dailydenpasar.com JAKARTA – Efisiensi anggaran yang sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target perkembangan perekonomian 8%. pemerintahan perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja serta stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk membantu perkembangan kegiatan ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, di acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Perekonomian 8%: Utopis atau Realistis?”, yang tersebut dijalankan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, pertumbuhan perekonomian mencapai 8% masih memungkinkan dengan ketentuan adanya terobosan juga akselerasi yang tersebut signifikan. Untuk mencapai nomor tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur juga optimlaisasi pengelolaan kegiatan prioritas. Tak semata-mata itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang sebenarnya diperlukan untuk meminimalisir peluang mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian di penerapannya agar tidak ada menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang digunakan sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidak ada ada negara yang tersebut dapat mencapai status negara forward apabila masih terjebak pada Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tidaklah menciptakan kerentanan terhadap pertumbuhan perekonomian di dalam masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan total kementerian di kabinet tidak ada serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidaklah lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang tersebut dilaksanakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang dimaksud tak memberikan khasiat secara langsung bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali pada realisasi anggaran dalam beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang mana diadakan pemerintah ini dapat berdampak pada entrepreneur yang mana selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang bukan berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran kemudian strategi peningkatan sektor ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan dengan keseimbangan yang mana tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, pada sisi lain, pemerintah juga harus melakukan konfirmasi bahwa pemangkasan anggaran tidak ada menghambat acara strategis yang mana dapat mengupayakan perkembangan ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
