dailydenpasar.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Daya juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada konferensi pada Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang dimaksud mengkaji terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Energi lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang perdagangan sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami melawan arahan bapak presiden adalah memverifikasi seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua di dalam tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang digunakan menjadi permintaan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tinggi tepat sasaran serta tak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang tersebut main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari peserta ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa akibat skema yang tersebut ada pada waktu ini sudah ada berlangsung selama lebih banyak dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan warga yang dimaksud berhak.
“Diharapkan publik mendapatkan nilai tukar dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di dalam tingkat sampai tingkat warga itu, dibeli sampai tarif Rp25.000 per tabung. Tidak hanya saja itu, ada juga yang mana mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dilaksanakan agar tidaklah terjadi pemborosan anggaran serta kebocoran di area tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah dilakukan mengubah sistem distribusi LPG di area tingkat pengecer dengan meninggikan status merekan menjadi sub pangkalan yang tersebut lebih besar mudah diawasi.
