KPK Ungkap Ratusan Tersangka Korupsi pada 2025
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa selama tahun 2025, lembaga anti rasuah ini telah menetapkan sejumlah besar tersangka korupsi. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa jumlah tersebut merupakan hasil kerja dari Deputi Penindakan KPK dalam satu tahun terakhir.
“Dari Deputi Penindakan, KPK menetapkan 118 tersangka,” ujar Fitroh saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers pada Senin (22/12/2025). Ia menekankan bahwa jumlah tersangka tersebut berasal dari berbagai kasus yang berbeda, bukan hanya dari satu perkara saja.
Selain itu, KPK juga melaksanakan sebelas operasi tangkap tangan (OTT) selama tahun 2025. Operasi tersebut dilakukan untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi di berbagai daerah.
“Ada sebelas penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi, atau yang umum disebut OTT,” jelas Fitroh.
Fitroh juga menyebutkan bahwa kerugian negara menjadi fokus utama KPK dalam menjalankan tugasnya sepanjang tahun 2025. Dalam waktu tersebut, KPK berhasil memulihkan aset negara sebesar Rp1,53 triliun.
“Ini adalah angka tertinggi dalam lima tahun terakhir,” kata Fitroh. Ia berjanji akan terus meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara atas perkara korupsi di tahun-tahun mendatang.
Daftar 11 OTT KPK Sepanjang 2025
Berikut adalah rangkuman dari 11 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2025:
-
Ogan Komering Ulu
OTT KPK diawali di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan pada Maret 2025. Delapan orang ditangkap, namun hanya enam yang berstatus sebagai tersangka. Mereka termasuk mantan Kepala Dinas PUPR OKU dan beberapa anggota DPRD. Dua orang dari pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka. -
Sumatera Utara
OTT KPK dilakukan di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025. Lima tersangka suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut ditangkap, termasuk pejabat dan direktur perusahaan. -
Kolaka Timur
OTT dilakukan di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada 7 Agustus 2025. Bupati nonaktif, pejabat dari Kementerian Kesehatan, dan pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek RSUD Kolaka Timur. -
Jakarta
OTT dilakukan di Jakarta pada 13 Agustus 2025. Direktur Utama PT Inhutani V dan staf perizinan SB Grup ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. -
Jakarta
OTT KPK pada 20 Agustus 2025 menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Kasus ini terkait dugaan korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). -
Riau
Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dan beberapa pejabat lain ditangkap dalam OTT di Provinsi Riau pada 3 November 2025. Mereka diduga terlibat dalam dugaan pemerasan di Pemprov Riau. -
Ponorogo
Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dan beberapa pejabat lain ditangkap dalam OTT di Ponorogo pada 7 November 2025. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD Ponorogo. -
Lampung
OTT dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah pada 9 Desember 2025. Bupati Ardito Wijaya dan tiga orang lainnya ditahan karena dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. -
Banten
OTT KPK dilakukan di Tangerang, Banten pada 17 Desember 2025. Sembilan orang ditangkap, termasuk jaksa dan pihak swasta. Perkara tersebut kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung. -
Hulu Sungai Utara
OTT dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada 18 Desember 2025. Tiga jaksa nakal ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan penanganan kasus di daerah tersebut. -
Bekasi
OTT dilakukan di Bekasi pada 18 Desember 2025. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya turut ditangkap bersama pihak swasta dalam kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. – (Antara/Dhemas Reviyanto)
Permisif Terhadap Korupsi – ()
Tersangka Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 Ardito Wijaya mengenakan rompi tahanan usai dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025). – (/Thoudy Badai)
Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Fariadi (kiri) mengenakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12/2025). KPK menahan Tri Taruna Fariadi terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. – (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Atas capaian OTT sepanjang 2025, KPK menegaskan bahwa tindakan ini bukan akhir dari upaya pemberantasan korupsi. KPK berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem agar lebih baik ke depannya.
“Penindakan bukanlah akhir. Temuan dan pembelajaran dari penindakan jadi dasar penting untuk mendorong perbaikan sistem, tata kelola dan pengawasan agar praktik korupsi yang sama tidak kembali berulang,” ucap Fitroh.
