Berita Populer Sumbar pada Jumat, 9 Januari 2026
Berikut ini adalah rangkuman berita-berita populer di Sumatera Barat yang menjadi sorotan pada hari Jumat, 9 Januari 2026. Berbagai isu dari aspek agama, bencana alam, politik, hingga kasus penganiayaan muncul sebagai topik utama.
1. Warga Berebut Air Sinkhole di Situjuah Batua, MUI Sumbar Ingatkan Bahaya Syirik
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti fenomena warga yang membawa pulang air dari lokasi munculnya sinkhole Situjuah Batua di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ratusan orang memadati lokasi lubang runtuhan tersebut karena muncul anggapan liar mengenai khasiat air jernih yang menyerupai telaga di dasar lubang.
Selain menjadi magnet bagi wisatawan dadakan, lokasi ini mulai diwarnai dengan praktik yang mengkhawatirkan aqidah umat. Ratusan warga dilaporkan datang berbondong-bondong tidak hanya untuk berfoto, tetapi juga membawa pulang seceruk air dari dalam lubang tersebut. Keberadaan air yang tampak jernih bak telaga itu memunculkan anggapan liar di tengah masyarakat bahwa air tersebut memiliki khasiat tertentu.
Padahal, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah maupun hasil uji laboratorium yang menyatakan air di sinkhole tersebut aman dikonsumsi, apalagi memiliki khasiat medis. Fenomena ini pun langsung mendapat perhatian serius dari pemuka agama.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Buya Gusrizal Gazahar, angkat bicara mengenai tren masyarakat yang meyakini khasiat air sinkhole tersebut. Menurut Buya Gusrizal, memercayai sesuatu memiliki dampak medis tanpa adanya landasan atau riset dari ahlinya adalah tindakan yang tidak masuk akal. Beliau menekankan agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh asumsi pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan.
Lebih jauh, Buya Gusrizal menyoroti adanya kecenderungan warga yang mulai mengaitkan air jernih tersebut dengan hal-hal bersifat magis atau gaib. Ia mengingatkan bahwa dalam Islam, segala sesuatu yang bersifat gaib harus bersumber dari dalil yang kuat. Ia menjelaskan bahwa meyakini kekuatan gaib pada suatu benda tanpa adanya dasar wahyu yang shahih dari Allah SWT adalah sebuah kesesatan.
2. Padang Panjang Butuh Waktu 3 Tahun untuk Pemulihan
Pemerintah Kota Padang Panjang memasang target waktu tiga tahun untuk menyelesaikan agenda pemulihan pascabencana hidrometeorologi secara menyeluruh. Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, menyebut proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan berlangsung mulai tahun 2026 hingga 2028 mendatang.
Agenda pemulihan pascabencana berskala besar ini memerlukan total pendanaan mencapai Rp410.864.496.200. Anggaran tersebut akan terserap secara bertahap, dengan fokus terbesar pada tahun 2026 yang mencapai Rp369 miliar. Allex menyampaikan rincian ini saat mengikuti Rapat Koordinasi Finalisasi Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (8/1/2026).
Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan mempercepat pemulihan pascabencana dengan mengedepankan prinsip Build Back Better. Dalam paparannya, Wawako Allex menyampaikan, penyusunan R3P Kota Padang Panjang dilakukan dengan prinsip Build Back Better, yakni pemulihan yang tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa depan.
Strategi pelaksanaan R3P dibagi dalam beberapa tahapan. Pada jangka pendek tahun 2026, fokus diarahkan pada pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, pemulihan akses layanan dasar, serta rekonstruksi infrastruktur terdampak. Sementara itu, jangka menengah tahun 2027–2028 diarahkan pada lanjutan rekonstruksi permanen infrastruktur, normalisasi sungai, penguatan tebing permanen, serta pemulihan seluruh sektor terdampak bencana.
3. Pilkada Tidak Langsung Dinilai Tak Bertanggung Jawab ke Rakyat, PDIP Sumbar Soroti Peran DPRD
Anggota DPRD Sumbar dari PDIP, Varel Oriano, menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung hanya bertanggung jawab kepada partai politik dan DPRD pengusung. Ungkapan itu ia sampaikan kepada saat dikonfirmasi via telepon whatsapp, Jumat (9/1/2026).
Varel mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu pada saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Aturan tersebut juga dilandaskan dengan dasar konstitusi amandemen kedua UUD 1945. “Akhirnya, pilkada dilakukan pertama kali di tahun 2005, mengaju pada UU No.32 Tahun 2004,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pilkada langsung atau lewat rakyat adalah wujud anti-tesis dari sistem pemilu sebelumnya. Sedangkan Varel menilai pilkada melalui DPRD, sebagai pengkhianatan atas perjuangan mencapai reformasi tersebut. “Kalau lewat DPRD tentu jadi penghianatan atas reformasi,” tegas Varel yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Dapil VI Provinsi Sumbar.
4. KemenHAM Sumbar Verifikasi Kasus Nenek Saudah
Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Barat bergerak cepat mengawal kasus penganiayaan Nenek Saudah di Kabupaten Pasaman. Kepala Kanwil KemenHAM Sumbar, Dewi Nofyenti, memimpin langsung tim untuk melakukan verifikasi dan meninjau kondisi korban di RSUD Imam Bonjol Lubuk Sikaping pada Kamis (08/01/2026).
Dewi Nofyenti, didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Afrilinda beserta tim, dengan lokasi kunjungan di RSUD Imam Bonjol Lubuk Sikaping dan Polres Pasaman. Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur kepolisian, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, pihak rumah sakit, mitra LPSK, Kementerian Sosial, tenaga ahli Komisi XIII DPR RI, serta keluarga korban.
Dalam kunjungannya ke RSUD Imam Bonjol Lubuk Sikaping, tim Kementerian HAM meninjau langsung kondisi korban yang masih menjalani perawatan medis. Berdasarkan hasil peninjauan di RSUD Imam Bonjol, korban masih menjalani perawatan medis dengan keluhan pusing, nyeri di bagian dada kiri, serta pembengkakan di kepala berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Pihak rumah sakit memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh pemerintah dan pelayanan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
