JAKARTA,
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana banjir di Sumatera dengan berupaya proaktif dalam menjemput klaim asuransi. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon menyatakan bahwa setiap perusahaan asuransi berupaya membantu meringankan beban para korban.
AAJI telah mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan asuransi untuk secara aktif mencari informasi terkait pemegang polis yang terdampak banjir. “Jangan tunggu klaimnya datang saja, tapi kantor pemasarannya atau kantor layanan di daerah setempat sebaiknya langsung menghubungi nasabahnya,” ujar Budi dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja Industri Asuransi Jiwa Kuartal III-2025.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian perusahaan sudah mencoba menghubungi nasabah dan pegawai di lokasi bencana. Namun, upaya tersebut masih terkendala oleh minimnya akses komunikasi di wilayah tersebut. “Semoga minggu-minggu ke depan jadi lebih mudah,” tambahnya.
Perusahaan asuransi diminta untuk mempermudah proses klaim. Budi mengimbau perusahaan asuransi untuk mencari solusi ketika nasabah tidak mampu melengkapi dokumen klaim karena hancur atau hilang akibat banjir. “Tetap harus ada solusinya untuk nasabah kami,” ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kanal Distribusi AAJI Albertus Wiryono menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengimbau perusahaan asuransi untuk mempercepat proses klaim. “Prosesnya harus cepat. Kalau biasanya seminggu, kalau bisa sehari kenapa tidak,” imbuh Albertus.
Saat ini, klaim dari kawasan bencana masih sedikit karena sulitnya komunikasi dan korban masih berupaya menata kehidupan. “Kami harapkan ke depan mulai muncul klaimnya dari Sumatera,” ucap Albertus.
Selain itu, pemerintah berencana menghapus kredit macet bagi pelaku UMKM yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan restrukturisasi kredit masyarakat yang terdampak. “Ya nanti kan kita sudah memberikan relaksasi untuk UMKM. Regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis,” tutur Airlangga.
Bencana di Sumatera diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp 68,67 triliun. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut dampak tersebut menekan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,29 persen. “Terlebih Sumatera Utara merupakan salah satu simpul industri nasional di Sumatera,” ujar Bhima.
Pemerintah mencatat kebutuhan biaya pemulihan mencapai Rp 51,82 triliun. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan angka itu dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. “Aceh membutuhkan biaya terbesar, yakni Rp 25,41 triliun,” ujar Suharyanto.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan dukungan anggaran kepada daerah terdampak bencana. “Saya kasih Rp 4 miliar per kabupaten,” ujar Prabowo.
Celios menyoroti ketimpangan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ekstraktif terhadap kerugian akibat banjir. Di Aceh, PNBP tambang per 31 Agustus tercatat Rp 929 miliar, jauh di bawah kerugian Rp 2,04 triliun.
Kementerian Lingkungan Hidup bergerak cepat melakukan pemeriksaan udara di hulu DAS Batang Toru dan DAS Garoga. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memutuskan penghentian sementara operasional tiga perusahaan: PT Agincourt Resources, PTPN III, dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).
