dailydenpasar.com JAKARTA – Kementerian Energi kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melanjutkan kebijakan tarif gas bumi tertentu (HGBT) dengan skema baru bagi tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, juga sarung tangan karet. Sebanyak 253 pengguna bidang sekarang dapat menikmati kebijakan harga jual gas bumi yang mana lebih lanjut kompetitif.
Keberlanjutan kebijakan HGBT ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua melawan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia melakukan penandatanganan kebijakan ini pada Rabu (26/2), sebagai aksi lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai material bakar sebesar US$7 per MMBTU dan juga untuk komponen baku sebesar USD6,5 per MMBTU,” ujar Bahlil, baru-baru ini.
Kebijakan ini disambut baik oleh para pelaku industri. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang serta Industri (KADIN) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, kebijakan ini memberikan kepastian bagi lapangan usaha kemudian memacu daya saing nasional.
“Kami dari KADIN Indonesia menyambut baik kebijakan HGBT yang sudah pernah ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi sektor lalu mengupayakan daya saing nasional,” ujarnya.
Saleh menilai Keputusan Menteri ESDM itu sangat besar manfaatnya bagi sektor lapangan usaha yang bergantung pada gas bumi.
“Tentu manfaatnya sangat besar bagi lapangan usaha manufaktur pada negeri sekaligus memberikan kepastian bagi sektor lalu meningkatkan kekuatan daya saing nasional. Selain itu di rangka menggalang pemanfaatan energi hijau yang digunakan bersih juga ramah lingkungan, juga agar komoditas yang mana dihasilkan dapat bersaing dengan barang yang digunakan sejenis dari negara lain teristimewa negara kawasan ASEAN yang dimaksud menjadi pesaing kita,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Saleh berharap agar insentif ini diperluas ke sektor lapangan usaha lain yang mana terdampak biaya energi tinggi juga diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas dan juga Trade Remedies.
Menurut dia, dengan langkah ini lapangan usaha pada negeri dapat lebih besar terlindungi dari gempuran komoditas impor murah, khususnya dari China, ASEAN, serta negara lainnya, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tambahan mudah tercapai.
