Kaleidoskop OTT KPK 2025: Bupati Bekasi dan Ayahnya Ditangkap sebagai Broker Suap

KPK Ungkap Ratusan Tersangka Korupsi Sepanjang 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa selama tahun 2025, lembaga anti rasuah ini telah menetapkan sejumlah besar tersangka korupsi. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyampaikan bahwa dalam satu tahun terakhir, KPK telah menetapkan 118 tersangka. Hal ini menunjukkan hasil kerja yang cukup signifikan dari lembaga tersebut.

Fitroh menjelaskan bahwa jumlah tersangka tersebut berasal dari berbagai kasus yang berbeda. Selain itu, KPK juga melaksanakan sebelas operasi tangkap tangan (OTT) pada tahun 2025. Setiap OTT dilakukan untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai daerah.

Kerugian Negara yang Dihimpun

Selain menetapkan tersangka, KPK juga memperhatikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam laporan yang disampaikan oleh Fitroh, total kerugian negara yang berhasil dipulihkan mencapai Rp1,53 triliun. Angka ini dinilai sebagai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Fitroh berjanji bahwa upaya pemulihan kerugian negara akan terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Daftar OTT KPK Sepanjang 2025

Berikut adalah rangkuman dari 11 OTT yang dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2025:

1. Ogan Komering Ulu
   
   OTT pertama dilakukan di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan pada Maret 2025. KPK menangkap delapan orang, enam di antaranya menjadi tersangka korupsi di Dinas PUPR OKU. Kasus ini berkembang hingga November 2025 dengan penambahan tersangka baru.

2. Sumatera Utara
   
   OTT kedua dilakukan di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025. Lima tersangka suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut ditangkap. Para tersangka termasuk pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus ini.

3. Kolaka Timur
   
   OTT ketiga dilakukan di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada 7 Agustus 2025. Bupati Kolaka Timur nonaktif Abdul Azis dan beberapa pihak terkait lainnya ditetapkan sebagai tersangka suap proyek RSUD Kolaka Timur.

4. Jakarta
   
   Pada 13 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Direktur Utama PT Inhutani V dan beberapa staf perizinan menjadi tersangka dalam kasus ini.

5. Jakarta (Kembali)
   
   Pada 20 Agustus 2025, KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan terkait dugaan korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Beberapa pejabat lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka.

6. Riau
   
   Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dan beberapa pejabat lainnya ditangkap dalam OTT di Provinsi Riau pada 3 November 2025. Mereka terlibat dalam kasus pemerasan di Pemprov Riau.

7. Ponorogo
   
   Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dan beberapa pejabat lainnya ditangkap dalam OTT di Ponorogo, Jawa Timur pada 7 November 2025. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD Ponorogo.

8. Lampung
   
   OTT dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah pada 9 Desember 2025. Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa.

9. Banten
   
   Penyidik KPK melaksanakan OTT di Tangerang, Banten pada 17 Desember 2025. Sembilan orang yang terdiri dari jaksa, penasihat hukum, dan pihak swasta ditangkap. Perkara ini kemudian diserahkan ke Kejagung.

10. Hulu Sungai Utara
    
    OTT dilakukan di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada 18 Desember 2025. Tiga jaksa terlibat dalam kasus pemerasan penanganan kasus di Hulu Sungai Utara.

11. Bekasi
    
    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya serta pihak swasta ditangkap dalam OTT pada 18 Desember 2025. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. – (Antara/Dhemas Reviyanto)

Permisif Terhadap Korupsi – ()

Tersangka Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 Ardito Wijaya mengenakan rompi tahanan usai dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025). – (/Thoudy Badai)

Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Fariadi (kiri) mengenakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12/2025). KPK menahan Tri Taruna Fariadi terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. – (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Upaya KPK untuk Perbaikan Sistem

Atas capaian OTT sepanjang 2025, KPK menegaskan bahwa tindakan ini bukanlah akhir. KPK berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem agar praktik korupsi tidak lagi terjadi. “Penindakan bukanlah akhir. Temuan dan pembelajaran dari penindakan jadi dasar penting untuk mendorong perbaikan sistem, tata kelola dan pengawasan agar praktik korupsi yang sama tidak kembali berulang,” ujar Fitroh.