Pengamat Ekonomi Energi: Darurat Energi Global Membuat Indonesia Perlu Segera Ambil Tindakan Nyata
Kondisi darurat energi global akibat penutupan Selat Hormuz akibat konflik antara Iran, AS, dan Israel telah menyebabkan kenaikan harga minyak hingga mencapai 110 dolar AS per barel. Hal ini berdampak pada kelangkaan pasokan dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), mengungkapkan bahwa sebagian besar negara sudah mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak darurat energi ini. Namun, ia menilai Indonesia masih belum memiliki kebijakan yang nyata dan efektif dalam menghadapi situasi ini.
“Beberapa kebijakan seperti work from home, konversi kendaraan bermotor dari BBM ke listrik, serta transisi energi memang sudah diwacanakan, tetapi tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah jangka pendek,” ujar Fahmy.
Menurutnya, kebijakan yang diwacanakan tersebut lebih bersifat solusi jangka panjang. Oleh karena itu, ia menyarankan adanya tindakan konkret untuk mengatasi masalah ini, salah satunya adalah pembatasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran.
“Saat ini, anggaran BBM subsidi mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun. Jika pembatasan bisa dilakukan secara efektif, maka dana APBN dapat dialihkan untuk kebutuhan lain,” tambah Fahmy.
Namun, penerapan kebijakan ini dinilai masih menjadi tantangan. Salah satu contohnya adalah mekanisme pembatasan BBM subsidi. Sebelumnya, Pertamina pernah mencoba menggunakan aplikasi MyPertamina, namun gagal. Saat ini, digunakan sistem barcode untuk membatasi pembelian BBM subsidi, tetapi banyak kendaraan pribadi yang mudah mendapatkan barcode tersebut.
Fahmy menyarankan agar pemerintah menerapkan mekanisme yang lebih sederhana, yaitu dengan menetapkan jenis kendaraan yang boleh menggunakan BBM subsidi. Misalnya, kendaraan roda dua, kendaraan angkutan orang, dan kendaraan angkutan barang kebutuhan pokok. Sedangkan mobil pribadi harus beralih ke BBM nonsubsidi.
“Jika pembatasan ini berhasil, dana APBN bisa hemat hingga Rp 120 triliun, sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat,” jelas Fahmy.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi diatur sesuai regulasi pemerintah dan mengikuti pergerakan pasar global. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan harga BBM subsidi tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, dengan pertimbangan kondisi sosial dan daya beli masyarakat.
“Bahkan, BBM kategori industri seperti RON 95 dan RON 98 tidak diberikan subsidi, karena biasanya digunakan oleh kalangan mampu. Negara hanya bertugas menyiapkan penyediaan bahan bakar, bukan memberikan subsidi,” ujarnya.
Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus pada perlindungan masyarakat melalui BBM subsidi. Ia memastikan bahwa keputusan tentang harga BBM subsidi akan diambil dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Muhammad Baron, Vice President Corporate Communication Pertamina, menegaskan bahwa belum ada pengumuman resmi terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Ia meminta masyarakat untuk mencari informasi valid melalui saluran resmi Pertamina.
Baron juga menyampaikan dukungan terhadap imbauan pemerintah untuk menggunakan energi secara bijak dan efisien. Dengan demikian, masyarakat dapat membantu mengurangi tekanan terhadap pasokan energi nasional.












