JAKARTA – Perubahan geopolitik di kawasan Timur Tengah telah menyebabkan lonjakan harga minyak global dan mengganggu pasokan energi. Dalam situasi ini, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya adopsi kendaraan listrik secara luas. Kepedulian ini memicu diskusi tentang peran industri otomotif dalam mewujudkan target tersebut.
Para ahli menilai bahwa krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz menjadi peringatan akan kerentanan ketahanan energi nasional. Mereka melihat transisi ke kendaraan listrik sebagai strategi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
“Ketergantungan pada BBM impor membuat Indonesia rentan terhadap krisis global seperti yang terjadi sekarang. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi bersih dan elektrifikasi, terutama di sektor transportasi,” ujar Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien.
Namun, percepatan elektrifikasi kendaraan akan sulit tercapai tanpa kontribusi pelaku industri otomotif. Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, menambahkan bahwa krisis BBM bisa menjadi kesempatan bagi produsen otomotif untuk memperluas pasar kendaraan listrik di Indonesia.
“Peran automaker sangat penting dalam membantu pengembangan pasar EV. Diperlukan dukungan pemerintah untuk menciptakan permintaan EV. Respons cepat terhadap peralihan ke EV akan membantu mengurangi ketergantungan energi dan membangun ketahanan energi yang lebih kuat,” kata Dwi.
Selama ini, fokus pemerintah dan perusahaan otomotif cenderung terbatas pada hilirisasi di sektor hulu, terutama produksi nikel dan baterai. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan percepatan elektrifikasi kendaraan di sisi hilir. Ekspansi tambang nikel yang masif telah menyebabkan deforestasi, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial di berbagai wilayah.
“Agresivitas di sektor hulu tanpa diiringi pemerataan di hilir hanya akan memperbesar dampak negatif bagi masyarakat. Hingga kini, mereka belum merasakan manfaat dari kendaraan listrik karena distribusi masih pasif,” kata Andi.
Dwi menekankan bahwa kendaraan listrik memberikan efisiensi biaya yang signifikan, yaitu 2-3 kali lebih murah per kilometer dibandingkan kendaraan BBM konvensional. Hal ini disebabkan oleh stabilitas harga listrik yang lebih baik dibandingkan harga minyak global. Dalam jangka panjang, pengurangan impor BBM juga dapat memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi subsidi energi yang mencapai 20 persen dari APBN.
Tidak hanya kendaraan pribadi, Dwi menyarankan elektrifikasi juga diterapkan pada transportasi publik. Investasi besar-besaran di sektor ini akan mencegah risiko pergeseran ketergantungan energi. Pengembangan transportasi publik berbasis listrik seperti bus, kereta, dan angkutan massal lainnya menjadi kunci untuk memastikan transisi energi yang rendah karbon, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pemerintah perlu mengembangkan strategi ketahanan energi nasional yang tidak hanya fokus pada substitusi teknologi, tetapi juga pengurangan konsumsi energi serta perbaikan sistem transportasi publik,” tambah Andi.
Akselerasi elektrifikasi kendaraan di Indonesia harus memperhatikan perbaikan di sektor hulu. Prinsip “fast but not reckless” diperlukan agar percepatan produksi kendaraan listrik disertai komitmen nyata dalam tata kelola sumber daya alam.
Andi menyarankan pemerintah untuk memperkuat standar lingkungan dan sosial dalam rantai pasok mineral kritis seperti nikel. Ini termasuk perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pemerintah juga perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi.
“Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendekatan transisi yang berkeadilan dengan melibatkan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan,” ujar Andi.
Dwi menambahkan, perusahaan otomotif perlu memiliki komitmen tata kelola. “Produsen dan investor wajib menerapkan praktik due diligence pada rantai pasok bahan baku kendaraan, lalu memastikan perlindungan hak masyarakat adat, dan tentunya melaporkan dampak lingkungan secara terbuka,” tegas Dwi.
