dailydenpasar.com JAKARTA – Upaya penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN sedang digalakkan Pemerintahan Prabowo Subianto yang dimaksud menyebabkan sejumlah pos anggaran Kementerian lalu lembaga dipangkas. Alih-alih mencapai efisiensi anggaran , langkah ini dinilai justru akan memberi dampak negatif bagi perekonomian.
Hal ini seperti diungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti. Menurutnya, kebijakan penghematan anggaran yang tersebut dikeluarkan pemerintah malah akan mempersulit target peningkatan kegiatan ekonomi 5,2% pada tahun 2025 ini.
Esther mengungkap, target peningkatan sektor ekonomi 5,2% justru akan sulit dicapai apabila anggaran belanja pemerintah dipangkas, mengingat di sebuah teori, belanja pemerintah menjadi salah satu komponen utama yang mana menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
“Saya rasa akan berat tercapai jikalau ada pemangkasan anggaran sebab menurut teori salah satu komponen pendorong perkembangan dunia usaha adalah belanja pemerintah,” ungkap Esther pada waktu dihubungi MNC Portal Indonesia.
Lebih berjauhan Esther menyebut, hal ini akan semakin diperburuk dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat. Faktor pemberat lainnya yang digunakan juga turut berperan pada tersendatnya peningkatan kegiatan ekonomi adalah akibat kenaikan tarif pajak yang belum lama ini diputuskan oleh pemerintah.
Esther menilai, langkah yang digunakan perlu diambil pemerintah untuk bisa saja mencapai perkembangan perekonomian 5% adalah dengan meningkatkan pembangunan ekonomi juga ekspor komoditas di negeri. Dengan dua hal tersebut, menurut Esther, masih realistis bagi Indonesia mencapai pertumbuhan kegiatan ekonomi sesuai dengan yang digunakan ditargetkan.
“Investasi kemudian ekspor menjadi tumpuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sustain. Tapi saya rasa ekspor hanya saja akan naik apabila ada comodity boom price. Sebaiknya besar ekspor dinaikkan serta komoditas ekspor harus punya nilai tambah artinya diolah dulu,” tandasnya.
