Progres Pembangunan Tol Balikpapan–PPU Menuju IKN Mencapai 80 Persen
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN) Kaltim, Yudi Hardiana, menyebut progres pembangunan jalan tol telah mencapai sekitar 80 persen. Proyek ini menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan menjadi salah satu akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Insya Allah dari Tol Manggar sampai masuk ke outer ring road kawasan inti pusat pemerintahan, kami targetkan selesai seluruhnya pada 2027,” ujarnya.
Target Penyelesaian dan Kendala
Yudi menjelaskan bahwa sekitar 20 persen pekerjaan masih dalam tahap konstruksi dan akan diselesaikan bertahap, sebagian ditargetkan rampung pada 2026. Proyek strategis nasional ini ditargetkan selesai sepenuhnya pada 2027.
Namun, sejumlah kendala masih dihadapi, terutama persoalan lahan yang masih dalam proses penyelesaian serta penyesuaian skala prioritas pada beberapa segmen jalan.
“Kendala lahan ini masih berproses. Kemudian memang terdapat kendala terhadap penentuan skala prioritas untuk penyelesaian jalan,” ucapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, BPPJN Kaltim memperkuat koordinasi lintas instansi bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, serta Kementerian ATR/BPN. Yudi juga mengakui pemangkasan anggaran turut mempengaruhi pekerjaan, namun memastikan tol IKN tetap menjadi prioritas agar siap mendukung operasional penuh IKN pada 2028.
Tahap II Pembangunan IKN
Sementara itu, Otorita IKN memperkuat pembangunan Tahap II melalui penandatanganan enam paket supervisi infrastruktur strategis. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyebut hingga kini sudah 26 dari total 28 paket Tahap II (2025–2028) ditandatangani, terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi.
Penandatanganan ini menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai pusat pemerintahan nasional, sekaligus menegaskan kesiapan IKN menuju Ibu Kota Politik pada 2028. Dengan penandatanganan enam paket supervisi tersebut, hingga saat ini sebanyak 26 dari total 28 paket pekerjaan Tahap II (2025-2028) telah ditandatangani. Di antaranya terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi atau supervisi.
Enam Paket Supervisi Infrastruktur Strategis
Enam paket supervisi yang ditandatangani meliputi:
- Supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif, dengan dukungan 28 personel dan masa kerja mulai Desember 2025 hingga Oktober 2027. Melalui kerja sama operasi (KSO) PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT. Formasi Empat Polaselaras Konsultan dan PT. Aksara Karya Konsultan.
- Supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks yudikatif, melibatkan 23 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai Desember 2027 dengan KSO PT. Perentjana Djaja dan PT. Disiplan Consult.
- Supervisi pembangunan jalan kawasan pendukung, dengan 25 personel dan masa kerja Desember 2025 hingga Desember 2027 dengan KSO PT. Formasi Empat Polaselaras Konsultan, PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) dan PT. Pola Teknik Konsultan.
- Supervisi pembangunan Embung 1B, melibatkan 36 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai November 2027 dengan KSO PT. Rayakonsult dan PT. Caturbina Guna Persada.
- Supervisi pembangunan Embung 1C, dengan 36 personel dan masa kerja Desember 2025 hingga November 2027 dengan KSO PT. Mitra Utama Kenzo, PT. Agrinas Palma Nusantara (Persero) dan PT. Antusias Raya.
- Supervisi pembangunan kolam retensi, melibatkan 34 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai November 2027 dengan KSO PT. Rayakonsult, PT. Hilmy Anugerah dan PT. Caturbina Guna Persada.
Ditegaskan Bimo, seluruh paket supervisi tersebut melibatkan tenaga ahli dan tenaga pendukung. “Mereka bertugas memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai standar mutu, ketepatan waktu, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis, (18/12/2025).
Ia sampaikan, pelaksanaan supervisi harus berpedoman ketat pada kontrak dan prinsip profesionalitas. Lebih jelas, supervisi yang masuk dalam kontrak tidak boleh ada perubahan. Jika terjadi penyimpangan lebih dari 10 persen, kontrak dapat diterminasi.
“Seluruh laporan harus jelas, kehadiran dilakukan secara digital, serta tenaga ahli dan tenaga pendukung wajib berada di lokasi. Kita harus menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, dan yang paling penting, kekompakan sebagai satu tim,” ulas Bimo.
Ia menuturkan, seluruh pekerjaan pembangunan IKN memiliki satu tujuan utama, yakni memastikan Nusantara siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Melalui penandatanganan enam paket supervisi ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan terus berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berkelanjutan.
“IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan modern yang efektif, tangguh, dan mampu menjawab kebutuhan bangsa di masa depan,” pungkasnya.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
