dailydenpasar.com JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang tersebut signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan sanggup sampai pada pelayanan terhadap rakyat sanggup justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini sanggup terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak di dalam pemerintahan Daerah, dan juga sanggup menyebabkan pelayanan rakyat yang terganggu,” kata Bhima ketika dihubungi SINDOnews, hari terakhir pekan (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah agregat tenaga honorer di dalam Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling berbagai berada pada Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat 21 ribu orang, lalu Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran tidak ada semata-mata berlaku untuk pemerintahan Pusat, tapi juga eksekutif Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer juga PPPK di tempat pemerintahan juga punya potensi besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti di tempat wilayah dapat terjadi pelayanan masyarakat yang dimaksud juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan telah dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang dimaksud diadakan oleh otoritas sendiri bertujuan untuk mendanai acara makan bergizi gratis (MBG) yang mana memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang mana terbatas disamping kegiatan yang mana membutuhkan anggaran besar menciptakan langkah efisiensi dijalankan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini mampu mengganggu tercapainya kegiatan dan juga juga dapat menimbulkan perkembangan kegiatan ekonomi 2025, diperkirakan hanya sekali 4,7%. Karena efisiensinya ini hanya saja untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tak sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.
