dailydenpasar.com JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana mengatur aksi demonstrasi di dalam depan Istana Negara, Ibukota Pusat, pada Rabu (5/3/2025). Aksi membantah ini buntut dari ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ) yang dimaksud mengalami pemutusan hubungan kerja ( PHK ).
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi akan diselenggarakan dalam beberapa wilayah pada hari yang digunakan sama. Di DKI Jakarta titik demonstrasi difokuskan di dalam Istana Negara juga kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Kami melakukan aksi besar-besaran untuk aksi pertama akan dijalankan pada hari Rabu, 5 Maret 2025 pada Istana Negara serta (kantor) Kemenaker,” ujar Said Iqbal ketika konferensi pers, Mingguan (2/3/2025).
Dia memastikan, ada ribuan massa yang mana terlibat unjuk rasa, dimana mereka itu merupakan para buruh se-Jabodetabek. Said menyampaikan ada beberapa orang tuntutan yang digunakan disampaikan, salah satunya adalah PHK pekerja Sritex.
KSPI menilai pemutusan hubungan kerja yang tersebut dialami ribuan karyawan Sritex ilegal. KSPI mencatat setidaknya ada 8.400 pekerja yang diberhentikan.
Said Iqbal menyebut, PHK yang digunakan dialami pekerja Sritex bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68 Tahun 2024.
“Jadi PHK di dalam Sritex adalah ilegal. Ada beberapa alasan yang tersebut kita katakan PHK di tempat Sritex adalah ilegal atau bertentangan dengan Undang-Undang serta putusan MK,” paparnya.
“Partai Buruh dan juga KSPI menyatakan, saya ulangi, Partai Buruh juga KSPI menyatakan PHK karyawan Sritex sekitar 8.400 pekerja,” beber dia.
Isu lain yang turut disampaikan buruh pada aksi nanti adalah pembayaran tunjangan hari raya (THR) buruh 2025. Lalu, jangan ada pemutusan kontrak dan juga PHK buruh sebagai cara menghindari pembayaran THR.
