dailydenpasar.com JAKARTA – Diskusi Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis untuk pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang mana sedang diambil. Ketua FJKKI, Andi Rukman Karumpa menekankan, pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis, teristimewa yang telah terjadi berjalan agar tak mangkrak.
“Pemerintah harus menjamin proyek-proyek yang mana telah berjalan tidak ada terhambat sebab efisiensi anggaran. Hal ini penting untuk menjaga peningkatan sektor ekonomi kemudian mempercepat konstruksi infrastruktur yang digunakan menjadi fondasi penyelenggaraan nasional,” ujar Andi pada waktu pembentukan Pertemuan Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) di area kantor sekretariat DPN Inkindo, Jakarta, Kamis (7/2/2025).
FKJKI, lanjut Andi, juga mengusulkan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan lalu perizinan proyek infrastruktur . Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) itu meyakini langkah ini akan memacu percepatan perkembangan yang tambahan efisien di dalam berada dalam situasi dunia usaha yang mana penuh tantangan.
“FKJKI juga berharap pemerintah menegaskan keberlanjutan proyek tempat dengan mengupayakan pemerintah area tetap memperlihatkan mengalokasikan anggaran pembangunan,” lanjut Andi.
Selain itu Andi menekankan, pentingnya menegaskan keberlanjutan proyek di dalam daerah. Ia berharap pemerintah pusat memacu pemerintah tempat masih mengalokasikan anggaran pembangunan, walaupun ada kebijakan efisiensi.
“Jangan sampai konstruksi dalam wilayah terhambat,” tambahnya.
Andi menyampaikan pelaku usaha sektor proyek konstruksi miliki komitmen penuh di memperkuat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Andi menyampaikan UMKM sektor proses pembuatan juga siap berperan terlibat pada menjalankan pekerjaan untuk pembangunan maupun perbaikan infrastruktur sekolah maupun layanan kesehatan.
“Dalam rangka swasembada pangan, berbagai pekerjaan-pekerjaan irigasi yang mana harus dibangun teman-teman pelaku UMKM seperti infrastruktur sekolah hingga infrastruktur kesehatan,” kata Andi.
Tidak hanya saja memberikan masukan terhadap pemerintah, sambung Andi, FKJKI juga meminta perusahaan pembangunan untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu langkah yang dimaksud diusulkan adalah melalui pelatihan dan juga sertifikasi guna meningkatkan daya saing anggota di proyek swasta maupun internasional.
