Kilas 2025: Pembunuhan Prada Lucky dan Berdirinya 6 Kodam Baru

Penguatan Institusi Militer Indonesia di Tahun Pertama Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Tahun pertama Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara ditandai dengan berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat institusi militer Indonesia. Salah satu langkah penting adalah pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, yang mencakup penambahan kodam serta penguatan organisasi TNI. Di sisi lain, penegakan hukum atas kasus-kasus yang menyeret prajurit TNI ke ruang persidangan juga terus berjalan.

Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo meresmikan 6 kodam baru di Indonesia melalui Upacara Kehormatan Militer di Pusdiklat Kopassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Kodam-kodam tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tujuannya adalah untuk memastikan komando utama sekaligus komando kewilayahan TNI AD lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi di daerah.

Berikut ini adalah rincian 6 kodam baru yang diresmikan:

• Kodam XIX/Tuanku Tambusai berbasis di Riau dan Kepulauan Riau
• Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol berbasis di Jambi dan Sumatera Barat
• Kodam XXI/Radin Inten berbasis di Lampung dan Bengkulu
• Kodam XXII/Tambun Bungai berbasis di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
• Kodam XXIII/Palaka Wira berbasis di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat
• Kodam XXIV/Mandala Trikora berbasis di Papua Selatan

Selain meresmikan 6 kodam baru, dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga meresmikan 20 brigade dan 100 batalyon teritorial pembangunan. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa pertahanan Indonesia harus kuat, sehingga penguatan organisasi TNI dilakukan. Tidak hanya TNI AD, TNI AL dan TNI AU juga mendapat penguatan yang sama, baik komando utama maupun pasukan-pasukan khusus pada ketiga matra tersebut.

”Saya telah melantik panglima-panglima, komandan-komandan brigade, orang-orang yang dipilih. Saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya, di titik yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Memimpin dengan memberi contoh, jaga pasukanmu seperti anak kandungmu sendiri, latih mereka dengan keras tapi tidak dengan kekejaman,” pesan Prabowo.

Peningkatan Alutsista dan Pengesahan UU TNI

Selain penguatan organisasi, pemerintah juga melakukan penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Mulai dari pembelian kapal perang baru berteknologi terkini hingga pengadaan pesawat-pesawat baru seperti A400M yang kini dimiliki oleh TNI AU serta pesawat tempur Dassault Rafale. Dalam waktu dekat, jet tempur itu akan menjadi bagian dari armada tempur Angkatan Udara Indonesia.

Pada 2025, DPR mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. UU ini sempat menjadi sorotan publik karena dinilai akan mengembalikan dwifungsi TNI sebagaimana dulu terjadi saat institusi militer itu masih bernama ABRI. Meski ada desakan agar pengesahan UU tersebut ditunda atau dibatalkan, akhirnya UU tersebut disahkan pada Maret 2025 untuk menggantikan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan bahwa sebelum disahkan, UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI sudah dibahas bersama dengan melibatkan berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, praktisi, ahli, pakar, LSM, hingga kementerian dan lembaga lain di luar TNI. Meskipun dikritik keras, Utut menyatakan bahwa pembentukan UU tersebut tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, Hak Asasi Manusia (HAM), dan ketentuan hukum nasional dan internasional.

Beberapa pokok dalam UU TNI yang baru mencakup kedudukan TNI, penambahan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), penempatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga, serta perubahan masa dinas prajurit. Termasuk diantaranya penambahan dua tugas pokok TNI dalam OMSP, yakni membantu mengatasi ancaman siber dan melindungi serta menyelamatkan warga negara Indonesia di luar negeri.

Persoalan dan Kasus Kekerasan di TNI

Di tengah pergulatan, perdebatan, dan polemik yang muncul, berbagai persoalan melibatkan prajurit TNI juga datang silih berganti. Termasuk tindak kekerasan dan pelanggaran aturan pidana yang menyeret beberapa prajurit. Bahkan kasus-kasus kekerasan melibatkan sesama prajurit seperti yang dialami oleh Prada Lucky Chepril Saputra Namun.

Dimulai pada awal Agustus 2025, Prada Lucky yang bertugas di Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Waka Ngamere diduga menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh senior-seniornya. Dia sempat melarikan diri dari barak di markasnya untuk meminta perlindungan kepada ibu asuhnya. Namun, dia dijemput kembali oleh rekan-rekannya hingga akhirnya dilaporkan kritis dan harus menjalani perawatan secara intensif.

Prada Lucky dinyatakan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di ruang ICU. Kematian itu membuat keluarganya tidak terima, khususnya sang ayah yang juga seorang tentara berpangkat serma dengan nama lengkap Christian Namo. Saat menjemput jenazah putranya, dia marah besar. Video Serma Christian pun beredar luas di media sosial dan media massa. Dia menuntut pertanggungjawaban dari semua pihak terkait.

Proses hukum atas kematian Prada Lucky pun berjalan. Semula hanya 4 orang terduga pelaku yang ditangani. Namun belakangan jumlahnya naik sampai menjadi 20 orang. Perjuangan Serma Christian dan keluarga yang tidak berhenti bersuara keras memicu respons TNI, baik dari level Mabes TNI AD (Mabesad) maupun Mabes TNI. Persidangan kasus itu pun disorot oleh media massa nasional hingga sejumlah fakta terungkap dan diketahui oleh publik.

Di tengah persidangan itu, jajaran TNI AD di NTT mengambil langkah lanjutan. Mereka memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Serma Christian. Proses itu berjalan di tengah-tengah persidangan yang masih terus berlangsung. Meski demikian, Serma Christian tidak gentar. Dia terus mengupayakan agar Prada Lucky yang menjadi korban tindak kekerasan di barak militer mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.