JAKARTA,
Potensi Mafia Tanah Akibat Bencana Banjir di Sumatera
Bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berpotensi menjadi lahan bagi mafia tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan bahwa sekitar 65.000 hektar lahan sawah di tiga provinsi tersebut tertutup lumpur akibat banjir. Hal ini berisiko membuat lahan tersebut hilang atau tidak tercatat secara resmi.
“Berarti ada potensi sawah itu musnah. Nah kalau sawah itu musnah, maka pasti dipastikan mau ada pemain-pemain mafia-mafia mengeklaim, kan pasti batas-batasnya juga hilang,” ujar Nusron saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (08/12/2025). Ia menekankan bahwa jika lahan sawah sudah disertifikatkan, risiko penyerobotan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab akan lebih kecil. “Kalau kebetulan mereka sudah disertifikatkan, aman, karena masih ada tapal batasnya di data spasial kita. Tapi yang belum didaftarkan ini yang agak repot,” tambahnya.
Revisi Tata Ruang untuk Mencegah Bencana Berulang
Selain mengkhawatirkan potensi mafia tanah, Nusron juga menegaskan pentingnya dilakukan revisi tata ruang di Pulau Sumatera. Banjir yang telah menelan hampir ribuan korban jiwa menunjukkan bahwa sistem penataan ruang yang ada perlu dievaluasi.
“Keputusan yang lebih baik itu apa? Revisi tata ruang, supaya kejadian yang sama tidak berulang,” ujarnya. Menurut Nusron, wilayah Sumatera kini kehilangan daerah resapan air, sehingga air tidak bisa terserap ke dalam tanah dan menggenangi permukiman. “Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, pohonnya hilang. Terus gimana caranya supaya enggak ini? Ya kembalikan, yang dulunya itu ruang untuk pohon, yang sekarang diganti menjadi ruang untuk lainnya, kembalikan ruang itu untuk pohon,” jelasnya.
Cabut Hak Guna Usaha Perusahaan Sawit
Nusron juga menyampaikan kesiapannya untuk melaksanakan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit yang berada di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) milik negara. Instruksi ini dimaksudkan untuk membantu pembangunan hunian bagi korban bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Ya siap, enggak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut,” kata Nusron. Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus segera memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak bencana.
Ia bahkan menyatakan siap mencabut sementara HGU apabila langkah itu diperlukan, misalnya HGU kelapa sawit. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa salah satu kendala utama percepatan pembangunan huntara adalah terbatasnya lahan yang dapat disediakan pemerintah daerah.
Koordinasi Penuh Antara Pemerintah dan Lembaga Teknis
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menekankan urgensi penyediaan lahan dan meminta adanya koordinasi penuh antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten, termasuk seluruh kementerian atau lembaga (K/L) teknis seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.
“Saya kira ini harusnya adalah nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat semua K/L dan terutama ATR, Kehutanan, ATR/BPN dicek semua,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Aceh, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/12/2025). “Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting. Lahan harus ada (untuk hunian korban banjir Sumatera),” tegasnya lagi.
Efisiensi Pembangunan Hunian Tetap
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan konstruksi pre-fabrikasi demi efisiensi lahan dan biaya. Ketika pembahasan beralih ke pembangunan hunian tetap, ia mempertanyakan apakah anggaran Rp 60 juta per unit yang selama ini digunakan masih memadai. Suharyanto menjelaskan bahwa angka itu sebenarnya sudah sangat minimal, namun masih bisa diterapkan.
Ia menambahkan bahwa penerima bantuan diperbolehkan menambah biaya sendiri untuk meningkatkan kualitas rumah, meski bantuan dari pemerintah tidak boleh diberikan dalam bentuk uang tunai demi menghindari penyalahgunaan.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
