dailydenpasar.com JAKARTA – PT Pertamina Hulu Tenaga (PHE) memiliki target untuk mereaktivasi sebanyak 798 sumur minyak yang mana menganggur (idle wells) sepanjang 2025. Reaktivasi sumur-sumur yang digunakan tidaklah terlibat yang disebutkan merupakan salah satu upaya subholding upstream Pertamina itu untuk meningkatkan produksi minyak yang digunakan pada 2024 mencapai 400.000 barrel oil per day (bopd).
Reaktivasi sumur tak berpartisipasi sudah diadakan PHE sejak 2021 yang mana ketika itu jumlahnya mencapai 585 sumur. Reaktivasi juga berlanjut pada tahun 2024 pada mana tercatat sebanyak 962 sumur yang tersebut direaktivasi.Vice President Operational & Project PHE Benny Sidik mengatakan, untuk reaktivasi sumur-sumur menganggur tersebut, pihaknya akan menggandeng mitra.
“Ada 100 mitra yang digunakan terlibat sosialisasi. Harapannya, kami sanggup mendapat mitra yang solid, baik secara teknologi, kompetensi, serta keuangan,” ujar Benny ketika menjadi pembicara dalam webinar bertajuk “Migas Sebagai Pilar Swasembada Energi: Tantangan serta Solusi Perbaikan Lifting”di Jakarta, Selasa (4/2/2024).
Benny menambahkan, selain reaktivasi sumur iddle, upaya lain yang diadakan PHE untuk meningkatkan produksi adalah dengan menerapkan enhanced oil recovery (EOR). Hingga pada waktu ini, kata dia, PHE sudah menjalankan sebanyak 72 proyek EOR. Benny mengatakan, fokus utama PHE pada 2025 di tempat antaranya memulai Proyek Minas A dengan target start injection pada Desember 2025. Kemudian, implementasi steam flood dalam NDD stage 1-2 di area Duri, inisiatif Minas D, lalu pilot EOR Rama.
Pengembangan proyek EOR PHE yang dimaksud menurut beliau mendapat dukungan dari Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Grup Kerja (Pokja) EOR. Saat ini, kata dia, sudah ada ada surat perintah terkait percepatan implementasi EOR.
Terkait relatif tingginya biaya untuk implementasi EOR, Benny berharap pemerintah dapat memberikan tambahan insentif untuk proyek EOR yang digunakan akan dijalankan.
Terkait dengan itu, Sekretaris Satuan Kerja Khusus Minyak serta Gas Bumi (SKK Migas) Luky Yusgiantoro mengatakan, pihaknya berada dalam berdiskusi dengan Kementerian ESDM mengenaidukungan insentif fiskal EOR. Dia menegaskan bahwa SKK Migas membantu insentif fiskal untuk proyek EOR. “Komersialnya tiada hanya sekali pilot project, tapi berapa banyak keperluan surfaktan dan juga sebagainya. Ini adalah yang mana sedang dikaji, dipantau tiada cuma Kementerian ESDM, tapi pokja-pokja,”jelasnya.
Benny mengatakan, pada waktu ini PHE menjalankan wilayah kerja migas yang digunakan sebagian besar telah dilakukan berusia di dalam berhadapan dengan 30 tahun atau biasa disebut lapangan tua (mature). Untuk memproduksikan prospek minyak dari lapangan-lapangan tua ini dibutuhkan pembangunan ekonomi yang digunakan cukup besar, antara lain untuk meningkatkan infrastruktur yang tersebut sudah ada uzur. “Perlu penanaman modal sangat besar untuk upgrade aging facilities sehingga dapat mengatasi produksi menjadi lebih banyak optimal,”jelasnya.
Kondisi lapangan yang tersebut tidak ada ekonomis yang disebutkan menyokong PHE mengusulkan ke pemerintah untuk dilakukannya perbaikan fiskal sehingga pihaknya dapat memaksimalkan prospek lapangan-lapangan minyak tersebut. Perbaikan fiskal itu dalam bentuk skema bagi hasil yang dimaksud lebih besar baik, sehingga operator di hal ini PHE dapat mempertahankan produksi kemudian menggali sumber daya lainnya yang mana berpotensi meningkatkan kekuatan ketahanan energi nasional.
Persoalan lapangan migas Indonesia yang mana rata-rata sudah berusia tua itu dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro. Dia mengatakan, sebanyak 52% dari 75 wilayah kerja migas produksi yang tersebut bergerak tergolong di lapangan tua alias mature field. “Lima tahun terakhir 40-45% produksi minyak nasional diproduksi oleh lapangan yang telah berproduksi selama 50 tahun,”tuturnya.
Untuk mengaktifkan kembali lapangan migas yang dimaksud sudah ada tua itu diakuinya membutuhkan biaya cukup besar sehingga aspek keekonomian menjadi faktor utama di pengambilan keputusan. “Hal ini berkaitan dengan model bidang usaha juga skema kerja identik dengan mitra, yang banyak kali memiliki sudut pandang berbeda. Apakah penanaman modal ini cukup layak? Itulah tantangan utama yang dihadapi,” tuturnya.
