Sri Mulyani Memohon Penurunan Penerimaan Pajak Tak Didramatisir

dailydenpasar.com JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memohon agar penurunan penerimaan pajak tiada didramatisir, akibat hal yang dimaksud dapat menciptakan ketakutan yang digunakan berdampak buruk bagi ekonomi. Tercatat penerimaan pajak per Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target yang mana ditetapkan di APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

“Jadi saya mohon teman-teman bukan mendramatisir untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang sebenarnya laku, tetapi bukan bagus untuk kita semua,” ujar Menkeu Sri Mulyani di konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).

Menkeu menambahkan, bahwa ketakutan berlebihan sanggup memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, termasuk sektor media yang turut terdampak apabila dunia usaha melemah. “Untuk ekonomi juga nggak bagus. Untuk Anda semua sebagai media menurut saya juga nggak bagus, oleh sebab itu kalau sektor ekonomi nggak bagus, pasti akan kena juga,” tegasnya.

Adapun Sri Mulyani menjelaskan, bahwa penurunan penerimaan pajak tidak sesuatu yang tersebut perlu dikhawatirkan secara berlebihan, oleh sebab itu mengikuti pola yang tersebut sejenis seperti sebelumnya.

Dua faktor utama yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak, yakni beberapa komoditas yang mana selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, seperti batu bara, minyak, kemudian nikel, mengalami penurunan harga, yang dimaksud berdampak pada penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Kedua akibat Faktor Administrasi Pajak seperti Realisasi kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh 21, yang mana mempengaruhi penerimaan pajak karyawan juga Kebijakan relaksasi pembayaran PPN di negeri, yang memberikan tambahan waktu hingga 10 Maret 2025 untuk pelaporan pajak.

“Untuk PPN deadline-nya dimundurkan juga TER kita lihat mempengaruhi PPh 21,” kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun, turun 30,19% jika dibandingkan periode yang digunakan mirip tahun lalu yang mencapai Rp269,02 triliun. Namun Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap saja waspada, tetapi tanpa perlu menciptakan kegelisahan yang dimaksud berlebihan.

“Yuk kita jaga sama-sama ya. Jadi merespons terhadap perlambatan, tentu masih kita waspada tanpa menyebabkan suatu alarm,” tutupnya.