dailydenpasar.com JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menegaskan distribusi material bakar minyak (BBM) bukan terganggu sekalipun empat petinggi subholding perusahaan menjadi dituduh pada persoalan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah lalu produk-produk kilang.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pada berada dalam proses hukum tersebut, perusahaan menjamin suplai BBM terhadap masyarakat.
“Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi untuk publik tetap saja menjadi prioritas utama lalu berjalan normal seperti biasa,” ujar Fadjar terhadap media, Selasa (25/2/2025).
Fadjar juga menegaskan bahwa Pertamina menghormati langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) serta aparat penegak hukum yang mana berada dalam mengusut perkara tersebut. Pertamina, tegas dia, siap bekerja mirip dengan aparat berwenang dan juga berharap proses hukum berjalan lancar dengan tetap memperlihatkan mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.
“Pertamina Grup menjalankan usaha berpegang pada prinsip transparansi juga akuntabilitas, sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG),” tandasnya.
Kejagung sebelumnya menetapkan 7 terperiksa persoalan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah serta barang kilang pada PT Pertamina, subholding, juga KKKS periode 2018-2023. Penetapan yang disebutkan dilaksanakan pascaekspose perkara dan juga alat bukti yang mana cukup. Kejagung menyampaikan kerugian negara akibat perkara dugaan langkah pidana korupsi tata kelola minyak mentah serta item kilang Pertamina, subholding, serta KKKS 2018-2023 sementara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, nilai kerugian baru perkiraan akibat kasusnya berlangsung selama 5 tahun di tempat tahun 2018-2023. “Pastinya kami sudah ada peringkat perkara dengan BPK, sudah ada kami tuangkan pada risalah hasil ekspose sehingga pada sana ditemukan kerugian keuangan negara,” ucap Abdul Qohar.
