dailydenpasar.com JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan langkah kontroversial dengan mengeluarkan negaranya dari Perjanjian Paris yang dimaksud berkaitan dengan upaya menanggulangi krisis iklim.
Juru Kampanye Daya Fosil Trend Asia Novita Indri mengatakan, mundurnya Negeri Paman Sam berisiko menghambat misi transisi energi dunia untuk memerangi krisis iklim. Selain itu, berpotensi menghambat upaya pendanaan internasional dikarenakan peluang berkurangnya komitmen Negeri Paman Sam di membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang dimaksud salah satunya tertuang pada kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Meski demikian, hilangnya kepemimpinan Negeri Paman Sam dinilai membuka potensi untuk kepemimpinan terintegrasi yang tersebut tambahan kolaboratif. Perlu dipertimbangkan kembali skema-skema kerja identik yang adil dengan negara-negara lain, termasuk negara berprogres untuk dapat mencapai target Perjanjian Paris.
“Perjanjian Paris seharusnya dipandang tidak hanya sekali sebagai janji dalam berhadapan dengan kertas berisikan bahasa-bahasa teknis untuk menurunkan emisi, tapi Perjanjian yang dimaksud adalah sebuah komitmen untuk menyelamatkan kemanusiaan. Krisis iklim sudah ada terjadi kemudian dampaknya telah dilakukan didepan mata,” kata Novita di keterangannya, Rabu (5/2/2025).
Analisis World Resources Institute (WRI) pada 2023, menunjukkan tiga negara penghasil emisi terbanyak diduduki oleh China, Amerika Serikat, dan juga India yang tersebut berkontribusi sekitar 42,6% dari total emisi global.
Menurut Novita, pembaharuan akibat mundurnya Amerika Serikat tak berarti Indonesia harus mengendorkan upaya transisi energi dalam sedang ancaman krisis iklim.
“Sedari awal, pendanaan JETP memang sebenarnya buram terkait realisasinya. Ia cuma pengemasan ulang dari komitmen lama serta didominasi oleh skema utang yang berpotensi membebani Indonesia,” ujar Novita.
Pihaknya juga menyayangkan pernyataan Menteri Tenaga kemudian Narasumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang mana menyebutkan Indonesia tidak ada perlu terburu-buru melakukan transisi energi dan juga “terjebak” pada Perjanjian Paris di dalam berada dalam mundurnya Amerika Serikat serta belum turunnya dana bantuan transisi energi dari JETP.
“Seharusnya Bahlil menyadari betapa anti-sains dan juga kontroversial langkah Trump di dalam mata dunia internasional. Jangan malah meniru serta terjebak di race to the bottom. Hal ini seharusnya mengupayakan kita untuk meningkatkan usaha mitigasi lalu adaptasi dikarenakan kita rentan pada krisis iklim,” ujar Novita.
