JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa defisit fiskal Indonesia pada tahun 2025 dan 2026 akan sedikit lebih lebar dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hal ini disebabkan oleh tekanan terhadap penerimaan negara serta lingkungan eksternal yang tidak menentu.
Dalam pernyataan resmi setelah misi Konsultasi Pasal IV 2025 di Jakarta, tim IMF yang dipimpin oleh Maria Gonzalez menyatakan bahwa defisit fiskal Indonesia diperkirakan meningkat menjadi sekitar 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, kemudian naik sedikit menjadi 2,9 persen pada 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi defisit sebesar 2,7 persen PDB yang digunakan sebagai asumsi dalam APBN 2026.
Gonzalez mengatakan, “Proyeksi ini mencerminkan pertumbuhan dan penerimaan negara yang lebih konservatif dibandingkan asumsi dalam APBN.” Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang hati-hati untuk menjaga ruang fiskal, terutama mengingat ketidakpastian global dan potensi risiko negatif yang bisa muncul kapan saja.
Menurut IMF, langkah-langkah seperti pengelolaan fiskal yang berkelanjutan, pengamanan yang kuat, serta pengawasan ketat terhadap operasi kuasi-fiskal sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal. Selain itu, mobilisasi pendapatan yang lebih kuat dan efisiensi belanja pemerintah juga menjadi prioritas.
Meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan meski dihadapi tekanan global, IMF tetap memperingatkan adanya risiko yang cenderung bersifat negatif. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan stabil di angka 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Inflasi inti bergerak menuju titik tengah target, sementara cadangan devisa tetap berada di level yang nyaman.
Namun, IMF menyoroti bahwa ancaman global seperti ketegangan perdagangan, volatilitas pasar keuangan, dan ketidakpastian ekonomi dunia masih menjadi risiko utama. Dari dalam negeri, perubahan kebijakan tanpa pengaman yang memadai juga dapat meningkatkan kerentanan ekonomi.
IMF menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) yang melonggarkan kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga sebesar 150 basis poin dan peningkatan likuiditas sebagai langkah yang tepat. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan kredit secara bertahap. Namun, IMF menyarankan agar penurunan suku bunga lebih lanjut harus dilakukan dengan mempertimbangkan data ekonomi dan kebutuhan menjaga ruang menghadapi guncangan eksternal.
Selain itu, IMF menekankan perlunya menjaga fleksibilitas nilai tukar untuk menyerap guncangan eksternal. Meskipun intervensi nilai tukar masih bisa dilakukan, hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan menjaga cadangan devisa, mengingat pasar valuta asing Indonesia yang relatif dangkal.
Reformasi struktural diperlukan
IMF menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Namun, pencapaian ini memerlukan reformasi struktural yang lebih ambisius. Reformasi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pengurangan hambatan perdagangan, peningkatan integrasi global, serta perbaikan tata kelola.
Gonzalez menyatakan, “Pendalaman integrasi perdagangan dan upaya mendorong produktivitas lintas sektor dapat menjadi pendorong penting bagi tujuan Indonesia menjadi negara maju.”
IMF juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam memperluas perjanjian perdagangan, termasuk dengan Kanada dan Uni Eropa, serta pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat.
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
