Wamenkeu Thomas Djiwandono: Danantara Tidak Gadai Saham BUMN

dailydenpasar.com JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menegaskan, bahwa pembentukan Danantara tidaklah akan melibatkan praktik gadai saham pemerintah, termasuk saham-saham yang dimiliki negara di area Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Danantara di area di sini tidak ada gadai saham pemerintah,” tegas Thomas di konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).

Wamenkeu Tommy menjelaskan, bahwa saham pemerintah di BUMN semata-mata berfungsi sebagai underlying asset yang dimaksud menciptakan dividen. Dividen yang disebutkan kemudian dikumpulkan di Danantara dan juga dioptimalkan pada bentuk investasi.

“Perlu digarisbawahi bahwa Danantara tak menggadaikan saham sektor pemerintah. Saham pemerintah adalah underlying asset yang digunakan menciptakan dividen. Dividen itu dipakai di Danantara untuk berinvestasi,” jelasnya.

Danantara merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, yang mana dibentuk dengan tujuan mengurus dividen dari BUMN lalu menginvestasikannya untuk meningkatkan nilai aset negara.

Thomas menekankan, bahwa ekuitas pemerintah, termasuk saham BUMN , tidaklah akan digadaikan pada proses ini. Polanya adalah dividen dari BUMN akan dikumpulkan (di-pool) di dalam Danantara juga dijadikan modal investasi.

“Di situlah pool penanaman modal dividen yang dimaksud akan di-leverage, tidak saham pemerintah yang dimaksud digadaikan,” ujar Wamenkeu.

Untuk modal awal, Danantara akan mendapatkan Rp1.000 triliun yang dimaksud berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN), yang digunakan terdiri dari saham milik negara di dalam BUMN serta beberapa dana tunai.

Pembentukan Danantara telah terjadi mengakibatkan kegelisahan dalam publik, khususnya terkait dengan kemungkinan digunakannya saham pemerintah sebagai jaminan atau agunan untuk investasi. Beberapa pihak memperkirakan bahwa Danantara bisa saja berujung pada penggadaian aset negara, sehingga berisiko bagi kepemilikan pemerintah melawan BUMN strategis.