Penolakan Sampah dari Bukittinggi ke TPA Air Dingin
Dalam beberapa hari terakhir, video yang menampilkan warga Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, menolak pembuangan sampah dari Bukittinggi ke TPA Air Dingin viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan perdebatan antara warga dengan sopir truk pengangkut sampah, yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap aktivitas pembuangan sampah yang dilakukan saat malam hari.
Kadis DLH Bukittinggi Aldiasnur merespons keluhan ini dengan menjelaskan bahwa pembuangan sampah ke TPA Air Dingin berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemko Bukittinggi dan Pemko Padang. Kerja sama ini telah berlangsung selama dua tahun dari target lima tahun. Ia menyatakan bahwa masalah ini muncul karena akses jalan di Lembah Anai mulai dibuka pada malam hari, sehingga mengganggu warga sekitar.
Aldiasnur juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan warga Balai Gadang dan sepakat untuk tetap melakukan pembuangan sampah pada waktu malam. Keputusan ini diambil setelah warga diberi penjelasan mengenai alasan pembukaan jalan di Lembah Anai.
Video tersebut mendapatkan banyak respons dari masyarakat, dengan 2.626 likes, 333 komentar, dan 135 kali dibagikan dalam waktu 21 jam. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap isu lingkungan dan kebijakan pengelolaan sampah.
Bupati Pesisir Selatan Bergabung dengan PSI
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah dikukuhkan sebagai kader baru dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (31/1/2026). Pengukuhan ini disampaikan oleh Sekretaris DPW PSI Sumatera Barat, Nofria Atma Rizki, yang menyatakan bahwa Hendrajoni kini berstatus sebagai kader PSI.
Meskipun baru menjadi kader, Nofria tidak menutup kemungkinan bahwa Hendrajoni akan dipercaya menduduki posisi strategis di internal partai, termasuk menjadi Ketua DPW PSI Sumbar melalui musyawarah daerah (Musda) yang direncanakan dalam waktu dekat. Ia menyebut bahwa keinginan agar Hendrajoni memimpin PSI Sumbar datang dari banyak kader di daerah.
Hendrajoni, yang sebelumnya pernah memimpin dua partai besar seperti PAN dan NasDem, dikenal sebagai tokoh senior di Sumatera Barat. Dengan pengalaman sebagai bupati dua periode, ia dinilai memiliki kapasitas yang kuat untuk memimpin partai politik. Perpindahan ini juga dianggap sebagai langkah penting bagi PSI dalam menghadapi kontestasi politik ke depan.
Kasus Nenek Saudah dan Persoalan Tambang Ilegal
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menjamin pemenuhan hak kesehatan dan perlindungan hukum bagi Nenek Saudah setelah kasusnya mencuat hingga ke Senayan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, KemenHAM menegaskan komitmennya untuk memastikan hak-hak Nenek Saudah terpenuhi secara baik. Mereka juga mendorong aparat penegak hukum (APH) agar menangani kasus tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM RI Munafrizal Manan menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap kondisi masyarakat, khususnya lansia yang termasuk kelompok rentan. Ia meminta Polres Pasaman untuk menjalankan proses hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, RDP juga menyoroti persoalan struktural terkait maraknya aktivitas tambang ilegal. DPR mendorong adanya kajian ulang terhadap usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar tidak melegalkan praktik penambangan ilegal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
