Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan di Sumut
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengklaim bahwa angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2025. Berdasarkan data yang diperoleh, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumut pada triwulan III tahun 2025 sebesar 5,32 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 5,6 persen.
Selain itu, persentase kemiskinan di Sumut juga masih menunjukkan tren penurunan. Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 7,36 persen, yang berada di bawah target penurunan tahun 2025 sebesar 7,46-6,96 persen. Data ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi masyarakat.
Komentar dari Pengamat Ekonomi
Pengamat Ekonomi Sumut, Bnjamin Gunawan, menyatakan bahwa angka pengangguran dan kemiskinan memang mengalami penurunan. Ia mengatakan bahwa jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Sumut pada Agustus 2025 turun sebanyak 10 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Dari 458 ribu orang pada Agustus 2024, jumlahnya berkurang menjadi 448 ribu orang pada Agustus 2025.
Selain itu, penurunan jumlah angka kemiskinan juga terlihat dengan acuan garis kemiskinan di wilayah Sumut. Namun, ia menyoroti bahwa rata-rata masyarakat masih mendapatkan pekerjaan di sektor informal dan tidak memiliki penghasilan tetap.
Dominasi Sektor Informal
Menurut Benjamin, jumlah tenaga kerja informal di Sumut masih lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja formal. Pada Agustus 2025, presentase tenaga kerja informal mencapai 57,26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pekerja di Sumut tidak memiliki pendapatan yang konsisten dan minim perlindungan jaminan kesehatan serta perencanaan dana pensiun.
Ia memperkirakan bahwa potensi serapan tenaga kerja di tahun 2026 masih bisa meningkat, terutama karena pembangunan dapur MBG (SPPG/satuan pelayanan pemenuhan gizi). Diperkirakan, kehadiran dapur MBG tersebut dapat menyerap hingga 200 ribu tenaga kerja, asalkan pemerintah berhasil mencapai target 100 persen pembangunan SPPG di Sumut.
Namun, ia mengingatkan bahwa pekerja di sektor informal akan tetap mendominasi serapan tenaga kerja tersebut. Jika tidak terjadi banyak PHK di Sumut dan penambahan angkatan kerja tetap bisa dikendalikan, jumlah pengangguran di 2026 diprediksi akan turun signifikan.
Ancaman dan Tantangan
Di sisi lain, ancaman efisiensi anggaran pemerintah bisa berdampak pada jumlah pekerja di sektor lain seperti konstruksi atau usaha yang membentuk aset tetap (pembentukan modal tetap bruto/PMTB). Hal ini berpotensi mengurangi penambahan jumlah tenaga kerja dari program MBG, sehingga tidak langsung mengurangi separuh dari jumlah pengangguran saat ini.
Selain itu, jumlah angka kemiskinan juga akan ditentukan oleh jumlah tenaga kerja. Meskipun potensi Sumut untuk menekan angka kemiskinan tetap ada, jumlah penduduk yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan bisa semakin bertambah. Oleh karena itu, penambahan jumlah pekerja dari program MBG belum sepenuhnya mampu menghilangkan angka kemiskinan.
Kebijakan Pemerintah
Menurut Benjamin, pemerintah diproyeksikan akan tetap melakukan kebijakan pengendalian angka kemiskinan dengan cara menggelontorkan bantuan sosial. Meskipun strategi ini efektif dalam mendorong peningkatan belanja masyarakat miskin, penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas akan sangat menentukan keberhasilan pengendalian angka kemiskinan dalam jangka panjang.
Perkembangan Ekonomi Sumut
Kepala Biro Perekonomian Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menjelaskan bahwa ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 4,55 persen secara year on year (YoY) pada triwulan III tahun 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang stabil, dengan angka pengangguran yang mengalami tren penurunan.
PDRB Sumatera Utara triwulan III tahun 2025 menyumbang kontribusi tertinggi di Pulau Sumatera sebesar 23,58 persen. Selain itu, Gini Ratio pada Maret 2025 mencapai 0,295 poin, yang lebih rendah dari target 0,305-0,303 poin.
Sumut juga berhasil mengendalikan inflasi tahun 2025, dengan inflasi yang berhasil ditekan dari 5,32 persen pada September (year on year/yoy) menjadi 3,96 persen pada November 2025.
Kebijakan Pengendalian Inflasi
Poppy menjelaskan bahwa Pemprov Sumut telah merumuskan kebijakan pengendalian inflasi jangka menengah dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/839/KPTS/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut Periode 2025–2027. Strategi 4K digunakan sebagai dasar kebijakan ini, yaitu: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Pembangunan Iklim Investasi
Selama tahun 2025, Pemprov Sumut telah membangun iklim investasi yang kondusif. Persentase peningkatan investor yang berinvestasi di Sumut mencapai 53,5 persen, dengan peningkatan nilai investasi sebesar 25 persen.
Selain itu, Pemprov juga melakukan penguatan ekosistem ekonomi dengan mendukung kemajuan UMKM. Capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 6.100 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), teridentifikasi 328 usulan titik lahan, dengan 4.613 koperasi (75,62 persen) telah terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
