IKN Dibuka Umum Saat Nataru, Warga Khawatir Lintasi Jembatan Mahulu

Berita Terkini di Kalimantan Timur: IKN Dibuka Saat Libur Nataru, Insiden Jembatan Mahulu, dan Persiapan Keuangan Pemkab Kukar

IKN Dibuka Saat Libur Nataru dengan Akses dan Layanan Lengkap, Siapkan 12 Unit Bus Listrik

Libur Natal dan Tahun Baru 2026 menjadi momen penting bagi masyarakat yang ingin melihat langsung perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selama liburan akhir tahun, kawasan inti IKN di Kalimantan Timur dibuka untuk publik.

Berbagai fasilitas penunjang disiapkan, mulai dari akses jalan, transportasi ramah lingkungan, hingga layanan kesehatan. Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan sistem kunjungan untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan, yang diperkirakan berlangsung selama sembilan hari. Puncak kunjungan terjadi pada 25 Desember 2025 dan 1 Januari 2026.

Fokus utama persiapan ini adalah kelancaran alur kunjungan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menyampaikan bahwa pengelolaan kunjungan dilakukan secara terkoordinasi agar pengunjung dapat menikmati kawasan IKN dengan tertib.

Untuk mendukung akses menuju IKN, jalan tol/bebas hambatan dari Balikpapan menuju Penajam Paser Utara (PPU), hingga kawasan inti IKN difungsikan secara terbatas pada 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Jalan ini dibuka setiap hari pukul 06.00–18.00 WITA dan dapat digunakan kendaraan Golongan I, sebagai jalur alternatif selama masa liburan.

Di dalam kawasan, mobilitas pengunjung didukung oleh 13 unit bus listrik (EV bus). Sebanyak 12 unit beroperasi aktif, dan satu unit disiagakan sebagai cadangan. Setiap bus mampu mengangkut sekitar 40–50 penumpang, sehingga ratusan pengunjung dapat dilayani dalam satu kali perjalanan. Penggunaan bus listrik ini juga menjadi bagian dari penerapan transportasi berkelanjutan di IKN.

Pengunjung yang datang dengan kendaraan pribadi tetap dapat masuk ke kawasan. Sementara itu, bagi pengguna transportasi umum, disarankan berhenti di rest area terlebih dahulu, dan melanjutkan perjalanan menggunakan EV bus yang telah disiapkan. Petugas dari berbagai unit kerja disiagakan di titik-titik strategis, seperti area parkir, pintu masuk, rest area, plaza seremoni, hingga pos pemantauan malam hari.

Selain pengamanan dan layanan kunjungan, tim kesehatan juga ditempatkan di rest area dan plaza seremoni, dengan dukungan fasilitas kesehatan di sekitar kawasan. Selama berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pengunjung dapat melihat langsung pembangunan Ibu Kota Nusantara, berjalan di Plaza Seremoni, mengenang sejarah di Taman Kusuma Bangsa, hingga menikmati suasana alam di kawasan Daerah Aliran Sungai Sanggai.

Di sekitar IKN, tersedia pula pilihan wisata alam seperti Gunung Parung, Bukit Batu Dinding Samboja, Bukit Teletubbies Samboja, Pantai Pinus Sanipah, hingga BOSF Samboja Lestari. Menurut Troy, periode libur akhir tahun ini juga menjadi bagian dari evaluasi pelayanan publik di kawasan IKN. Dengan berbagai kesiapan tersebut, kunjungan ke Ibu Kota Nusantara selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diharapkan berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi masyarakat.

Tongkang Batu Bara yang Tabrak Jembatan Mahulu Langgar Jadwal Ngolong, Warga Was-was Melintas

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda akhirnya memberikan penjelasan terkait insiden Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) yang ditabrak kapal tongkang bermuatan batubara pada Selasa (23/12/2025) pukul 05.30 WITA. Jembatan yang dibangun menggunakan APBD Kaltim itu mengalami kerusakan setelah tongkang bernama M80-1302, yang ditarik Tugboat KD 2018, melintas dari hulu Sungai Mahakam menuju muara.

Kapal tersebut diduga mencoba mengolong di bawah jembatan di luar jadwal resmi pengolongan. Kepala KSOP Kelas I Samarinda, Mursidi, menyebut dugaan pelanggaran jadwal menjadi salah satu fokus utama investigasi. “Jadwal biasanya antara jam 08.00 sampai jam 10.00 pagi. Jika di luar itu, maka dianggap di luar jam pengolongan,” tegasnya, Rabu (24/12/2025).

Menurut aturan, jadwal pengolongan di Jembatan Mahulu harus menyesuaikan kondisi di Jembatan Mahakam serta memperhatikan pasang surut air sungai. KSOP saat ini melakukan investigasi menyeluruh, termasuk pemeriksaan terhadap nakhoda kapal oleh Polair. Evaluasi juga mencakup komunikasi antara nakhoda dengan pilot station, serta peran petugas pandu dan asisten saat kejadian.

“Kami lakukan investigasi menyeluruh. Setelah pemeriksaan nakhoda selesai, baru akan kami lakukan pemberkasan,” jelas Mursidi. Selain itu, KSOP berencana menggelar rapat koordinasi dengan Dinas PUPR–Pera Kaltim pada Senin (29/12/2025) untuk menentukan langkah eksekusi dan penyelesaian lebih lanjut.

Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

KSOP menegaskan akan memanggil perusahaan pemilik kapal untuk mempertanggungjawabkan insiden tersebut. Besaran ganti rugi akan ditentukan melalui koordinasi dengan Dinas PUPR. “Kita akan panggil perusahaannya yang bertanggung jawab, termasuk dengan BUP yang melakukan pemanduan. Nanti kita lihat ganti ruginya seberapa, dan akan kita koordinasikan dengan PUPR,” pungkas Mursidi.

Koordinasi lintas instansi juga dilakukan bersama Kejaksaan, Pelindo, dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk memastikan keamanan struktur jembatan serta tindak lanjut penyelesaian kasus.

Warga Khawatir Melintas

Insiden tabrakan tongkang tersebut menimbulkan kekhawatiran warga yang setiap hari melintas di Jembatan Mahulu. Rudi (42), warga Kecamatan Loa Janan Ilir, mengatakan jembatan tersebut merupakan akses utama aktivitas kerja dan ekonomi warga. “Kami ini kan tidak tahu kondisi di dalam pilarnya seperti apa. Dari luar kelihatannya masih normal, tapi setelah kejadian kemarin, jujur saja jadi waswas. Apalagi kalau kendaraan besar masih melintas,” ujarnya, Kamis (25/12/2025).

Hal senada disampaikan Siti Aminah (35), warga Samarinda Seberang. “Kalau memang belum aman, sebaiknya kendaraan berat dibatasi dulu. Jangan sampai nunggu ada korban baru bertindak. Kami cuma mau aman,” katanya.

Pemkab Kukar Siap-siap Ngutang dan Agunkan SK Menteri Keuangan ke Bank Kaltimtara, Ini Penyebabnya

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menghadapi penundaan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat dengan total mencapai Rp1,06 triliun menjelang akhir tahun 2025. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa berdasarkan rapat internal, sebagian dana dipastikan akan segera masuk. Tahap awal pencairan disebut mencapai Rp453 miliar, sementara sisanya sekitar Rp700 miliar masih menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan.

“Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat transfer dari pusat sebesar Rp1 triliun 60 miliar. Saat ini kita masih menunggu sekitar Rp700 miliar lagi,” ujar Aulia, Rabu (24/12/2025). Skema Antisipasi

Aulia menegaskan, Pemkab Kukar memanfaatkan sisa hari kerja untuk terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan melalui surat resmi dan laporan kondisi daerah. Namun, ia juga menyiapkan langkah antisipatif apabila pencairan tidak dapat dilakukan hingga akhir tahun.

“Kalau tidak bisa terbayar atau tidak ada yang cair, maka kita akan melakukan pinjaman ke Bank Kaltimtara. Ini bukan defisit, tetapi penundaan transfer,” tegasnya. Dalam skema tersebut, Pemkab Kukar akan menjaminkan Surat Keputusan Menteri Keuangan terkait dana transfer yang sudah menjadi hak daerah. Begitu dana masuk, pembayaran pinjaman akan langsung diserahkan ke pihak bank.

Menjaga Stabilitas Pemerintahan

Aulia menekankan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Ia berharap kondisi ini tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat maupun pihak terkait.

“Harapan kita, tidak ada atau tidak banyak pihak yang dirugikan dengan kondisi seperti ini,” katanya. Ia juga menyinggung kondisi keuangan nasional yang membutuhkan dukungan bersama, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk saling memahami dan bahu-membahu menghadapi situasi fiskal.

“Masalah di negara ini adalah masalah kita bersama. Ini bukan hanya masalah segelintir orang atau daerah tertentu saja, tetapi tanggung jawab kita bersama agar bisa kita lalui dengan baik,” ujarnya.