Industri kecewa dengan pasokan gas murah, utilitas pabrik terancam

Masalah Pasokan Gas Murah yang Mengancam Industri Nasional

JAKARTA – Sejumlah pelaku industri kembali mengeluhkan keterbatasan pasokan gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada awal 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu produksi, menekan utilisasi pabrik, serta meningkatkan biaya industri manufaktur.

Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan, menyampaikan bahwa pada Januari 2026 PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) secara resmi menyurati pelanggan industri terkait pemberian kuota gas hanya sebesar 43-68 persen dan itu pun tidak tersedia setiap hari. Situasi tersebut langsung memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.

Yustinus menegaskan, rendahnya kuota HGBT berpotensi langsung menekan utilisasi pabrik, meningkatkan biaya produksi, dan menggerus daya saing industri nasional. Ia menjelaskan bahwa situasi ini terjadi meskipun alokasi HGBT telah diatur jelas dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025. Namun implementasinya di lapangan selalu lebih rendah dari alokasi resmi.

Dua Persoalan Utama yang Dihadapi Industri

Menurut Yustinus, terdapat dua persoalan utama yang dihadapi industri, yakni kuota gas yang rendah dan tidak sesuai alokasi HGBT, serta pemberitahuan yang mendadak disertai ketidakpastian pasokan. Situasi ini membuat perencanaan produksi menjadi kacau. Industri membutuhkan kepastian energi jangka menengah dan panjang, bukan keputusan mendadak.

Ketidakpastian juga masih membayangi pasokan Februari, khususnya di Jawa Timur. Hingga kini, alokasi HGBT untuk wilayah tersebut belum diumumkan. Jika benar Februari tanpa kuota, industri berharap kondisi darurat Januari tidak terulang. Namun ketidakjelasan ini saja sudah cukup menciptakan keresahan.

Dampak Sistemik di Jawa Timur

Jawa Timur merupakan basis industri strategis, mulai dari petrokimia, pupuk, makanan dan minuman, gelas, keramik, hingga logam. Gangguan pasokan gas di wilayah ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian nasional, mulai dari kinerja ekspor, penyerapan tenaga kerja, hingga stabilitas harga.

Pelaku industri pun mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan distribusi gas PGN, memastikan kepatuhan terhadap Kepmen ESDM, serta menghadirkan kepastian pasokan energi yang sejalan dengan visi industrialisasi nasional.

Keluhan dari Pelaku Industri Lainnya

Keluhan serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI) Henry Sutanto. Ia mengungkapkan, anggota APGI di Jawa Timur terdampak langsung gangguan pasokan gas. Pada 17-21 Januari 2026 tidak ada kuota sama sekali. Lalu 22 Januari hingga 1 Februari kuota hanya 46 persen. Ini sangat mengganggu operasi pabrik.

Ia menekankan, industri gelas sangat bergantung pada pasokan gas yang stabil dan tidak dapat beroperasi optimal dengan suplai yang naik-turun. Anggota kami tidak bisa berproduksi maksimal. Ini bukan sekadar gangguan teknis, melainkan ancaman serius bagi kelangsungan usaha.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menilai gangguan pasokan gas telah merusak momentum pemulihan industri keramik pada 2026. Industri keramik menargetkan utilisasi produksi 80 persen dan ekspansi kapasitas tahun ini. Namun kebijakan kuota harian PGN pada Januari justru memaksa pabrikan di Jawa Timur menurunkan kapasitas.

Edy menambahkan, gangguan pasokan gas yang berkepanjangan di Jawa Barat dan Jawa Timur telah memukul daya saing industri nasional dan membuka peluang lebih besar bagi produk impor menguasai pasar domestik. Ini bukan karena industri keramik tidak mampu tumbuh, tetapi karena langkahnya terhambat oleh suplai gas PGN. Dalam kondisi seperti ini, tidak merumahkan karyawan saja sudah bagus, apalagi berbicara pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pemerintah harus hadir dan bertindak tegas.