dailydenpasar.com NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari Hari Jumat bahwa akses ke program video populer yang dimaksud akan dinonaktifkan untuk lebih tinggi dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk melakukan konfirmasi perusahaan yang disebutkan bukan dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, kebijakan ini muncul setelahnya Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Hari Jumat menguatkan larangan kontroversial terhadap perangkat lunak tersebut.
Undang-undang yang dimaksud ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan pada Kongres mengharuskan TikTok untuk mengirimkan operasinya di dalam Negeri Paman Sam untuk pembeli lokal sebelum hari Akhir Pekan untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden menyatakan penegakan larangan yang dimaksud akan diserahkan untuk Presiden terpilih Donald Trump, yang tersebut dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Amerika Serikat pada waktu ini tidaklah memadai.
“Pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden dan juga Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi kemudian jaminan yang dimaksud diperlukan untuk penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi lebih lanjut dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali apabila pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang dimaksud bukan akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk melakukan penutupan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok pada sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi tak secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tak akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang mana diajukan pemilik aplikasi, yang tersebut berpendapat bahwa larangan yang disebutkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang disebutkan berlanjut.
Akibatnya, TikTok mungkin saja akan melakukan penutupan layanannya hari Akhir Pekan ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan apabila Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang dimaksud tidaklah akan dihukum akibat melanggar larangan tersebut.
