Penutupan SPPG Akibat Menu MBG yang Tidak Sesuai Standar
Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hanya menyajikan satu buah apel dan sisiran ubi menjadi sorotan di media sosial. Akibatnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Tegalmulya, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ditutup sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Pihak SPPG beralasan bahwa menu tersebut digunakan sebagai upaya dalam pemanfaatan makanan lokal di wilayah setempat. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak terkait kesesuaian dengan anggaran yang disediakan oleh negara untuk program MBG.
Alasan Penutupan SPPG
Awalnya, kondisi ini diungkap oleh pengacara Toni RM yang dikenal luas sebagai pengacara Pegi Setiawan pada kasus Vina Cirebon. Ia mendapat laporan dari orang tua murid salah satu Raudhatul Athfal (RA), sekolah formal setara TK, sebagai penerima MBG.
Toni RM kemudian mempertanyakan menu tersebut dengan mengunggahnya ke media sosial hingga menarik perhatian publik. Menurutnya, menu tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan oleh negara untuk program MBG.
Dari pengetahuan Toni, Badan Gizi Nasional (BGN) diketahui menyiapkan anggaran sebesar Rp15.000 untuk satu porsi per anak. Dari anggaran tersebut, alokasi menu untuk murid SD dan tingkatan di atasnya seharusnya setara dengan nilai Rp10.000 per porsi. Sementara itu, anggaran untuk tingkatan TK maupun RA sebesar Rp8 ribu per porsi.
Menurut Toni, satu buah apel dan sisiran ubi memiliki nilai jauh di bawah harga Rp8.000. Ia pun mempertanyakan kondisi tersebut dan mengunggahnya di media sosial pada 30 Januari 2026. Besoknya, BGN langsung merespons kondisi tersebut dengan memberikan sanksi penutupan sementara terhadap SPPG tersebut.
Peran Media Sosial dalam Pengawasan
Toni menyebut, ia sengaja menggugah kondisi tersebut ke media sosial sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap program MBG. Ia juga mewanti-wanti kepada SPPG lainnya untuk tidak bermain curang terhadap program tersebut.
Karena masyarakat selaku penerima manfaat bisa juga melakukan pengawasan. “Saya posting itu juga agar masyarakat berani, ketika menerima menu MBG yang harganya tidak sesuai standar bisa melakukan pengawasan yang sama bisa posting di media sosial,” ujarnya.
Toni menilai, pemerintah sendiri sudah mendesain program MBG, agar SPPG mendapat untung selain mengupayakan tercukupinya gizi bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Ia pun tidak ingin, program yang sudah bagus itu, justru tidak diiringi dengan pelaksanaan yang baik di lapangan.
Penjelasan dari BGN
Saat dikonfirmasi, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Indramayu, Ayu Nabila Shintiya, membenarkan adanya penutupan sementara SPPG di Desa Tegalmulya, Kecamatan Krangkeng. Menurutnya, penutupan sementara karena belum terpenuhinya persyaratan standar operasional dapur terkait tidak adanya pengawas gizi pada SPPG tersebut.
“Sedangkan pengawas gizi merupakan unsur yang penting agar program ini terlaksana, Pak,” ujar Ayu dalam pesan singkatnya. Ayu menyampaikan, pihaknya juga telah mengkonfirmasi langsung persoalan yang ramai diperbincangkan di media sosial itu ke pihak SPPG setempat.
Dalam keterangan pihak SPPG, menu tersebut digunakan sebagai upaya dalam pemanfaatan makanan lokal di wilayah setempat. “Sebenarnya menu tersebut sedang memanfaatkan makanan lokal yaitu dengan adanya ubi ungu sebagai menunya,” ujar dia.
Perihal kondisi tersebut, BGN menangguhkan layanan distribusi MBG pada SPPG tersebut sampai batas waktu yang belum ditentukan. BGN juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan akan memberikan informasi lebih lanjut segera setelah operasional kembali normal.
MBG Sebagai Penyelamat Anak Sekolah
Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, soal penyebab banyak anak di Indonesia yang putus sekolah, viral di media sosial (medsos). Dadan Hindayana menilai bahwa saat ini anak berhenti sekolah lantaran faktor uang jajan.
Sehingga menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi penyelamatnya. Pernyataan tersebut disampaikan Dadan Hidayana saat menjadi narasumber dalam tayangan di kanal YouTube Helmy Yahya Bicara, pada Agustus 2025 lalu.
Dalam wawancara bersama Helmy Yahya tersebut, Dadan memaparkan hasil analisis terbaru. Analisis tersebut menantang anggapan umum soal mahalnya biaya pendidikan menjadi penyebab anak putus sekolah. Menurutnya, persoalan utama bukan lagi SPP, mengingat pendidikan di Indonesia sebagian besar sudah gratis.
Justru beban ekonomi keluarga untuk memenuhi uang jajan harian anak menjadi faktor signifikan yang mendorong anak untuk berhenti sekolah. “Ada hasil analisis yang cukup menarik terkait dengan apakah pendidikan gratis atau makanan bergizi,” kata Dadan Hindayana, mengutip Tribun Jakarta, Senin (2/2/2026).
“Dari hasil analisis itu, ini terbaru nih, anak muda yang sangat concern apa sih yang menyebabkan anak putus sekolah,” imbuhnya. “Kan pendidikan kita sudah gratis ya, sebagian besar, kecuali sekolah-sekolah swasta yang terkenal kan,” lanjut Dadan.
“Dan ternyata yang membuat anak putus sekolah karena kemampuan memberi jajan uang harian kepada anak, itu yang menyebabkan banyak putus sekolah,” tambahnya.
Temuan ini membuka perspektif baru tentang keterkaitan antara gizi, ekonomi keluarga, dan keberlanjutan pendidikan. Dadan menilai, kehadiran program MBG berperan penting sebagai solusi konkret yang membantu anak tetap bersekolah tanpa terbebani dengan biaya harian.
“Jadi hadirnya MBG menyelamatkan mereka, jadi mereka sekarang kalau ke sekolah tidak membutuhkan bekal karena sudah disiapkan di sekolah.” Atau yang dikasih uang jajan sedikit bisa ditabung juga makannya sudah ada di sekolah,” pungkas Dadan Hindayana.
