Maidi, Wali Kota Madiun, Diduga Tertangkap OTT KPK, Pernah Viral Larang Hajatan Prasmanan

Rekam Jejak Wali Kota Madiun Maidi yang Diduga Terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Pada awal tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu yang terlibat dalam operasi tersebut adalah Wali Kota Madiun, Maidi. Informasi ini muncul setelah pihak KPK melakukan penindakan pada Senin (19/1/2026), dengan dugaan bahwa Maidi turut serta dalam operasi senyap tersebut.

Operasi tersebut disebut telah berlangsung sejak Minggu malam (18/1/2026). Hingga berita ini ditulis, beberapa orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Madiun. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan. Namun hingga kini, lembaga antirasuah tersebut belum memberikan keterangan resmi. Baik juru bicara maupun pimpinan KPK masih belum mengungkap detail perkara, konstruksi kasus, atau barang bukti yang diamankan dalam OTT di Madiun.

Penindakan ini menjadi bagian dari rangkaian operasi KPK pada awal tahun 2026. Sebelumnya, pada Jumat (9/1/2026) hingga Sabtu (10/1/2026), KPK juga melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Profil Wali Kota Madiun Maidi

Dr. Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd, lahir di Kabupaten Magetan, 12 Mei 1961. Saat ini, ia menjabat sebagai Wali Kota Madiun periode 2025-2030, bersama wakilnya, F Bagus Panuntun. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Madiun periode 2019-2024, berpasangan dengan Inda Raya Ayu Miko Saputri.

Maidi memiliki latar belakang sebagai guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun dan didukung oleh lima partai politik dalam Pilkada Madiun 2018, yaitu PDI-P, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP.

Riwayat Pekerjaan Maidi

• Guru Geografi SMAN 1 Madiun dari tahun 1989 hingga 2002;
• Kepala SMAN 2 Madiun pada tahun 2002;
• Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun, mulai 7 Juli 2002;
• Pj Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun, 7 Juli 2003;
• Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, 6 Desember 2005;
• Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun pada tahun 2006;
• Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun dari tahun 2009 hingga Februari 2018;
• Walikota Madiun periode 2019-2024.

Riwayat Organisasi

• Pengurus PGRI dari tahun 2000 hingga 2005;
• Ketua KORPRI dari tahun 2009 hingga 2018;
• Kwarcab Kota Madiun.

Pendidikan

• SD Ngancar pada tahun 1974;
• SMP Negeri Plaosan pada tahun 1977;
• SMA Negeri 3 Madiun pada tahun 1981;
• S1 IKIP Surabaya, Sarjana Pendidikan Geografi pada tahun 1985 (Drs);
• S1 Universitas Merdeka (Unmer) Madiun, Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 1996 (S.H);
• S2 Universitas Satyagama Jakarta, Magister Manajemen pada tahun 1999 (M.M);
• S2 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Magister Teknologi Pendidikan pada tahun 2002 (M.Pd);
• S3 Universitas Terbuka Surabaya, Doktor Administrasi Publik pada tahun 2023 (Dr).

Peraturan Larangan Hajatan Prasmanan

Maidi pernah viral karena melarang hajatan secara prasmanan. Alasannya adalah karena hajatan prasmanan dinilai boros dan menyisakan banyak sampah. Ia menyarankan agar tamu hajatan diberi menu makanan pakai kotak kardus sehingga bisa dibawa pulang untuk dinikmati bersama keluarga.

Aturan ini diterbitkan untuk mengurangi sampah di Kota Madiun, Jawa Timur. Saat itu, tempat pembuangan akhir (TPA) di Kelurahan Winongo sudah overload dan menggunung dengan ketinggian mencapai 20 meter. “Hari ini banyak yang gengsi. Mau pernikahan besar-besaran. Akhirnya yang sisa (makanannya) banyak,” katanya.

Pada 2023 lalu, Maidi juga pernah mengimbau soal sistem prasmanan yang sebaiknya tidak dilakukan di Madiun. Ia meminta warga tidak menggunakan prasmanan, tetapi lebih baik menggunakan nasi kotak agar bisa dibawa pulang untuk dimakan se-rumah. Hal ini dilakukan untuk menghemat penggunaan beras, terlebih saat itu harga beras sedang naik.