Tren Kenaikan NPL UMKM di Tengah Tekanan Ekonomi
Kualitas kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menghadapi tantangan berat. Dampak dari gejolak ekonomi terus memengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam membayar kewajiban kredit mereka. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) UMKM pada Juli 2025 naik menjadi 4,52%, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 4,41% dan juga lebih tinggi dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 4,05%.
Selain itu, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM di bulan Juli 2025 hanya sebesar 1,76% year on year (YoY). Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di bulan sebelumnya yang mencapai 2,12% dan juga lebih rendah dari pertumbuhan di periode sama tahun sebelumnya sebesar 5,28%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih dan masih memberi tekanan pada sektor UMKM.
Penyebab Kenaikan NPL UMKM
Menurut Moch Amin Nurdin, Advisor Banking & Finance Development Center, peningkatan NPL UMKM disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Bisnis UMKM masih belum berjalan normal karena permintaan domestik yang belum pulih. Akibatnya, kemampuan pelaku UMKM untuk membayar kewajiban kredit ikut terganggu.
Selain itu, perlambatan penyaluran kredit di sektor UMKM juga menjadi indikasi pelemahan lanjutan. Permintaan kredit, terutama di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), mengalami penurunan tajam. Minimnya kebutuhan ekspansi usaha maupun modal kerja menyebabkan penyaluran kredit baru tersendat. Hal ini berdampak pada peningkatan rasio NPL di sektor tersebut.
Langkah untuk Menjaga Kualitas Kredit
Untuk mencegah rasio kredit bermasalah terus meningkat, bank disarankan memperkuat strategi penagihan dan manajemen risiko. Penggunaan teknologi dapat membantu proses penagihan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlu adanya jadwal penagihan yang terukur, tindak lanjut berkala, serta fleksibilitas dalam opsi pembayaran bagi debitur.
Menjaga kualitas pertumbuhan kredit juga menjadi kunci utama. Dengan menyalurkan pembiayaan secara selektif dan berbasis mitigasi risiko, bank dapat menekan tekanan NPL sekaligus menjaga keberlanjutan sektor UMKM.
Contoh Perbankan yang Menghadapi Tantangan NPL
Beberapa perbankan juga mencatatkan kenaikan NPL UMKM. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan NPL SME sebesar 5,03% pada September 2025, naik dari 4,64% di periode sama tahun sebelumnya. Sementara itu, NPL SME PT Bank Mandiri tetap berada di level 0,97%, meskipun mengalami peningkatan secara kuartalan dari 0,95% di kuartal II-2025.
PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) mengklaim tetap menjaga kualitas kreditnya di tengah tren kenaikan rasio NPL. Direktur Finance & Business Planning Bank Sampoerna, Henky Suryaputra, mengatakan bahwa NPL gross Bank Sampoerna pada September 2025 masih berada di bawah ambang batas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5%. Meski demikian, NPL gross Bank Sampoerna naik dari 3,84% di September 2024 menjadi 4,12% pada September 2025.
Upaya BNI dalam Mengelola Risiko Kredit
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat pengelolaan risiko pembiayaan di segmen UMKM. Upaya ini berhasil menekan rasio kredit bermasalah di segmen kecil ke level 3,6% di September 2025 dari 4,3% di September 2024, dan segmen menengah di level 3,2% dari 4,3%.
Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, menyampaikan bahwa penurunan rasio NPL UMKM BNI didorong oleh penguatan pelaksanaan manajemen risiko yang dijalankan secara efektif dan prudent. Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM non-KUR yang solid turut mendukung penurunan NPL.
BNI juga menerapkan strategi mitigasi risiko melalui penyaluran kredit secara selektif pada sektor-sektor dengan profil risiko terkelola baik. Selain itu, perseroan memperkuat pembiayaan berbasis ekosistem bisnis dan mengoptimalkan penerapan digital credit scoring dan underwriting berbasis data yang lebih akurat dan efisien.
Target dan Strategi Digitalisasi BNI
Diversifikasi portofolio kredit menjadi langkah penting agar risiko tidak terpusat pada satu segmen atau sektor tertentu. BNI menargetkan rasio NPL UMKM dapat terjaga di kisaran 3–4% hingga akhir 2025, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada di sekitar 4,4% per September 2025.
Dari sisi digitalisasi, BNI mempercepat transformasi di seluruh proses pemberian kredit. Penerapan robust credit scoring memungkinkan penilaian kelayakan kredit dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan akurat. Selain itu, penguatan tata kelola juga terus dilakukan sejalan dengan ketentuan POJK Nomor 19 Tahun 2025 yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan siklus pemberian kredit.
Dengan langkah-langkah tersebut, BNI optimistis dapat menjaga rasio NPL UMKM di tingkat yang sehat serta memperkuat kontribusi pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
