keputusan strategis akan diambil, siapa yang memiliki pengaruh paling besar, dan sejauh mana negara anggota dapat bersuara secara setara. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar bagi negara-negara yang memilih bergabung, termasuk Indonesia.
Absensi Palestina dalam Desain Awal Forum
Dinna juga mengingatkan kembali diskusi lama terkait resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberi mandat pembentukan Dewan Perdamaian. Dalam konteks itu, kritik terbesar yang muncul adalah absennya Palestina dari desain awal forum tersebut. Padahal, isu utama yang dibicarakan justru menyangkut masa depan Palestina.
“Kita lihat di situ satu kritik besarnya adalah Palestina tidak ada di sana,” kata Dinna.
Ia mencontohkan situasi simbolik yang terjadi ketika Dewan Perdamaian diumumkan di sela World Economic Forum di Davos, Swiss pada Kamis (22/1/2026). Pada saat yang sama, Otoritas Palestina justru memilih melakukan kunjungan ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin.
Bagi Dinna, ini menunjukkan paradoks serius yaitu konsep solusi dua negara (two-state solution) dibicarakan, tetapi Palestina sendiri tidak dilibatkan.
Potensi dan Pertanyaan untuk Indonesia
Di satu sisi, Dinna melihat potensi positif dari keputusan Indonesia bergabung. Kehadiran Indonesia semestinya bisa dimanfaatkan untuk berdiri tegak menyuarakan kepentingan Palestina yang belum diajak bicara secara langsung dalam forum tersebut.
Namun di sisi lain, ia mempertanyakan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran itu. Apakah Indonesia benar-benar mampu bersikap tegas di tengah dominasi negara besar? Apakah ada strategi yang disiapkan agar Indonesia tidak sekadar hadir secara simbolik?
“Itu yang saya pertanyakan. Apakah bisa Indonesia tegak berdiri di situ? Apa yang harus kita siapkan?” ujarnya.
Tanggung Jawab Masyarakat Sipil
Dinna menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan ditujukan untuk melemahkan presiden atau pemerintah. Justru sebaliknya, ia memandang publik, akademisi, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga agar langkah-langkah diplomasi presiden berada di jalur yang benar.
Menurut dia, tidak cukup hanya berharap pada hasil di masa depan sembari mengabaikan proses yang sedang berjalan. Proses itulah yang menentukan apakah tujuan besar—Palestina merdeka—benar-benar dapat dicapai dengan cara yang adil dan berprinsip.
“Karena kalau kita cuman berharap ada hasil tapi prosesnya kita nafikan gitu, terserah ajalah presiden. Kan kita juga harus bantu menjaga presiden ya, situasinya itu jalan yang benar atau tidak,” kata Dinna.
Kesimpulan
Dengan demikian, Dinna menilai perdebatan soal Dewan Perdamaian belum selesai. Bagi Dinna, ukuran keberhasilan Indonesia bukan hanya terletak pada janji hasil akhir, melainkan pada sejauh mana Indonesia mampu mengawal proses diplomasi yang transparan, berani, dan benar-benar menghadirkan suara Palestina di meja perundingan internasional.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
