Penguatan Ekonomi Desa di Kabupaten Bandung Barat
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat ekonomi desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan status Desa Mandiri di wilayah Jawa Barat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melakukan pendataan menyeluruh terhadap pelaku ekonomi desa serta mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bandung Barat, Dudi Supriadi, menjelaskan bahwa pendataan ekonomi desa kini menjadi prioritas utama. Pendataan ini mencakup jumlah UMKM, keberadaan pasar desa, hingga kondisi fisik pendukung ekonomi lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaku-pelaku ekonomi desa berkembang.
“Kami sedang melakukan pendataan ekonomi untuk mengetahui sejauh mana pelaku-pelaku ekonomi desa berkembang. Salah satu parameternya jumlah UMKM, pasar, dan fasilitas ekonomi lainnya. Untuk itu, kami mengundang para Kaur Perencanaan Desa serta pengelola Kopdes Merah Putih untuk pendalaman data tersebut,” ujarnya.
Ekonomi Masih Jadi Dimensi Lemah dalam Indeks Desa
Menurut Dudi, dari enam dimensi indeks desa seperti layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola, dimensi ekonomi masih tergolong rendah di Bandung Barat. Meski begitu, KBB mencatat capaian yang cukup baik, seperti 103 desa telah berstatus Desa Mandiri, 60 desa berstatus Desa Maju, dan dua desa masih berstatus Berkembang.
Namun, ia menjelaskan, arahan pimpinan daerah menegaskan bahwa desa-desa di Bandung Barat harus terus didorong agar seluruhnya mencapai status mandiri. Dudi menyampaikan bahwa 165 Kopdes Merah Putih telah terbentuk dan mengantongi legalitas lengkap mulai dari Musdessus pembentukan hingga izin formal pendirian.
Tahap selanjutnya adalah pengembangan gerai Kopdes yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa. “Alhamdulillah 70 desa sudah memiliki potensi pembangunan gerai Kopdes. Ini akan terus berkembang karena tidak semua desa memiliki kondisi geografis dan lahan yang sama. Kami harus memastikan solusi terbaik untuk setiap desa,” jelasnya.
Dudi menyebut, beberapa gerai Kopdes Merah Putih telah beroperasi dalam bentuk sederhana, terutama menjual kebutuhan pokok. “Dari jumlah 70 gerai Kopdes Merah Putih tersebut yang masuk pendataan terbaru disiapkan untuk pengembangan konsep yang lebih maju dan terarah,” ucapnya.
Opsi Alternatif untuk Desa Tanpa Lahan
Terkait desa yang tidak memiliki lahan, Dudi memastikan bahwa opsi penyewaan lokasi atau kerja sama pembangunan Kopdes Merah Putih dengan pihak lain tetap terbuka. “Kami melihat opsi-opsi yang memungkinkan, termasuk potensi dan kondisi geografisnya, jadi solusinya harus adaptif,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa skema Kopdes Merah Putih memungkinkan penggunaan maksimal 30 persen dana desa sebagai jaminan operasional. Dana ini bersifat simpanan wajib dan hanya dipakai ketika diperlukan. “Kalau dana jaminan itu tidak terpakai dalam tahun berjalan, bisa digunakan untuk kebutuhan lain sesuai aturan. Namun kami masih menunggu Permendesa terbaru untuk skala prioritas tahun 2026,” katanya.
Kopdes dan Bumdes sebagai Lokomotif Ekonomi
Selanjutnya, Dudi berharap Kopdes Merah Putih dan Bumdes menjadi duet penggerak ekonomi untuk masyarakat di Bandung Barat. “Kopdes Merah Putih harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Bersama Bumdes, keduanya bisa menjadi lokomotif ekonomi yang kuat di Bandung Barat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya Bandung Barat belajar dari desa-desa sukses seperti Desa Ponggok dan beberapa desa di Bali yang memiliki pendapatan asli desa (PADes) yang besar dan mandiri.
“Desa di Bandung Barat harus mandiri dengan meningkatkan PADes dan menggali potensi di wilayahnya,” ucapnya. Menurutnya, gerai Kopdes nantinya tidak seragam, melainkan menyesuaikan potensi tiap desa. Ada gerai sembako, apotek, dan unit usaha lainnya sesuai kultur dan jenis produk unggulan desa.
Kerja Sama dengan Program Makan Bergizi Gratis
Ia sangat mendukung potensi kerja sama Kopdes Merah Putih sebagai pemasok kebutuhan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Itu sangat memungkinkan, tergantung bagaimana MoU Kopdes dengan SPPG. Justru sangat baik karena SPPG memiliki kebutuhan pangan rutin sehingga memberi kesinambungan usaha bagi Kopdes,” tegasnya.
Beberapa Bumdes di Bandung Barat sudah lebih dulu menggandeng SPPG sebagai pemasok makanan MBG, termasuk Bumdes di Desa Tanimulya. “Untuk saat ini Bumdes Tanimulya yang sudah berkolaborasi dengan SPPG sebagai pemasok pangan untuk program MBG,” pungkasnya.
