Pembiayaan UMKM di Wilayah OJK Malang
Pembiayaan UMKM oleh perbankan di wilayah kerja OJK Malang mencapai Rp36,88 triliun per 30 September 2025 atau menurun 0,1% secara tahunan. Meski demikian, penyaluran kredit UMKM khusus di Kota Malang naik 5,55% YoY menjadi Rp11,02 triliun.
Analis Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Keuangan Strategis OJK Malang, Erna Tigayanti, menjelaskan bahwa secara nasional, total pembiayaan UMKM dari LJK (bank dan nonbank) pada 2024 menembus Rp1.876 triliun atau 8,48% dari PDB 2024.
“Porsi penyaluran pembiayaan perbankan kepada UMKM secara nasional sebesar 18,20%. D wilayah kerja OJK Malang, porsinya sebesar 33,63%, sedangkan di Kota Malang sebesar 37,38% per 30 September 2025,” katanya dalam Talk Show Peran Media dalam Mendongkrak UMKM Naik Kelas pada Pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke-59 PWI Jatim di Malang, Jumat (28/11/2025).
Peran OJK dalam Mendukung UMKM
Peran OJK dalam mendukung UMKM, kata dia, yakni meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM. Selain itu, mendorong kemudahan akses penyaluran kredit/pembiayaan UMKM. Apalagi masih terdapat potensi peningkatan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pelindungan konsumen.
Selain itu, meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan UMKM.
“Namun dibutuhkan peran aktif direksi PUJK [Pelaku Usaha Jasa Keuangan] dalam menetapkan strategi penyaluran pembiayaan UMKM, serta peran aktif dewan komisaris terkait pengawasan atas implementasi strategi tersebut,” ucapnya.
Aturan Terbaru untuk Pembiayaan UMKM
Terbaru, kata Erna, OJK menerbitkan aturan yang berfungsi mendorong pembiayaan UMKM yang cepat, murah, dan mudah dengan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM).
POJK ini mencakup tata kelola, manajemen risiko, dan pengembangan kompetensi SDM internal, serta iterasi keuangan dan pelindungan konsumen bagi UMKM. Kerja sama Bank dan LKNB dengan perusahaan penjamin, asuransi, securities crowfunding, dan penyelenggara ITSK (Innovative Credit Scoring atau agregator) juga tertuang dalam POJK tersebut, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong ekosistem digital pembiayaan UMKM.
Peran P2P Lending dalam Pembiayaan UMKM
Erna turut menyinggung bahwa kehadiran pinjaman daring (pindar) atau P2P lending turut mendorong sektor produktif dan UMKM. P2P lending hadir sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM yang tergolong underserved dan unbankable.
Lembaga pembiayaan ini menawarkan bunga yang bersaing dengan industri jasa keuangan umumnya dan menyediakan pendanaan secara cepat dan mudah bagi UMKM.
“Pindar legal bermanfaat jika digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan,” ucapnya.
Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan UMKM
Deputi Kepala Perwakilan BI Malang, Dedy Prasetyo, mengemukakan BI berperan mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan hijau melalui pengembangan UMKM. Hal ini dilakukan dengan tiga strategi utama yaitu strategi kebijakan, implementasi, serta sinergi yang dilakukan melalui penguatan korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan.
Program kerja utama BI di pengembangan UMKM mencakup klaster pangan, UMKM ekspor, UMKM Hijau, UMKM Pariwisata, dan UMKM Manufaktur.
Pengembangan UMKM Go Digital, kata dia, dilakukan melalui sistem pembayaran dengan membangun infrastruktur yang mendukung ekosistem pembayaran digital seperti implementasi QRIS dan BI-Fast. Dari sisi demand, UMKM dipersiapkan untuk go digital melalui berbagai program digitalisasi dari hulu ke hilir.
“Tantangan UMKM, yakni terbatasnya akses pembiayaan, kesiapan digital, dan akses pemasaran,” ucapnya.
Peran PWI Jatim dalam Mendukung UMKM
Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, menjelaskan kemauan politik pemerintah, dalam hal ini lewat OJK, dalam mengembangkan UMKM sebenarnya sudah baik. Misalnya, dengan mensyaratkan alokasi kredit UMKM sebesar 30%.
Namun dalam praktiknya, kata dia, realisasi kredit UMKM tidak sampai di atas 19%, sehingga perlu terus didorong.
“Dengan kontribusi usaha yang mencapai 99,9% dan penyerapan tenaga kerja 96,92% secara nasional, mestinya pemerintah perlu memberikan afirmasi kepada pengembangan UMKM,” ujarnya.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
