Kondisi Darurat di Sibolga: Penjarahan Akibat Ketidakcukupan Bantuan
Di tengah situasi darurat akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, warga di Sibolga terpaksa melakukan tindakan ekstrem berupa penjarahan. Hal ini terjadi karena akses jalan menuju daerah terdampak bencana terputus, sehingga distribusi bantuan logistik mengalami hambatan. Selain itu, harga pangan juga melonjak tajam pasca-banjir yang menerjang kawasan tersebut pada Selasa (25/11) lalu.
Warga yang sudah lima hari tidak mendapat bantuan mulai kehabisan stok pangan, sehingga mereka memilih untuk menjarah Gudang Bulog Sarudik di Sibolga. Tidak hanya gudang tersebut, sejumlah toko modern berjejaring juga menjadi sasaran penjarahan. Pemimpin Wilayah Bulog Sumatera Utara (Sumut), Budi Cahyanto, menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses pendataan jumlah beras dan minyak goreng yang diambil massa dari gudang tersebut. Gudang Bulog Sarudik mencakup wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng).
“Data terbaru (sebelum terjadi bencana) per 29 September 2025, ada sekitar 2.400 ton beras di Gudang Sarudik,” katanya. Namun, kondisi ini tidak hanya terjadi di Sibolga. Sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera mengalami nasib serupa.
Akses Terputus, Distribusi Bantuan Terganggu
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengakui bahwa banyak akses menuju lokasi bencana masih terputus. Oleh karena itu, bantuan logistik korban terdampak banjir dan longsor saat ini dikirim melalui jalur udara. Ia menjelaskan bahwa hingga hari ketiga penanganan darurat, akses darat ke Kota Sibolga belum bisa ditembus, namun distribusi logistik sudah bisa dilakukan melalui udara.
“Logistik di Kota Sibolga masih belum cukup, tapi kami yakinkan secara berangsur-angsur terus menerus ini kami kirim terus setiap ada kesempatan melalui jalur udara,” ujarnya.
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan melalui jalur darat, laut, maupun udara. Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengirim bantuan meski menghadapi tantangan cuaca buruk dan akses yang terputus.
Pengamat: Perlu Pemangkasan Birokrasi
Pengamat pangan Khudori menilai prosedur penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) saat bencana masih terlalu panjang dan birokratis, sehingga berpotensi menghambat bantuan pangan bagi warga terdampak. Penilaian ini muncul setelah sejumlah warga di lokasi bencana di Sumatra kesulitan mendapatkan pasokan makanan.
“Dalam situasi darurat, yang berlaku harus prosedur kedaruratan. Kebutuhan makanan dan minuman tidak bisa menunggu,” ujarnya, Minggu (30/11). Menurut Khudori, salah satu hambatan muncul dari mekanisme CPP yang diatur dalam Peraturan Bapanas No. 30/2023. Aturan tersebut mengharuskan kepala daerah mengajukan permohonan lengkap kepada Kepala Bapanas sebelum Bulog atau BUMN pangan dapat menyalurkan bantuan.
Khudori juga mengingat pengalaman penyaluran pangan saat tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006. Saat itu, permintaan bantuan dilakukan dengan catatan darurat karena listrik padam dan perangkat tidak berfungsi. “Otoritas setempat hanya menuliskan permintaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah, red) di kardus mi instan,” katanya.
Data Korban Jiwa dari BNPB
BNPB merilis data terbaru terkait korban jiwa akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Total terdapat 316 korban meninggal dunia dalam bencana tersebut. “Kami mencatat 316 korban meninggal, terdiri atas 172 jiwa di Sumatera Utara, 90 jiwa di Sumatera Barat, dan 54 jiwa di Aceh,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Minggu (30/11).
Selain itu, jumlah korban hilang hingga hari ini mencapai 289 orang, dengan rincian 147 orang di Sumatera Utara, 55 orang di Aceh, dan 87 orang di Sumatera Barat. Suharyanto menjelaskan bahwa tim gabungan TNI/Polri terus bekerja membuka akses jalan di sejumlah wilayah yang masih terisolasi. Upaya ini diperkirakan membutuhkan waktu beberapa hari sebelum jalur tersebut dapat digunakan untuk mobilisasi warga maupun distribusi bantuan.
Ia juga menekankan perlunya percepatan penanganan bencana. Menurutnya, layanan listrik dan air bersih di lokasi terdampak mulai pulih, meski masih terdapat banyak titik yang mengalami pemadaman. “Listrik dan air relatif sudah pulih, tetapi masih banyak yang padam. Kami mengetahui PLN telah mengerahkan personelnya. Kami harap pemulihan bisa dilakukan lebih cepat, terutama di daerah yang masih terisolasi karena kebutuhan di sana sangat mendesak,” kata Suharyanto.
